Kapolri Sigit Teken Revisi Perkap, Hasil Putusan Etik Brotoseno Ditinjau Ulang

Merdeka.com - Merdeka.com - Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo resmi meneken Surat Edaran Peraturan Kepolisian Republik Indonesia (Perpol) Nomor 7 Tahun 2022 tentang Kode Etik Profesi dan Komisi Kode Etik Kepolisian Republik Indonesia. Surat atau aturan itu ditetapkan dan ditandatangani olehnya pada 14 Juni 2022.

"Ya betul, sudah diberlakukan tanggal 14 Juni sesuai tercatat dalam lembaran negara Kemenkumham," kata Kadiv Humas Polri, Irjen Dedi Prasetyo saat dikonfirmasi, Jumat (17/6).

Dengan adanya Perpol tersebut, Korps Bhayangkara nantinya dapat melakukan peninjauan kembali atas putusan sidang etik terhadap mantan terpidana korupsi AKBP Raden Brotoseno yang kini masih aktif menjadi anggota Polri.

Karena, pada Bab VI yang mengatur soal Komisi Kode Etik Kepolisian (KKEP) Pasal 83 berbunyi Kapolri berwenang melakukan peninjauan kembali atas putusan KKEP atau putusan KKEP Banding yang telah final dan mengikat.

Berikut isi lengkapnya:

Pasal 83
(1) Kapolri berwenang melakukan peninjauan kembali atas putusan KKEP atau putusan KKEP Banding yang telah final dan mengikat.

(2) Peninjauan kembali sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan apabila:

a. dalam putusan KKEP atau KKEP Banding terdapat
suatu kekeliruan; dan/atau

b. ditemukan alat bukti yang belum diperiksa pada
saat Sidang KKEP atau KKEP Banding.

(3) Peninjauan kembali sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat dilakukan paling lama 3 (tiga) tahun sejak putusan KKEP atau putusan KKEP Banding.

Bagian Kedua
Pembentukan Tim dan KKEP PK

Pasal 84
(1) Peninjauan kembali oleh Kapolri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 83, dapat dibentuk tim untuk melakukan penelitian terhadap putusan KKEP atau KKEP Banding.

(2) Pembentukan tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan dengan surat perintah Kapolri yang melibatkan:

a. Inspektorat Pengawasan Umum Polri;

b. Staf Sumber Daya Manusia Polri;

c. Divisi Profesi dan Pengamanan Polri; dan

d. Divisi Hukum Polri.

(3) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (2), melaksanakan penelitian dalam jangka waktu paling lama 14 (empat belas) hari kerja sejak surat perintah
diterbitkan.

(4) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (3) melaporkan hasil penelitian dengan memberikan saran dan pertimbangan kepada Kapolri.

(5) Surat Perintah Kapolri dan surat laporan hasil penelitian, dibuat dalam bentuk format sebagaimana tercantum dalam Lampiran IX yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari peraturan kepolisian ini.

Pasal 85
Kapolri dapat membentuk KKEP PK setelah adanya saran dan pertimbangan dari Tim sebagaimana dimaksud dalam Pasal 84 ayat (4).

Bagian Ketiga
Susunan Organisasi

Pasal 86
Susunan Organisasi KKEP PK, terdiri atas:
a. Ketua : Wakil Kapolri;
b. Wakil ketua : Inspektur Pengawasan Umum Polri;
c. Anggota : 1. Asisten Kapolri Bidang Sumber Daya Manusia;
2. Kepala Divisi Hukum Polri; dan
3. Kepala Divisi Profesi dan Pengamanan
Polri.

Bagian Keempat
Sidang KKEP PK

Pasal 87
KKEP PK wajib melaksanakan Sidang paling lama 14 (empat belas) hari kerja sejak menerima keputusan pembentukan KKEP PK.

Bagian Kelima
Mekanisme Sidang KKEP PK

Pasal 88
(1) Sidang KKEP PK dilaksanakan dengan mekanisme:

a. KKEP PK memeriksa dan meneliti berkas; dan

b. KKEP PK melakukan penyusunan pertimbangan
hukum dan amar putusan.

(2) Sebelum membuat amar putusan KKEP PK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, KKEP PK melaporkan hasil Sidang KKEP PK kepada Kapolri.

Bagian Keenam
Putusan

Pasal 89
(1) Putusan Sidang KKEP PK berupa:

a. menguatkan sanksi Putusan Sidang KKEP atau KKEP Banding

b. memberatkan sanksi Putusan Sidang KKEP atau KKEP Banding;

c. pengurangan sanksi Putusan Sidang KKEP atau KKEP Banding; atau

d. pembebasan dari penjatuhan sanksi KKEP atau KKEP Banding.

(2) KKEP PK menetapkan keputusan paling lama 21 (dua puluh satu) hari kerja sejak dimulainya sidang.

Pasal 90
(1) Putusan Sidang KKEP PK diregistrasi oleh Sekretariat KKEP.

