Kamboja mulai sidangkan pemimpin opisisi di tengah kecaman

PHNOM PENH (Reuters) - Pengadilan Kamboja pada Rabu memulai persidangan pemimpin partai oposisi Kem Sokha atas tuduhan pengkhianatan dalam kasus yang telah menarik kecaman dari kelompok-kelompok hak asasi manusia yang dinilai sebagai langkah pemimpin Hun Sen untuk menghancurkan lawan-lawan politik.

Para diplomat tampak memadati ruang Pengadilan Kota Phnom Penh ketika terdakwa tiba, dan hanya beberapa jurnalis yang diizinkan untuk mengikuti proses persidangan.

Diperlukan waktu hingga tiga bulan untuk memberikan putusan, kata pengacara pembela pada Selasa, yang berarti kasus tersebut masih dapat berlangsung pada saat Uni Eropa (UE) membuat keputusan mengenai kebijakan perdagangan bulan depan tentang apakah akan menghampus Kamboja dalam status perdagangan preferensial atas catatan hak asasi manusia mereka.

Kem Sokha ditangkap pada 2017 dan partai oposisi Partai Penyelamatan Nasional Kamboja yang dipimpinnya dilarang menjelang pemilihan 2018 di mana partai Hun Sen memenangi semua kursi parlemen.

Dia dibebaskan dari tahanan rumah pada November, tetapi larangan keterlibatannya dalam kegiatan politik tetap diberlakukan.

Tuduhan pengkhianatan berasal dari tuduhan bahwa Kem Sokha berkonspirasi dengan Amerika Serikat untuk menggulingkan Hun Sen. Dia menyangkal tuduhan tersebut, dengan mengatakan mereka bermotivasi politik.

Kelompok HAM telah mengecam kasus ini. Phil Robertson, wakil direktur Human Rights Watch yang bermarkas di New York, mengatakan bahwa Kem Sokha tidak akan menerima persidangan yang adil.

"Kem Sokha akan menjadi korban persidangan yang dipentaskan atas tuduhan pengkhianatan yang sepenuhnya palsu," kata Robertson.

"Pemerintah seharusnya mengurangi kerugian mereka dengan mencabut dakwaan, tetapi jelas Perdana Menteri Hun Sen malah menghukum Kem Sokha karena berani menantangnya."

Juru bicara Kementerian Kehakiman, Chin Malin, menolak mengomentari persidangan ketika ditanya pada Selasa.

Banyak tokoh oposisi lainnya melarikan diri ke pengasingan dan menuduh Hun Sen, yang telah memerintah Kamboja selama 35 tahun, mendirikan negara satu partai.

Uni Eropa, yang menyumbang hampir setengah dari ekspor Kamboja, akan memutuskan pada Februari apakah akan menghapus Kamboja dari skema perdagangan Semuanya Kecuali Senjata karena tindakan kerasnya terhadap kehidupan politik.

Satu-satunya bukti yang diajukan terhadap Kem Sokha di depan umum sejauh ini adalah komentar yang dia buat pada pertemuan publik di mana dia mengatakan dia mendapatkan saran dari orang Amerika yang tidak dijelaskan secara spesifik tentang strategi pemilihan sebelum pemungutan suara 2013.

Putri Kem Sokha, Monovithya Kem, menyebut persidangan terhadap ayahnya sebagai "lelucon" dan kelompok-kelompok HAM mendesak kasus itu dibatalkan.