Kasus Covid-19 Naik Lagi, Perlukah Tarik Rem Darurat?

Merdeka.com - Merdeka.com - Kasus Covid-19 konsisten meningkat dalam beberapa pekan terakhir. Data Minggu (26/6), kasus positif Covid-19 naik lagi dengan 1.726 kasus.

Peningkatan terjadi dampak munculnya subvarian Omicron BA.4 dan BA.5. Subvarian ini terdeteksi di Indonesia pada 6 Juni 2022.

Dewan Pakar Ikatan Ahli Kesehatan Masyarakat Indonesia (IAKMI), Hermawan Saputra menilai pemerintah perlu mengaktifkan kembali kebijakan untuk menekan penularan Covid-19.

Kebijakan ini tidak harus rem darurat seperti pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat (PPKM) level 3 atau 4. Namun, bisa kebijakan berupa pengetatan penerapan protokol dan pembatasan aktivitas kerumunan.

"Rasanya sekarang ini belum. Saya pikir ini masih sangat longgar. Konser-konser masih terjadi di mana-mana. Acara keramaian, hajatan, itu bebas. Orang juga banyak yang tidak menggunakan masker," ucapnya kepada merdeka.com, Senin (27/6).

Menurut Hermawan, pemerintah juga perlu mengimbau kepada perkantoran dan fasilitas pelayanan publik untuk kembali mengaktifkan satuan tugas protokol kesehatan. Imbauan ini bila perlu diikuti dengan penerapan PPKM berbasis level sesuai dengan kondisi wilayah. Tak hanya itu, perlu digencarkan kembali testing (pemeriksaan) dan tracing (penelusuran) kontak erat dengan kasus Covid-19.

"Mudah-mudahan semua pihak, baik masyarakat dalam hal perilaku harus bijak," ujarnya.

Sementara, Epidemiolog dari Centre for Environmental and Population Health Griffith University Australia, Dicky Budiman berpendapat rem darurat bukan pilihan ideal untuk menekan penularan Covid-19 saat ini.

Sebab, Indonesia sudah memiliki modal imunitas melalui vaksinasi Covid-19. Meskipun, laju vaksinasi booster saat ini cenderung melambat. Selain itu, rem darurat membutuhkan ongkos yang besar, baik dari sisi sosial, ekonomi, dan politik.

"Namun, ketika kita tidak memilih rem darurat, bukan berarti kita tidak melakukan pembatasan," katanya.

Menurut Dicky, pemerintah perlu memperketat penerapan PPKM. Di saat bersamaan, pemerintah harus mengevaluasi kebijakan yang kurang efektif mencegah penularan Covid-19.

"Direview lagi mana yang jadi bumerang buat kita, yang menjadi penyebab timbulnya atau celah transmisi ini menjadi lebih cepat," ujarnya.

Dokter lulusan Universitas Padjadjaran ini mengambil contoh kebijakan mengizinkan perhelatan konser. Menurut Dicky, konser masih bisa dilaksanakan. Namun, harus dengan protokol kesehatan ketat. Seperti penonton harus menggunakan masker, menjaga jarak, dan wajib sudah menerima vaksinasi booster.

"Itu yang sebagai contoh karena kita sekali lagi, kita tidak bisa memilih satu pilihan strategi yang enggak efektif dalam konteks pemulihan ini dan masalahnya modal sudah ada," tutupnya. [ray]

Tujuan kami adalah menciptakan tempat yang aman dan menarik bagi pengguna untuk terhubung melalui minat dan kegemaran. Untuk meningkatkan pengalaman komunitas, kami menangguhkan sementara fitur komentar artikel