(2) Putusan Sidang KKEP PK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diserahkan oleh Sekretariat KKEP paling lama 5 (lima) hari kerja kepada Asisten Kapolri bidang Sumber Daya Manusia dan Divisi Hukum Polri.

BAB VII
Penyerahan Petikan Putusan, Pelaksanaan Putusan dan Pengawasan

Bagian Kesatu
Penyerahan Petikan Putusan

Pasal 91
(1) Petikan Putusan KKEP atau KKEP Banding diserahkan kepada:

a. Pelanggar;

b. Kepala Kesatuan Kerja tempat Pelanggar bertugas;

c. Fungsi Sumber Daya Manusia;

d. Fungsi Pengamanan Internal;

e. Fungsi Rehabilitasi Personel; dan/atau

f. Fungsi Provos.

(2) Petikan Putusan KKEP PK diserahkan kepada
sebagaimana dimaksud pada ayat (1), kecuali Pelanggar.

(3) Dalam hal Pelanggar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a tidak diketahui keberadaannya, petikan putusan dapat diserahkan kepada suami, istri, anak atau orang tua pelanggar.

(4) Penyerahan Petikan putusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Sekretariat KKEP paling lama 5 (lima) hari kerja sejak diterbitkan putusan.

Pasal 92
(1) Penyerahan Petikan Putusan Sidang KKEP kepada Kepala Kesatuan Kerja tempat Pelanggar bertugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 91 ayat (1) huruf b, dilakukan sebagai pemberitahuan.

(2) Penyerahan Petikan Putusan Sidang KKEP kepada fungsi Sumber Daya Manusia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 91 ayat (1) huruf c, dilakukan untuk penerbitan Keputusan sesuai dengan jenis sanksi yang diputuskan oleh KKEP.

(3) Penyerahan Petikan Putusan Sidang KKEP kepada fungsi Pengamanan Internal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 91 ayat (1) huruf d, dilakukan untuk pencatatan personel.

(4) Penyerahan Petikan Putusan Sidang KKEP kepada fungsi Rehabilitasi Personel sebagaimana dimaksud dalam Pasal 91 ayat (1) huruf e, dilakukan untuk pengawasan dan pembinaan mental kepribadian, kejiwaan, keagamaan dan pengetahuan profesi.

(5) Penyerahan Petikan Putusan Sidang KKEP kepada fungsi Provos sebagaimana dimaksud sebagaimana dimaksud dalam Pasal 91 ayat (1) huruf f, dilakukan untuk menempatkan pelanggar di Tempat Khusus.

Bagian Kedua
Pelaksanaan Putusan Sidang

Pasal 93
Putusan Sidang KKEP dengan sanksi etika berupa perbuatan pelanggar dinyatakan sebagai perbuatan tercela, dilaksanakan dengan cara dibacakan oleh KKEP pada saat Sidang KKEP.

Pasal 94
Putusan Sidang KKEP dengan sanksi etika berupa kewajiban untuk minta maaf, dilaksanakan dengan cara Pelanggar menyatakan permintaan maaf secara lisan dan tertulis pada Sidang KKEP kepada:

a. pimpinan Polri melalui KKEP; dan

b. pihak yang dirugikan.

Pasal 95
(1) Putusan Sidang KKEP dengan sanksi etika berupa kewajiban Pelanggar untuk mengikuti pembinaan rohani, mental dan pengetahuan profesi, dilaksanakan dengan cara pembinaan mental kepribadian, kejiwaan, keagamaan dan pengetahuan profesi yang diselenggarakan oleh fungsi Rehabilitasi Personel pada Profesi dan Pengamanan.

(2) Penyelenggaraan pembinaan mental sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melibatkan:

a. pengemban fungsi sumber daya manusia;

b. fungsi kesehatan personel Polri;

c. fungsi pendidikan dan latihan; dan/atau

d. fungsi terkait.

(3) Pelaksanaan pembinaan mental sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Paling lama 6 (enam) bulan setelah diterbitkannya Putusan KKEP.

(4) Pembinaan mental sebagaimana dimaksud pada ayat (3), berdasarkan surat perintah diterbitkan oleh:

a. Kepala Divisi Profesi dan Pengamanan Polri, untuk tingkat Markas Besar Polri;

b. Kepala Bidang Profesi dan Pengamanan Kepolisian Daerah, untuk tingkat Kepolisian Daerah; dan

c. Kepala Kepolisian Resor, untuk tingkat KepolisianResor.

(5) Penerbitan surat perintah sebagaimana dimaksud pada ayat (4), paling lama 7 (tujuh) hari kerja sejak diterimanya pemberitahuan dari Sekretariat KKEP.

(6) Setelah pelaksanaan pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), fungsi Profesi dan Pengamanan Polri bidang Rehabilitasi Personel menyerahkan kembali Pelanggar kepada kepala satuan kerja tempat Pelanggar bertugas paling lama 2 (dua) hari kerja.

Pasal 96
(1) Putusan Sidang KKEP dengan sanksi administratif dilaksanakan oleh pelanggar setelah diterbitkan keputusan sesuai jenis sanksi yang diputuskan dalam Sidang KKEP.

