Kasus Brigadir J, Irjen Napoleon: Senjata Itu Istri Pertama, Tak Boleh Dipakai Orang

Merdeka.com - Merdeka.com - Kasus polisi tembak polisi di Rumah Kadiv Propam nonaktif, Irjen Ferdy Sambo masih menyisakan teka- teki. Salah satunya soal prosedur penggunaan senjata Glock-17 yang dipakai Brigadir J ketika baku tembak dengan Bharada E. Lantas bagaimana prosedur soal kepemilikan senjata?

Irjen Napoleon Bonaparte ikut berkomentar terkait kasus yang hingga kini masih misterius motifnya. Menurutnya, setiap senjata api itu melekat kepemilikannya yang tidak boleh dipakai anggota lain.

"Senjata itu, setiap senjata dari pendidikan dibilang, senjata itu adalah istri pertama. Jadi saya bilang sama istri saya, Anda cuma Istri kedua. Maksudnya istri pertama tidak boleh dipakaikan kepada orang lain, tidak boleh," kata Napoleon saat ditemui di PN Jakarta Selatan, Kamis (21/7).

Jenderal bintang dua itu juga menyebut, etik melekatnya senjata kepada setiap personel itu memiliki aturan yang ketat. Pasalnya, setiap senjata yang dipegang personel telah tercatat segala jenis sampai nomor serinya.

"Senjata itu ada merek, ada nomornya, ada namanya tercantum melekat dibawa kemana-mana, kamar mandi pun dibawa. Tidak boleh dititipkan, dipakaikan kepada orang lain yah," tutur dia.

Oleh sebab itu, kata Napoleon, apabila ada terjadi pelanggaran terkait senjata api yang digunakan personel polisi. Hal itu akan menjadi pelanggaran berat yang harus menjadi tanggung jawab anggota

"Jadi senjata itu sangat, kalau itu terjadi itu pelanggaran berat," tegas dia.

Bahkan, Mantan Kadiv Hubinter Mabes Polri itu juga menjelaskan soal tata cara prosedur anggota untuk bisa mendapatkan izin kepemilikan senjata haruslah melalui serangkaian tes yang dijalani.

"Kalau untuk mendapatkannya harus menurut psikologi tidak boleh temperamen. Kemudian dalam kategori tertentu ahlinya ada, kemudian dia harus mahir menggunakannya," jelasnya.

Di samping itu, Napoleon juga menyinggung soal jenis senjata yang juga berpengaruh terhadap pangkat dari setiap personel. Meski aturan itu, kata Napoleon, kembali dibalikan kepada masing-masing pimpinan setiap kesatuan.

"Iya dong (pangkat berpengaruh terhadap jenis senjata). Sebetulnya bukan kewenangan saya untuk menjawab itu, tetapi yang saya tau untuk penggunaan senjata itu semua diatur kebijakannya oleh pimpinan kesatuan dan departemen yang menanganinya contohnya kalau di Mabes itu Baintelkam. Silahkan ditanyakan ke Baintelkam," tuturnya.

Napoleon pun enggan menjelaskan lebih lanjut berkaitan dengan kepemilikan senjata Glock-17 Bharada E yang dianggap janggal. Lantaran senjata yang dimiliki Bharada E tidaklah wajar. Karena senpi jenis itu bukan untuk anggota yang berpangkat Bhayangkara Dua (Bharada).

"Ada pangkat, tetapi itu bukan kewenangan saya menjawab itu nanti dari Baintelkam yang bisa menentukan kewenangan pangkat apa menggunakan senjata apa. (Terkait kepemilikan Glock-17) Bukan hak saya untuk menjawab karena tadi saya bilang itu tergantung kebijakan pimpinannya," ucap Napoleon.

Soal Kejanggalan Glock-17

Sebelumnya, Anggota Komisi III DPR RI Trimedya Pandjaitan menyoroti sederet kejanggalan hasil penyelidikan yang dibeberkan pihak kepolisian dalam kasus baku tembak yang terjadi di rumah dinas Kadiv Propam Irjen Pol, Ferdy Sambo.

Menurutnya, kejanggalan pertama terjadi dari jenis senjata yang dipakai Bharada E ketika baku tembak dengan Brigadir J. Dimana Bharada E kala itu memakai senjata api (senpi) berjenis Glock-17.

"Kalau dulu, bukan sersan balok lah ya istilahnya ya, dan itu biasanya AKP (pakai Glock-17) atau kapten yang pegang jenis senjata itu, karena senjata itu kan mematikan," ujar Trimedya dalam webinar yang disiarkan lewat instagram @diskusititiktemu, Sabtu (16/7).

Pasalnya, Trimedya menilai jika senjata yang dipakai Bharada E tidaklah wajar, karena senpi jenis itu bukan untuk anggota yang berpangkat Bhayangkara Dua (Bharada). Dia menempati tingkatan pangkat terendah dalam golongan Tamtama. Sedangkan Brigadir J menggunakan pistol jenis HS-9.

"Sama seperti yang disampaikan Pak Arianto tadi harusnya dia (Bharada E) laras panjang," tutur dia.

Tanggapan Polri

Perlu diketahui, Kapolres Metro Jakarta Selatan Kombes Budhi Herdi sempat memastikan, senjata yang digunakan oleh Bharada E dan Brigadir J sudah sesuai dengan kedinasan Polri. Diketahui, keduanya itu merupakan pengawal atau ajudan dari Kadiv Propam Polri dan juga istrinya.

"Senjata tersebut adalah senjata standar, senjata dinas milik Polri yang memang dibekali. Jadi rekan-rekan semua bahwa ajudan ataupun pengawal itu tugasnya mengamankan orang-orang yang dikawal," kata Budhi kepada wartawan, Selasa (12/7).

Budhi menegaskan, senjata yang dipergunakannya itu sudah sesuai dengan prosedur yang ada pada Korps Bhayangkara. Terlebih dalam melakukan pengamanan.

"Tentunya untuk mengamankan, karena Polri memang salah satu instrumennya ada senjata, ya dia dibekali senjata. Jadi memang ini sudah sesuai dengan sop dan prosedur standar yang ada di kepolisian," tegasnya.

Adapun dari kasus baku tembak ini dari hasil olah tkp yang dilakukan Polres Metro Jakarta Selatan diketahui bila senjata api yang digunakan oleh Bharada E adalah jenis Glock 17 dengan maksimal isi sebanyak 17 butir peluru. Diketahui, dalam kejadian saling tembak ini terjadi pada Jumat (8/7) sekira pukul 17.00 Wib.

Sedangkan, untuk Brigadir J itu disebutnya menggunakan senjata api jenis HS dengan berisi 16 peluru di magazennya. Namun, pada saat di lokasi polisi menemukan tersisa 9 peluru yang belum ditembakan atau terpakai. [rnd]

Tujuan kami adalah menciptakan tempat yang aman dan menarik bagi pengguna untuk terhubung melalui minat dan kegemaran. Untuk meningkatkan pengalaman komunitas, kami menangguhkan sementara fitur komentar artikel