Kasus Covid-19 di Kalbar Meningkat Tajam, BNPB Serahkan 20 Ribu Rapid Tes Test senilai Rp2,3 Miliar

·Bacaan 2 menit

Liputan6.com, Jakarta Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) menyerahkan bantuan senilai Rp 2,3 miliar kepada Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat (Kalbar) guna percepatan penanganan Covid-19.

Bantuan tersebut berupa 50 ribu masker kain dan 20 ribu alat rapid test, yang terdiri dari 5 ribu PCR Mbiocov, 5 ribu RNA Intron, 10 ribu rapid Test Antigen.

Penyerahan dilakukan oleh Ketua Satgas Covid-19 Doni Monardo kepada Gubernur Kalbar Sutarmidji usai Rapat Koordinasi Penanganan Covid-19 di Kantor Gubernur Kalbar, Pontianak.

"Melalui dukungan ini, diharapkan upaya penanganan Covid-19 di Kalbar bisa lebih maksimal,” kata Doni dalam keterangannya, Kamis (18/3/2021).

Berdasarkan data Satgas Covid-19, kasus positif harian di Kalbar asus meningkat cukup drastis jika dibandingkan bulan lalu. Data per 17 Maret 2021, kasus positifnya bertambah 79 kasus, hingga totalnya kasus positif di Kalbar tembus 5.406 kasus.

Sedangkan bila dibandingkan bulan lalu, pada 17 Februari, kasus positif harian di Kalbar hanya 37 kasus. Selain itu, angka kesembuhan Provinsi Kalbar pada bulan Februari mendekati 98 persen. angka kematian hanya 0,62 persen, jauh di bawah angka rata-rata nasional yang saat ini berada di angka 2,70 persen.

Aktivitas Pekerja Migran

Penumpang kereta rel listrik (KRL) menjalani tes swab di Stasiun Bogor, Bogor, Jawa Barat, Senin (27/4/2020). Pengetesan yang melibatkan 350 penumpang ini untuk memastikan ada atau tidaknya virus corona COVID-19 yang dibawa penumpang KRL. (merdeka.com/Arie Basuki)
Penumpang kereta rel listrik (KRL) menjalani tes swab di Stasiun Bogor, Bogor, Jawa Barat, Senin (27/4/2020). Pengetesan yang melibatkan 350 penumpang ini untuk memastikan ada atau tidaknya virus corona COVID-19 yang dibawa penumpang KRL. (merdeka.com/Arie Basuki)

Doni mengatakan, penambahan kasus tersebut diprediksi dari aktivitas Pekerja Migran Indonesia (PMI) yang keluar masuk wilayah Indonesia melalui darat. Doni mengatakan, mereka tidak mematuhi aturan SE Nomor 8 tentang Protokol Kesehatan Perjalanan Internasional dalam Masa Pandemi Covid-19 2019.

"Meningkatnya kasus aktif di Kalbar diprediksi berasal dari PMI yang kembali dari negara tetangga,” katanya.

Dia pun mendorong wilayah perbatasan diperketat dengan menerapkan SE Nomor 8 Tahun 2021 tersebut. Doni meminta segenap komponen di wilayah Kalbar berkolaborasi menjalankan operasinya melalui komando dari Pangdam XII/Tanjungpura. Dibantu unsur Forkopimda setempat dan instansi serta lembaga terkait.

"Lakukan upaya kolaboratif dipimpin Pangdam XII/Tanjungpura selaku Ketua Satgas Covid-19 Kalbar khusus Perbatasan, melalui permintaan gubernur," pesan Doni.

"Kita ingin agar apa yang telah diraih oleh Kalbar bisa kita pertahankan. Peningkatan kasus ini solusinya dengan berkolaborasi,” kata dia.

Reporter: Rifa Yusya Adilah

Sumber: Merdeka.com

Saksikan Video Pilihan Berikut Ini: