Kasus Brigadir J, Sidang Etik Putuskan Kompol Chuk Diberhentikan Tidak Hormat

Merdeka.com - Merdeka.com - Polri telah menggelar sidang kode etik terhadap Kompol Chuk Putranto (CP), pada Kamis (1/9) kemarin, hingga Jumat (2/9) dini hari. Sidang etik terhadap Kompol Chuk terkait tindakannya bersama sejumlah orang menghalang-halangi penyidikan atau Obstruction of Justice (OJ) kematian Nofryansyah Yoshua Hutabarat atauBrigadir J.

Ada dua sanksi yang dijatuhkan majelis sidang kode etik pada Kompol Chuk. Pada sanski yang bersifat etik, apa yang dilakukan Kompol Chuk sebagai pelanggaran dan perbuatan tercela.

Dia juga dijatuhkan sanki administrasi di mana untuk sanksi administrasi pertama yakni penempatan dalam tempat khusus selama 24 hari dari tanggal 5-29 Agustus 2022 di ruangan Patsus Biro Provos Polri dan telah dijalani oleh pelanggar.

"Dan yang kedua pemberhentian tidak dengan hormat atau PTDH sebagai anggota Polri," kata Kadiv Humas Polri Irjen Dedi Prasetyo kepada wartawan, Jumat (2/9).

Hadirkan 9 Saksi

Dedi menambahkan, terhadap Kompol Chuk menghadirkan sembilan orang saksi. Sidang berjalan cukup panjang hingga jam 2 dini hari.

"Kompol CP berlangsung kurang lebih sekitar 15 jam," jelasnya.

Sidang dipimpin dua orang jenderal bintang dua dan beberapa anggota lainnya.

"Sidang KKEP memutuskan secara kolektif kolegial pelanggaran terkait masalah pasal 13 ayat 1 PP nomor 1 tahun 2003 Tentang Pemberhentian Anggota Polri juncto pasal 10 ayat 1 huruf F Pasal 10 ayat 2 huruf H Peraturan Kepolisian Republik Indonesia No 7 Tahun 2022 Tentang Kode Etik Profesi dan Komisi Etik Polri," jelasnya.

Putusan Lengkap Sidang Etik Kompol Chuk

Berikut putusan lengkap sidang KKEP terhadap Kompol Chuk Putranto:

A. Sanksi bersifat etika yaitu perilaku pelanggar dinyatakan sebagai perbuatan tercela

B. Sanksi administrasi yang pertama adalah penempatan dalam tempat khusus selama 24 hari dari tanggal 5-29 Agustus 2022 di ruangan Patsus Biro Provos Polri dan telah dijalani oleh pelanggar. Kedua, pemberhentian tidak dengan hormat atau PTDH sebagai anggota Polri.

Dirtipidsiber Bareskrim Polri Brigjen Asep Edi Suheri menambahkan, pihaknya telah menyita sejumlah barang bukti atas dugaan tindak pidana yang dilakukan enam polisi saat kematian Brigadir J. Mereka diduga berupaya menghalangi penyidikan lewat pengaburan keberadaan CCTV di sekitar TKP.

"Untuk Pasal yang disangkakan yaitu Pasal 32 dan 33 UU ITE dan juga Pasal 221, 223 KUHP dan juga 55 56 KUHP," kata Asep.

Berikut tujuh anggota Polri yang harus menjalani sidang etik Polri atas perbuatannya:

1. Mantan Kadiv Propam Polri Irjen Ferdy Sambo
2. AKP Irfan Widyanto Kasubnit I Subdit III Dittipidum
3. Mantan Karopaminal Divisi Propam Polri Brigjen Hendra Kurniawan
4. Mantan Kaden A Biropaminal Divisi Propam Polri Kombes Agus Nurpatria
5. Mantan Wakaden B Biropaminal Divisi Propam Polri AKBP Arif Rahman Arifin
6. Mantan Ps. Kasubbag Riksa Baggak Etika Rowabprof Divpropam Polri Kompol Baiquni Wibowo
7. Mantan PS Kasubbagaudit Baggak Etika Rowabprof Divisi Propam Polri Kompol Chuk Putranto. [lia]