'Kami berikutnya': Undang-undang keamanan Hong Kong membuat Taiwan ketakutan

·Bacaan 4 menit

Taipei (AFP) - Penerapan undang-undang keamanan nasional yang meluas di Hong Kong membuat Taiwan ketakutan yang memperdalam kekhawatiran bahwa fokus selanjutnya Beijing adalah merebut pulau yang memerintah sendiri secara demokratis tersebut.

China dan Taiwan pecah pada 1949 setelah pasukan nasionalis kalah perang saudara melawan kelompok komunis pimpinan Mao Zedong untuk kemudian kabur ke pulau yang sejak saat itu Beijing ikrarkan untuk direbut dengan kekuatan seandainya perlu.

"Undang-undang itu membuat saya semakin tidak menyukai China," kata mahasiswa berusia 18 tahun Sylvia Chang kepada AFP, berjalan melalui Universitas Nasional Taiwan di Taipei.

"Mereka sudah berjanji 50 tahun tidak akan mengubah Hong Kong tetapi mereka menjadi semakin janggal...Saya khawatir sekarang Hong Kong besok Taiwan."

Selama bertahun-tahun China menggunakan kombinasi ancaman dan rayuan, termasuk janji bahwa Taiwan bisa memiliki model "Satu Negara, Dua Sistem" yang merupakan model yang berlaku di Hong Kong, yang semestinya menjamin kebebasan sipil terpenting dan tingkat otonomi selama 50 tahun setelah kota itu diserahkan pada 1997.

Kedua partai politik terbesar di Taiwan sejak lama menolak tawaran itu, dan undang-undang keamanan yang baru tersebut telah membakar apa yang masih tersisa sedikit kepercayaan banyak orang Taiwan mungkin sudah ada dalam jangkauan Beijing.

Beberapa kalangan kini takut bahkan transit melalui Hong Kong, khawatir bahwa profil media sosial mereka bisa membuat mereka terbuka didakwa berdasarkan undang-undang baru itu.

Undang-undang itu "membuat China terlihat sangat buruk, menjauhkan diri dari Hong Kong, belum lagi orang-orang di seberang selat di Taiwan", kata Alexander Huang, analis politik pada Universitas Tamkang di Taipei, kepada AFP.

Beijing sudah menarik garis tegas terhadap Taiwan sejak terpilihnya Presiden Tsai Ing-wen dari Partai Progresif Demokratik (DPP) 2016, dengan meningkatkan tekanan militer, ekonomi dan diplomatik.

Tsai memandang Taiwan sebagai negara merdeka secara de facto dan bukan bagian dari "satu China".

Tetapi kampanye tekanan itu tak begitu berhasil dalam membuat China disukai oleh 23 juta rakyat Taiwan.

Pada Januari, Tsai memenangkan masa jabatan kedua dengan telak nan bersejarah dan jajak pendapat konsisten menunjukkan ketidakpercayaan yang kian besar terhadap China.

Saat ini tercatat rekor 67 persen orang mengidentifikasi diri sebagai "orang Taiwan" dan bukannya "orang Taiwan-China" atau "orang China". Ini adalah kenaikan sepuluh persen dibandingkan dengan tahun sebelumnya, kata jajak pendapat rutin yang dilakukan Universitas Nasional Chengchi.

Pada 1992, angka itu hanya 18 persen.

Dalam beberapa dekade terakhir, Taiwan telah berubah dari otokrasi brutal menjadi salah satu negara demokrasi paling progresif di Asia.

Warga muda Taiwan cenderung waspada terhadap tetangganya yang otoriter itu.

Media sosial dipenuhi dengan pesan dukungan kepada gerakan demokrasi Hong Kong. Beberapa dari mereka mendukung kemerdekaan Taiwan atau menyoroti pelanggaran hak-hak asasi oleh China di daerah-daerah seperti Tibet dan Xinjiang.

Wendy Peng, editor majalah berusia 26 tahun yang mengatakan dia sering berbagi pesan demokrasi pro-Hong Kong di media sosial, mengatakan dia kini akan menghindari untuk tidak mengunjungi kota itu.

"Undang-undang keamanan nasional membuat saya bertanya-tanya seberapa jauh China bakal melangkah. Saat ini saya tidak melihat intinya dan mungkin tidak ada. Saya pikir mungkin mereka berikutnya akan membidik Taiwan," kata dia.

Ketakutan Peng bukannya tidak berdasar.

Selain memungkinkan aparat keamanan China membuka toko secara terbuka di Hong Kong untuk pertama kalinya, undang-undang keamanan Beijing itu mengklaim yurisdiksi universal.

Pasal 38 mengatakan kejahatan keamanan dapat dilakukan di mana saja di dunia oleh orang-orang dari berbagai negara.

Polisi Hong Kong menjelaskan bahwa dukungan untuk kemerdekaan Hong Kong, Taiwan, Tibet atau Xinjiang kini adalah ilegal.

Pegawai universitas Patrick Wu (31) mengaku kini dia akan menghindari transit bahkan melalui Hong Kong.

"Ini seperti hukum selimut, apa pun ingin didefinisikan dan ditafsirkan oleh China," kata dia kepada AFP. "Saya tak tahu apakah 'Like' atau pesan yang saya tinggalkan nanti di media sosial bakal dituntut."

Pekan lalu Chen Ming-tong, menteri Dewan Urusan Daratan Taiwan, menuduh Beijing bertujuan menjadi "kekaisaran surgawi" yang sangat kuat dengan memerintahkan "rakyat di seluruh dunia" untuk mematuhi hukumnya.

Lin Fei-fan, wakil sekretaris jenderal DPP yang berkuasa, memperingatkan bahwa "orang-orang biasa Taiwan" kini mungkin menghadapi ancaman penangkapan dalam "kasus-kasus rekayasa" jika mereka pergi ke Hong Kong.

Dia menunjuk hukuman penjara dari China kepada pekerja LSM Taiwan Lee Ming-che yang memakai undang-undang subversi di China daratan.

Lee ditangkap pada 2017 dalam perjalanan ke China daratan dan ditahan selama berbulan-bulan sebelum nasib akhirnya diumumkan.

Sung Chen-en, komentator politik dan kolumnis di Taipei, mengatakan undang-undang keamanan baru Beijing "menciptakan ketidakpastian besar tentang apa yang bisa dikatakan" jauh melewati perbatasan Hong Kong.

"Jika setiap orang mengamati ekspresi pendapatnya sendiri, itu menciptakan efek mengerikan terhadap demokrasi," kata dia kepada AFP.

"Jika semua orang melakukan tekanan, maka sama sekali tidak ada kebebasan"

aw/jta/rma/axn