Kapolda: Kepala Daerah di Papua Jangan Doyan Tinggalkan Daerahnya

Bayu Nugraha
·Bacaan 2 menit

VIVA – Kepala Kepolisian Daerah Papua Inspektur Jenderal Polisi Mathius D Fakhiri mengingatkan kepala daerah yakni para bupati-wakil bupati di wilayah itu untuk tidak doyan meninggalkan daerahnya, agar pelayanan pemerintahan dan kemasyarakatan bisa berjalan lebih baik.

"Jangan sampai setelah dilantik, kampungnya ditinggalkan, pergi ke luar daerah terus sehingga pelayanan pemerintahan menjadi macet," kata Irjen Fakhiri di Timika, Selasa, 16 Maret 2021.

Pada 2020 lalu, sebanyak 11 kabupaten di Provinsi Papua yang menyelenggarakan hajatan pesta demokrasi Pilkada.

Dari 11 kabupaten penyelenggara Pilkada di Provinsi Papua itu, delapan kabupaten sudah menetapkan pasangan cabup-cawabup terpilih, dimana tiga pasangan cabup-cawabup terpilih sudah dilantik pada 3 Maret lalu di Jayapura oleh Gubernur Papua Lukas Enembe yang diwakili oleh Wakil Gubernur Papua Klemen Tinal.

"Nanti akan ada pelantikan lagi empat cabup-cawabup terpilih, sementara tiga daerah lainnya sementara sedang menyelesaikan sengketa Pilkada di Mahkamah Konstitusi, kalau tidak salah sidangnya tanggal 19 Maret sampai 27 Maret 2021," jelas Irjen Fakhiri.

Berdasarkan pertimbangan intelijen, kata Kapolda Papua, ada beberapa daerah yang dianggap rawan konflik.

Sehubungan dengan itu, Kapolda Papua telah meminta perkuatan tiga SSK (Satuan Setingkat Kompi) Brimob dari Mabes Polri untuk membantu Polda Papua mengantisipasi pengamanan di tiga daerah yang sedang diproses sengketa Pilkadanya oleh MK.

"Saya sangat berharap kejadian seperti di Asmat kemarin itu tidak terulang kembali. Tentu kami harus menyiapkan langkah-langkah untuk mengantisipasi potensi terjadi keributan pascaputusan MK," kata Irjen Fakhiri yang baru dua pekan menjabat Kapolda Papua menggantikan Komjen Paulus Waterpauw.

Kapolda Papua menegaskan bahwa proses pesta demokrasi Pilkada sudah selesai. Karena itu, dia berharap semua elemen masyarakat di semua kabupaten penyelenggara Pilkada harus duduk bersama dan siap menerima apapun keputusan MK nanti.

"Siapapun yang diputuskan oleh MK sebagai pemenang, mari kita hormati itu. Kita bersama-sama mendorong pemimpin terpilih yang sudah dilantik maupun yang akan dilantik untuk bisa bekerja membangun daerahnya," kata Irjen Fakhiri yang lahir di Manokwari, Papua Barat, 53 tahun lalu itu.

Kapolda Papua berharap semua pemimpin terpilih di Tanah Papua selalu hadir dan berada di daerah mereka masing-masing untuk memberikan pelayanan terbaik kepada rakyat yang sudah memberi kepercayaan saat pemungutan suara Pilkada serentak 2020 lalu.

"Mudah-mudahan mereka semua punya hati untuk bekerja di daerahnya masing-masing. Saya yakin mereka pasti bisa, tinggal mau atau tidak. Tapi sebagai Kapolda yang juga merupakan anak asli Papua, saya berkewajiban untuk mendorong semua pejabat di Tanah Papua untuk mengurusi kampungnya dan memberikan pelayanan terbaik bagi rakyat," ujarnya.

Kapolda Papua mewanti-wanti akan bertindak tegas dalam rangka penegakkan hukum jika ada yang main-main dalam mengemban amanat dan kepercayaan rakyat.

"Saya tidak akan mundur dalam rangka penegakan hukum," kata Irjen Fakhiri. (Ant)

Baca juga: Libatkan Tokoh, Kemendagri Bahas Plus Minus Pelaksanaan Otsus di Papua