Kasus Covid-19 Terus Melonjak, Komisi IX DPR Minta Pemerintah Konsisten Jalani PPKM Mikro

·Bacaan 2 menit

Liputan6.com, Jakarta Perlu atau tidaknya pemerintah memberlakukan lockdown di tengah situasi kasus Covid-19 yang terus melonjak naik menjadi polemik di masyarakat. Terkait itu, anggota Komisi IX DPR Rahmad Handoyo menilai pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat (PPKM) Mikro yang saat ini diberlakukan pemerintah adalah langkah paling baik dilakukan.

"Sudahi perdebatan. Itu malah kontraproduktif. Harusnya kita bergotong-royong mengendalikan Covid-19 dengan PPKM skala mikro secara ketat," kata Rahmad di Jakarta, Rabu (23/6/2021).

Dia yakin, pemerintah membuat kebijakan PPKM Mikro sudah melalui berbagai pertimbangan matang dari masukan berbagai pihak. Karena efektif menekan kasus, maka diperpanjang beberapa kali.

"Sekarang saatnya kita mengimplementasikan, membumikan, dan melaksanakan apa yang dimaksud dengan PPKM skala mikro itu," ucap Rahmad.

Dia yakin, jika semua elemen masyarakat komitmen menerapkan PPKM Mikro, Indonesia mampu mengendalikan penyebaran Covid-19. Menurut Rahmad, apapun kebijakannya kalau pelaksanaan di lapangan tidak maksimal, penegakan tidak berjalan akan percuma. Kuncinya adalah komitmen menjalankan apa yang sudah pemerintah putuskan.

Meningkatnya kasus Covid-19 di beberapa daerah terutama di Jawa Timur, harus menjadi perhatian semua pihak.

"Saatnya energi positif mendukung. Harus kita sukseskan program pemerintah pusat. Pemerintah daerah harus menjalankan. Kuncinya ini akan terkendali bila kita bisa menjalankan dan menegakan aturan PPKM skala mikro," ujar Rahmad.

Perlu Sosialisasi dan Langkah Persuasif

Sedangkan anggota Komisi IX DPR Darul Siska mengatakan PPKM Mikro sebaiknya lebih diperketat agar masyarakat bisa tertib. "Perlu peningkatan sosialisasi, persuasi, dan edukasi masyarakat dan penegakan sanksi bagi pelanggaran aturan," tuturnya.

Darul menilai Indonesia sedang menghadapi tantangan terberat, karena penambahan kasus positif Covid-19 harian sangat mengkhatirkan. Saat yang sama, ada masyarakat yang bertindak dengan jalan pikiran masing-masing.

"Lagi-lagi masalahnya adalah bagaimana kita mengedukasi masyarakat agar memahami beratnya masalah menghadapi pandemi dan setiap warga ikut berperan aktif mensukseskan pembentukan herd immunity," kata Darul.

Dia melihat kebijakan strategis pemerintah pusat untuk mencegah penularan Covid-19 disikapi beragam oleh pemerintah daerah. Sehingga, dia menilai implementasi kebijakan di tingkat daerah kurang maksimal.

"Terutama edukasi masyarakat untuk melaksanakan protkol kesehatan dan kesadaran untuk ikut vaksinasi," ujar dia.

Saksikan Video Pilihan Berikut Ini:

Tujuan kami adalah menciptakan tempat yang aman dan menarik bagi pengguna untuk terhubung melalui minat dan kegemaran. Untuk meningkatkan pengalaman komunitas, kami menangguhkan sementara fitur komentar artikel