Kanjeng Pangeran Satriyo Kecewa Tak Ketemu Jokowi

TRIBUNNEWS.COM, SOLO - Belasan sentono dan kerabat Keraton Kasunanan Surakarta mendatangi Balai Kota Solo, Rabu (23/5/2012). Rombongan kerabat keraton tersebut dipimpin oleh Kanjeng Gusti Pangeran Haryo (KGPH) Puger, Kanjeng Pangeran (KP) Satriyo Hadinagoro dan nampak hadir pula sosok KGPH Mangkubumi yang diklaim lembaga adat Keraton Kasunanan Surakarta sebagai putra mahkota.

"Kami ingin menemui wali kota untuk mengklarifikasi adanya pemberitaan Pak Wali (Wali Kota Solo, Joko Widodo) di media massa (terkait keterlibatan dalam proses rekonsiliasi)," ujar KP Satriyo Hadinagoro di Balai Kota Solo, Rabu (23/5/2012).

Namun sayangnya Wali Kota Solo tidak bisa menemui langsung kedatangan para bangsawan darah biru di Kota Solo itu. Satriyo pun mengaku kecewa karena tidak bisa ketemu langsung dengan Jokowi, panggilan akrab Joko Widodo.

"Istilahnya kita sudah berharap akan dapat gado-gado telur, eh ternyata dapatnya cuma piring kosong," kata Satriyo dengan nada sedikit menyindir karena pihak Pemkot bahkan lupa menghidangkan makanan dan minuman sambutan kepada tamu-tamunya itu.

Sementara KGPH Puger mengatakan, sebelumnya pihak keluarga, sentono dan kawulo dalem Keraton Kasunanan Surakarta telah melakukan rapat koordinasi terkait hal tersebut. Pihaknya mempertanyakan kapasitas Jokowi yang ikut teribat dalam proses rekonsiliasi raja yang dinilai merupakan ranah internal keraton. "Kalau kita mempertanyakan itu (keterlibatan wali kota) kan logis," ujarnya.

Pihaknya juga akan menyampaikan kepada wali kota dan memberi wawasan kepada jajaran Pemerintah Kota (Pemkot) Solo mengenai bagaimana posisi keraton dengan Pemkot.

"Kami ingin memberi wawasan. Agar pemerintah tahu posisi kita sebagai kerabat. Sehingga permasalahan yang ada bisa diselesaikan secara dingin," ujarnya.

Dijelaskan Puger, pihaknya menilai proses rekonsiliasi tersebut tidak sesuai dengan kaidah yang telah disepakati secara lisan oleh seluruh anggota keluarga keraton. Hal ini dikarenakan, proses rekonsiliasi tidak melibatkan dan tanpa persetujuan dari anggota dewan adat.

"Kami tidak tahu menahu tiba-tiba rekonsiliasi itu sudah terjadi. Harusnya proses ini melibatkan semua anggota keluarga termasuk mempertimbangkan persetujuan dari dewan adat," ujarnya.

Pihaknya menilai, karena Jokowi bisa mempertemukan Hangabehi dan Tedjowulan, karena itulah, dirinya juga meminta Pemkot Solo memediasi pertemuan antara lembaga adat dengan pihak Hangabehi yang terlibat dalam proses rekonsiliasi di Jakarta tersebut. "Kami meminta Pak Wali (Wali Kota Solo Jokowi) mempertemukan dewan adat dengan pihak Hangabehi," katanya.

Satriyo kembali menjelaskan, dewan adat wajib dilibatkan dalam setiap pengambilan keputusan keraton karena lembaga tersebut merupakan representasi dari perwakilan keseluruhan anggota keluarga keraton. Anggota dewan adat terdiri dari perwakilan dari keturunan langsung raja mulai dari PB II hingga PB XIII. "Beliau-beliau inilah yang berjuang dari awal untuk
mempertahankan eksistensi nilai budaya luhur keraton," terangnya.

Wali Kota Solo, Joko Widodo siap mempertemukan seluruh anggota keluarga Keraton Kasunanan Surakarta untuk menyelesaikan seluruh konflik yang terjadi di lingkungan keraton. Pertemuan besar tersebut akan digelar di Balai Kota Solo dalam waktu dekat ini.

"Semuanya akan saya pertemukan. Kemarin (pertemuan penandatanganan surat rekonsiliasi) di Jakarta itu informalnya, nah ini nanti yang pertemuan formalnya," kata Jokowi.

Ketika ditanya mengenai ketidakhadirannya di Balai Kota saat sejumlah kerabat keraton bertandang, Jokowi mengaku sebenarnya sangat ingin menemui para kerabat keraton. Namun, dirinya saat itu harus menjalankan tugasnya sebagai wali kota. "Saya sebenarnya juga kangen (dengan kerabat keraton). Tapi saya kan juga harus kerja," katanya.

Jokowi menilai, kali ini sudah saatnya pemerintah mengintervensi proses perdamaian dua raja karena sudah terlalu berlarut-larut dan menghambat pelestarian kebudayaan keraton.

"Sudah saatnya pemerintah turun tangan. Mosok sudah 7 tahun lebih ra rampung - rampung. Tapi intervensi ini untuk merukunkan, rajanya tetap tapi rukun," katanya.

Ditambahkan Jokowi, tugasnya sebagai wali kota hanya sebatas merukunkan dan menyelesaikan permasalahan dualisme raja di Keraton Kasunanan Surakarta. Dia mempersilakan pihak internal keraton yang menyelesaikan masalah manajemen keraton, termasuk yang berkaitan dengan pengelolaan dana hibah. "Tugasku ngrukunke tok. Kalau lembaga adat mau ngurus dan
bisa, yo tidak apa-apa," ujarnya.

Humas Tedjowulan, Bambang Ary Wibowo justru mempertanyakan alasan pihak dewan adat yang justru mempermasalahkan terselesaikannya konflik dualisme raja di keraton.

"Keberatan apanya? Substansinya sudah selesai kok dipersoalkan," katanya.

Menurut dia, lembaga adat tidak memiliki dasar hukum yang kuat untuk menolak keabsahan proses rekonsiliasi yang telah dilakukan di Jakarta beberapa waktu lalu.

Karena itulah, menurut dia, pihak dewan adat justru mencari celah dengan mempermasalahkan hal-hal yang tidak substansial, di antaranya keterlibatan Jokowi hingga penggunaan baju kotak-kotak.

"Dewan adat ini sebenarnya dasar hukumnya apa? Jangan-jangan hanya ngoyak bantuannya saja," tandasnya. Menurut dia, posisi wali kota tidak salah karena hanya menjalankan tugas sebagai pemimpin sebuah kota. (ade)

Baca juga:


Memuat...
PEDOMAN KOMENTAR

Ayo berpartisipasi membangun budaya berkomentar yang baik. Bila menemukan komentar bermuatan menghina atau spam, berikan jempol bawah, tanda Anda tak menyukai muatan komentar itu. Komentar yang baik, berikan jempol atas.


Kolom komentar tersedia untuk diskusi, berbagi ide dan pengetahuan. Hargai pembaca lain dengan berbahasa yang baik dalam berekspresi. Setialah pada topik. Jangan menyerang atau menebar kebencian terhadap suku, agama, ras, atau golongan tertentu.


Pikirlah baik-baik sebelum mengirim komentar.