Kalla Group Kalah dari Ortus, Apa Jawab Jokowi

Liputan6.com, Tak terpilihanya perusahaan milik mantan Wakil Presiden Jusuf Kalla, Haji Kalla Group, pada proyek pembangunan Monorel oleh PT Jakarta Monorail (JM), menimbulkan nada miring keberpihakan pada investor asing. Maklum, proyek besar di ibukota ini bakal ditangani perusahaan Singapura, Ortus Holding (Ortus Group) yang siap menanggung 90% pendanaan proyek.

Menanggapi hal itu, Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo mengaku belum mengetahui secara detil profil investor pengganti tersebut sehingga dirinya menolak berkomentar lebih jauh.

"Tidak ngerti. Nah itu, setelah dokumen sampai baru kita pelajari. Saya belum pelajari profil perusahaannya kok minta komentarnya," jelas Jokowi, sapaan Joko Widodo di Balaikota, Jakarta, Rabu (13/2/2013).

Jokowi memastikan, dirinya akan mempelajari mitra kerjasama dalam proyek Monorel usai dirinya memperoleh dokumen resmi. "Ortus siapa, profil seperti apa, siap apa tidak kalau sisi keuangan. Semua dicek. Baru saya putusin," kata dia.

Terkait pendanaan yang sebagian besar bakal ditanggung perusahaan Singapura tersebut, Jokowi mengaku tak terlalu mempermasalahkannya. Menurutnya, pemerintah provinsi DKI Jakarta hanya berhubungan dengan PT Jakarta Monorail sebagai perusahaan swasta lokal.

"PT Jakarta Monorail darimana Lokal ya kan Kita kan hubungannya sama JM. Kalau di dalam perusahaan itu ada konsorsium bukan urusan kami. Masak saya ngurusin sampai situ," tegas Jokowi.

Bagi Pemprov DKI, pihaknya hanya berpikir agar operasional konsorsium yang akan membangun proyek monorel tetap berjalan sehat. Jokowi berharap agar pembangunan monorel tak kembali macet di tengah jalan.

Lebih lanjut, Gubernur DKI itu mengaku keputusan proyek Monorel juga terdapat andil dari pemerintah pusat, dalam hal ini Kementerian Perhubungan.

"Kalau saya kan memberikan lampu hijau. Tapi kan atasnya juga belum ada, terasnya juga belum dibuat. Itu masuk apa tidak ke dalam RTRW (Rencana Tata Ruang dan Wilayah) kita," tandas seraya berharap keputusan pembangunan Monorel Jakarta bisa dipercepat sehingga dapat dimasukkan ke Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) pemrov DKI. (Shd)