(2) Keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterbitkan oleh fungsi sumber daya manusia sesuai dengan kewenangannya paling lama:

a. 14 (empat belas) hari kerja sejak diterimanya salinan putusan KKEP yang bersifat final dan mengikat dari Sekretariat KKEP, untuk sanksi administratif berupa:

1. Mutasi Bersifat Demosi;

2. penundaan kenaikan pangkat; dan

3. penundaan pendidikan.

b. 30 (tiga puluh) hari kerja sejak diterimanya salinan putusan KKEP yang bersifat final dan mengikat dari Sekretariat KKEP, untuk sanksi administratif berupa PTDH.

Pasal 97
(1) Keputusan untuk jenis sanksi Mutasi Bersifat Demosi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 92 ayat (2) huruf a, Kepala Kesatuan kerja tempat Pelanggar bertugas wajib menghadapkan Pelanggar kepada Kepala Kesatuan baru dengan surat penghadapan paling lama 14 (empat belas) hari kerja, sejak menerima tembusan keputusan mutasi.

(2) Surat penghadapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditembuskan kepada fungsi Profesi dan Pengamanan dan fungsi Sumber Daya Manusia.

Pasal 98
(1) Keputusan untuk jenis sanksi penempatan pada Tempat Khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 92 ayat (5), dilaksanakan setelah adanya putusan KKEP.

(2) Perintah pelaksanaan penempatan di Tempat Khusus terhadap Pelanggar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Penuntut.

(3) Dalam hal tertentu, penempatan pada Tempat Khusus dapat dilaksanakan sebelum pelaksanaan Sidang KKEP, dengan pertimbangan:

a. keamanan/keselamatan Terduga Pelanggar dan
masyarakat;

b. perkaranya menjadi atensi masyarakat luas;

c. Terduga Pelanggar dikhawatirkan melarikan diri;
dan/atau

d. mengulangi pelanggaran kembali.

(4) Penempatan di Tempat Khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (3), paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja sejak ditempatkan dalam Tempat Khusus atas pertimbangan Akreditor.

(5) Perintah pelaksanaan penempatan di Tempat Khusus terhadap Terduga Pelanggar sebagaimana dimaksud pada ayat (4), dilaksanakan berdasarkan perintah Kepala Divisi Profesi dan Pengamanan Polri Kepala Kepolisian Daerah/Kepala Kepolisian Resor sesuai kewenangannya.

Bagian Ketiga
Pengawasan Pelaksanaan Putusan

Pasal 99
(1) Pelaksanaan Putusan KKEP dilakukan pengawasan oleh fungsi Profesi dan Pengamanan Polri bidang Rehabilitasi Personel dan Kepala Kesatuan Kerja Tempat Pelanggar bertugas.
(2) Fungsi Profesi dan Pengamanan Polri bidang Rehabilitasi Personel sebagaimana dimaksud pada ayat (1), wajib melakukan pembinaan pemulihan profesi dalam masa pengawasan sebelum diterbitkannya administrasi Rehabilitasi Personel.
(3) Kepala Kesatuan Kerja tempat Pelanggar bertugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), wajib melakukan pengawasan dan penilaian terhadap pelanggar:

a. selama 6 (enam) bulan sejak diterimanya salinan putusan sidang terhadap sanksi etika berupa perbuatan pelanggar dinyatakan sebagai perbuatan tercela dan kewajiban Pelanggar meminta maaf;

b. selama 6 (enam) bulan sejak dikembalikannya pelanggar setelah menjalani sanksi etika berupa kewajiban Pelanggar mengikuti pembinaan rohani, mental dan pengetahuan profesi;

c. selama 1 (satu) bulan setelah pelanggar melaksanakan sanksi administratif berupa Mutasi bersifat Demosi,

d. selama 1 (satu) bulan setelah pelanggar melaksanakan sanksi administratif berupa penundaan kenaikan pangkat,

e. selama 1 (satu) bulan setelah pelanggar melaksanakan sanksi administratif berupa penundaan pendidikan,

f. selama 1 (satu) bulan setelah pelanggar melaksanakan sanksi administratif berupa Penempatan di Tempat Khusus; dan

g. paling lama 1 (satu) bulan menunggu proses diterbitkannya administrasi PTDH sebagai anggota Polri sejak diputuskan.

(4) Setelah masa pengawasan dan penilaian berakhir, Kepala Kesatuan tempat Pelanggar bertugas membuat Laporan hasil pengawasan dan penilaian kepada personel dengan tembusan kepada fungsi Inspektorat Pengawasan, fungsi Sumber Daya Manusia, dan fungsi Hukum.

(5) Laporan hasil pengawasan dan penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (4), dibuat dalam bentuk format sebagaimana tercantum dalam Lampiran X yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Kepolisian ini. [rhm]

Tujuan kami adalah menciptakan tempat yang aman dan menarik bagi pengguna untuk terhubung melalui minat dan kegemaran. Untuk meningkatkan pengalaman komunitas, kami menangguhkan sementara fitur komentar artikel