KAMMI Jember unjuk rasa tolak kenaikkan BBM dan PPN

·Bacaan 2 menit

Puluhan aktivis Kesatuan Aksi Mahasiswa Muslim Indonesia (KAMMI) Jember menolak kenaikan bahan bakar minyak (BBM) dan pajak pertambahan nilai (PPN) dengan berunjuk rasa menggunakan sepeda angin ke bundaran DPRD Jember, Jawa Timur, Sabtu.

"Seiring dengan kenaikan BBM jenis pertamax, maka jenis pertalite mengalami kelangkaan di sejumlah SPBU dan dapat dipastikan lambat laun dampak dari kenaikan BBM juga akan mempengaruhi inflasi secara umum," kata koordinator aksi Umar Abdul Aziz di Jember.

Di waktu bersamaan, lanjut dia, pemerintah juga menaikkan tarif PPN dari 10 persen menjadi 11 persen per 1 April 2022 yang akan berpengaruh terhadap daya beli masyarakat.

"Padahal saat ini bangsa Indonesia tengah bergerak memulihkan perekonomian setelah dua tahun dihadapkan dengan situasi krisis akibat pandemi COVID-19," tuturnya.

Jika pemerintah tidak mampu mengantisipasi stabilitas harga bahan pokok, maka dikhawatirkan akan terjadinya inflasi yang signifikan dan akan mempengaruhi pemulihan ekonomi.

Baca juga: Demo mahasiswa Bandung di DPRD Jabar berlangsung hingga malam
Baca juga: Aliansi BEM Surabaya minta pengusutan tuntas mafia minyak goreng
Baca juga: GMNI Jember berunjuk rasa tolak kenaikan harga BBM dan PPN

"Untuk itu, kami menolak kenaikan BBM dan PPN yang dinilai semakin menambah beban masyarakat menjelang Hari Raya Idul Fitri 1443 Hijriah. Pemerintah juga perlu membuat regulasi yang jelas terkait subsidi BBM," katanya.

Selain itu, lanjut dia, persoalan kelangkaan dan mahalnya minyak goreng masih mewarnai di sejumlah daerah, termasuk di Kabupaten Jember yang hingga kini belum ada solusi selain digelarnya operasi pasar minyak goreng curah.

"Kami minta pemerintah dan aparat kepolisian mengusut tuntas mafia minyak goreng dan membuat kebijakan harga eceran tertinggi (HET) minyak goreng yang terjangkau oleh masyarakat," ujarnya.

Ia menjelaskan pihaknya juga menolak wacana jabatan presiden tiga periode karena sesuai konstitusi jabatan presiden dibatasi dua periode karena untuk memperpanjang masa jabatan ataupun membuka peluang untuk penambahan periode kekuasaan secara mutlak berarti mengkhianati upaya perbaikan rakyat pada masa reformasi.

"Sebagai organisasi yang lahir atas semangat reformasi maka KAMMI Jember juga menolak tegas segala upaya perubahan konstitusi, sehingga menolak perpanjangan jabatan presiden selama tiga periode," katanya.

Sebelumnya berbagai elemen mahasiswa sudah berunjuk rasa dengan menyuarakan tuntutan serupa yakni BEM Se-Jember, Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia (GMNI), dan Himpunan Mahasiswa Islam (HMI).

Tujuan kami adalah menciptakan tempat yang aman dan menarik bagi pengguna untuk terhubung melalui minat dan kegemaran. Untuk meningkatkan pengalaman komunitas, kami menangguhkan sementara fitur komentar artikel