Kalteng Moratorium Izin Kelapa Sawit dan Tambang

TEMPO.CO, Palangkaraya -Kerusakan hutan di Kalimantan Tengah akhirnya disadari dan ditindaklanjuti oleh Gubernur Kalimantan Tengah Agustin Teras Narang. Gubernur menyatakan sudah meneken surat keputusan tentang moratorium (penghentian sementara) pembukaan hutan untuk kelapa sawit. Penegasan ini dikatakan Teras Narang saat pembukaan Konggres ke IV Sawit Watch di Hotel Aquarius, Palangkaraya, Sabtu, 17 November 2012.

Menurutnya untuk menggodok masalah perda ini, Pemprop Kalteng banyak mendapatkan bantuan dari sejumlah LSM dan pemerhati lingkungan. "Saya banyak mendapatkan masukan dan juga kritik. Semuanya saya terima termasuk kritikan itu," kata dia. Asal masukan tersebut  kontruktif, konsitional, dan ada solusinya. "Pemerhati sawit banyak yang membantu saya untuk membuat perda tentang perkebunanan. Apa kelemahan, apa yang harus diperbaiki," Ia menambahkan.

Karena itu menurut Teras Narang, untuk meminimalisir kerusakan lingkungan yang ditimbulkan, sekarang ini dia sudah mengeluarkan kebijakan penghentian sementara (moratorium) perijinan perkebunan kelapa sawit dan pertambangan . Moratorium itu  sangat penting untuk penyempurnaan perijinan yang telah dikeluarkan daerah. Dengan adanya moratorium Ia ingin para bupati itu mau melihat ke belakang, agar tidak membuka dan memberikan ijin sembarangan.

Sebelum keluar keputusan moratorium, Pemerintah Kalimantan Tengah sudah bekerjasama dengan Unit Kerja Presiden Bidang Pengawasan dan Pengendalian Pembangunan (UKP4) yang menyangkut masalah audit dengan perijinan. Sebagai kabupaten percontohan, ditetapkan Kabupaten Barito Selatan untuk pengukuhan kawasan hutan. Dan untuk masalah audit perijinan kabupaten percontohannya ada tiga yakni, Kapuas, Barito Selatan dan Kotawaringin Timur.

Data Badan Pertanahan Nasional Provinsi Kalimantan Tengah menyebutkan luas Ijin usaha perkebunan yang dikeluarkan oleh pemerintah daerah seluas 2.793.794,94 hektar untuk dikuasai sekitar 234 perusahaan sawit. Sementara luas perkebunan yang baru mendapatkan Hak Guna Usaha (HGU) sekitar 783.629,97 hektar. "Dari data ini sektar 81 perusahaan sawit yang belum memiliki HGU,"ujar Kepala Seksi pengaturan dan penataan Tanah Badan Pertanahan Nasional, Sudarman

KARANA WW

Memuat...
PEDOMAN KOMENTAR

Ayo berpartisipasi membangun budaya berkomentar yang baik. Bila menemukan komentar bermuatan menghina atau spam, berikan jempol bawah, tanda Anda tak menyukai muatan komentar itu. Komentar yang baik, berikan jempol atas.


Kolom komentar tersedia untuk diskusi, berbagi ide dan pengetahuan. Hargai pembaca lain dengan berbahasa yang baik dalam berekspresi. Setialah pada topik. Jangan menyerang atau menebar kebencian terhadap suku, agama, ras, atau golongan tertentu.


Pikirlah baik-baik sebelum mengirim komentar.