Kapolri Pastikan Tetap 'Pelototi' Implementasi Larangan Ekspor Minyak Goreng

Merdeka.com - Merdeka.com - Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo memastikan pihak Kepolisian masih terus melakukan pengawasan terkait dengan implementasi kebijakan yang dikeluarkan oleh Presiden Indonesia Joko Widodo (Jokowi). Kebijakan itu yakni soal larangan ekspor minyak goreng dan juga Crude Palm Oil (CPO).

Sigit mengatakan, jajaran kepolisian terus melakukan pemantauan ke pihak produsen maupun pasar terkait kebijakan tersebut. Dalam hal ini, apa yang dilakukan itu untuk memastikan ketersediaan stok nasional serta pengendalian harga minyak goreng jenis curah.

"Polri akan terus melakukan pengawasan dan pengecekan di lapangan terhadap proses realisasi produksi dan distribusi minyak goreng curah oleh perusahaan. Serta akan memonitor pelaksanaan kebijakan larangan ekspor sebagaimana perintah Bapak Presiden," kata Sigit dalam keterangan tertulisnya, Kamis (12/5).

Berdasarkan data dan temuan di lapangan, Sigit menyatakan dari dua minggu dikeluarkannya kebijakan tersebut, harga serta stok minyak goreng dipasaran sampai saat ini masih sangat fluktuatif dan bervariasi.

Presiden Jokowi resmi mengeluarkan kebijakan larangan ekspor minyak goreng dan juga Crude Palm Oil (CPO) pada 28 April 2022 lalu. Kebijakan itu untuk memenuhi kebutuhan dalam negeri akan minyak goreng.

"Dengan pengawasan langsung dan terus menerus dari aparat Kepolisian di lapangan, diharapkan implementasi kebijakan Pak Presiden tersebut, bisa memenuhi kebutuhan masyarakat yang tinggi terhadap minyak goreng dengan harga penjualan yang diharapkan," ujarnya.

Oleh sebab itu, Sigit menegaskan kepada seluruh produsen hingga distributor untuk benar-benar menerapkan kebijakan yang telah dikeluarkan oleh Presiden Jokowi demi kepentingan masyarakat Indonesia.

Mantan Kabareskrim Polri ini menekankan, pihak Kepolisian tidak akan segan melakukan tindakan tegas kepada pihak-pihak yang tidak menghormati maupun menjalankan keputusan dari Pemerintah Indonesia terkait minyak goreng.

"Polri fokus mengawasi, dan kami tidak akan ragu menindak tegas kepada seluruh pihak yang terindikasi mencoba melakukan pelanggaran kebijakan larangan ekspor minyak goreng ini. Semua ini dilakukan demi memenuhi kebutuhan dari masyarakat Indonesia," tegasnya.

Diketahui, Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo membentuk Satgas gabungan bersama Kementerian Perindustrian (Kemenperin) untuk memastikan serta mengawasi ketersedian minyak goreng (migor) curah benar-benar ada di pasaran. Hal ini dikatakan saat melakukan pertemuan dengan Menperin Agus Gumiwang di Rupatama Mabes Polri, Jakarta Selatan.

"Untuk pastikan ketersediaan di pasar betul-betul ada, kami bersama Pak Menperin membentuk Satgas gabungan. Dimana Satgas gabungan ini kita tempatkan mulai di level pusat para produsen, dan di kantor pusat juga tempatkan personel dari polisi dan dari Kemenperin, khususnya di beberapa produsen besar melekat 24 jam, untuk awasi proses produksi," kata Sigit kepada wartawan, Senin (4/4).

"Sehingga kita bisa pasti bahwa apakah terkait dengan produksi yang sudah menjadi komitmen itu betul-betul bisa dilaksanakan. Karena memang ada kekhawatiran, keragu-raguan terkait dengan penggantian. Dan itu sdh ditegaskan bahwa semuanya yang sudah diikat dengan kontrak dengan badan sawit akan pasti diberikan subsidi," sambungnya. [rhm]

Tujuan kami adalah menciptakan tempat yang aman dan menarik bagi pengguna untuk terhubung melalui minat dan kegemaran. Untuk meningkatkan pengalaman komunitas, kami menangguhkan sementara fitur komentar artikel