Karyawan BUMN Tetap Libur Saat Lebaran

Lutfi Dwi Puji Astuti, Ahmad Farhan Faris

VIVA – Menteri BUMN, Erick Thohir mengatakan karyawan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) juga bisa menikmati libur saat Lebaran Hari Raya Idul Fitri 1441 Hijriyah/2020 sesuai yang ditetapkan oleh pemerintah.

Di samping itu, Erick mengapresiasi atensi publik terkait kabar mengenai rencana kembali berkantornya karyawan BUMN. Menurut dia, ada mispersepsi atau kesalahpahaman yang beredar di masyarakat.

Dalam surat edaran untuk internal BUMN disampaikan bahwa tanggal pasti akan kembali berkantornya mayoritas karyawan BUMN menunggu keputusan umum pemerintah terkait pandemi COVID-19.

"Baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah, dan juga libur lebaran sesuai keputusan pemerintah," kata Erick melalui keterangannya pada Selasa, 19 Mei 2020.

Namun, kata dia, untuk BUMN yang langsung melayani masyarakat dan tidak bisa dihentikan pelayanannya tetap bekerja sesuai dengan ketetapan yang berlaku seperti PLN, telekomunikasi, Pertamina dan lainnya.

Kemudian, Erick mengatakan yang dilakukan BUMN pada tanggal 25 Mei 2020 adalah rencana tiap unit usaha untuk merampungkan prosedur dan standar operasional perusahaan selama masa pemulihan yang akan disosialisasikan kepada karyawan, bukan jadwal masuk kembali ke kantor.

Jadi, lanjut Erick, waktu bagi seluruh BUMN untuk kembali aktif berkantor menunggu pengumuman resmi dari pemerintah pusat mengenai izin dan protokol aktivitas fisik pada masa pemulihan pandemi COVID-19.

"Begitu keputusan itu keluar, kami semua di BUMN harus siap segera. Sebagai bagian persiapan itu tanggal 25, perusahaan menyampaikan panduan masing-masing kepada seluruh karyawannya," jelas dia.

Karena, kata dia, pada masa pemulihan yang banyak disebut sebagai The New Normal itu ada tren perubahan sosial, lingkungan, dan bisnis. Pada era New Normal, interaksi fisik akan semakin terbatas.

Sebaliknya, interaksi digital yang selama masa WFH (work from home) menjadi opsi utama dalam kegiatan masyarakat, diprediksi akan tetap bertahan. 

"Karena itu, butuh strategi kontigensi yang menyesuaikan dengan kondisi sosial, ekonomi, budaya, maupun lingkungan," ujarnya.