Karpet Merah untuk Kendaraan Listrik, Subsidi hingga Bebas Ganjil Genap

Merdeka.com - Merdeka.com - Pemerintah tengah mendorong penggunaan kendaraan listrik untuk menghemat penggunaan bahan bakar minyak (BBM) hingga mengurangi jumlah polusi. Sayangnya, jumlah masyarakat yang beralih ke kendaraan listrik masih rendah.

Guna mendorong agar masyarakat dapat beralih dari kendaraan berbahan bakar fosil seperti bensin, ke daya listrik iming-iming menggiurkan diobral pemerintah, apa saja itu?

1. Subsidi

Menteri Perindustrian Agus Gumiwang Kartasasmita pernah mengungkapkan bahwa pemerintah akan memberikan insentif ke masyarakat yang akan membeli mobil listrik dan motor listrik.

Insentif yang diberikan yaitu subsidi hingga Rp80 juta untuk pembelian mobil listrik dan Rp8 juta untuk pembelian motor listrik.

"Pemerintah sekarang dan dalam tahap finalisasi begitu, untuk memberikan insentif terhadap pembelian mobil atau motor listrik. Insentif akan diberikan kepada pembeli yang membeli mobil atau motor listrik yang mempunyai pabrik di Indonesia," ujar Agus, Jakarta, ditulis Kamis (15/12).

2. Penghapusan Pajak Kendaraan Listrik

Agar industri kendaraan listrik di Indonesia terus menggeliat, pemerintah memberi "karpet merah" yaitu meniadakan pajak kendaraan listrik.

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto pernah mengatakan, penerapan kebijakan penghapusan pajak kendaraan listrik diperlukan agar produsen tidak kabur ke Thailand. Mengingat, negeri Gajah Putih tersebut merupakan kompetitor utama Indonesia.

"Dengan ditambahkannya pajak kendaraan bermotor daerah sebesar 12,5 persen kita tidak kompetitif dibandingkan Thailand. "Kalau tidak (dihapus), elektrifikasi otomotif lari (ke) Thailand," ujarnya dalam Rapat Koordinasi Nasional Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah di Jakarta, Selasa (6/12).

3. Bebas Ganjil Genap

Keistimewaan yang menggiurkan bagi pengendara kendaraan listrik yaitu wacana bebas kebijakan ganjil genap. Seperti diketahui, tujuan awal adanya ganjil genap untuk menekan volume kendaraan bermotor khususnya mobil.

Namun, kebijakan ini kerap menuai kritik karena tak mampu menekan kemacetan. Di satu sisi, Penjabat Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Santoso mengatakan, pihaknya tengah berkoordinasi dengan Kementerian Perhubungan dan instansi terkait agar Kendaraan listrik bebas ganjil genap.

"Bagi masyarakat kendaraan berbasis listrik juga bebas ganjil genap, karena bebas emisi dan anti bising. Ini kita upayakan dalam mendukung program PLN yang surplus terhadap listrik," tegas Heru.

4. Tarif parkir murah

Jika beberapa pusat perbelanjaan di Jakarta menerapkan tarif parkir tinggi, saat ini pemerintah melalui Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN) membahas kemungkinan insentif kendaraan listrik berupa tarif murah.

"Kami dari Kementerian BUMN juga sedang me-review fasilitas parkir yang ada di seluruh Kementerian BUMN dan airport, mungkin nanti kalau pakai mobil dan motor listrik parkirnya lebih murah," kata Menteri BUMN, Erick Thohir kepada wartawan di Jakarta, dikutip Rabu, 4 Januari 2023. [azz]