Kasus Gagal Ginjal Akut Tetap Bertambah Pasca Obat Sirop Ditarik, Kenapa?

Merdeka.com - Merdeka.com - Badan Perlindungan Konsumen Nasional (BPKN) menyoroti kasus gagal ginjal akut pada anak berusia dini yang masih bertambah. Padahal, peredaran obat sirop yang diduga mengandung Etilen Glikol (EG) dan Dietilen Glikol (DEG) ditarik dari peredaran oleh Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM).

Melansir laporan terbaru Kementerian Kesehatan (Kemenkes), kasus gagal ginjal akut telah menelan korban jiwa hingga 178 balita. Sementara itu, jumlah balita yang mengidap gagal ginjal mencapai 325 orang.

Namun, Ketua BPKN Rizal E Halim berasumsi, kemungkinan jumlah korban lebih besar dari data resmi yang dihimpun Kementerian Kesehatan itu.

"Merespon kasus gagal ginjal akut yang menderita anak 0-18 tahun yang kasusnya sejak awal tahun ada, tapi meningkat di Agustus," kata Rizal di Kantor BPKN, Jakarta, Jumat (4/11).

Adapun obat sirop diklaim jadi penyebab kasus gagal ginjal akut massal pada anak, setelah ditemukan sekitar 90 persen di antaranya memang mengonsumsi obat cair yang mengandung EG dan DEG.

Akan tetapi, Rizal masih menaruh kecurigaan terhadap temuan korban, yang tidak sepenuhnya mengonsumsi obat sirup pasca divonis menderita gagal ginjal akut.

"Tapi ada deviasi di sana, ada yang bertahan hidup, ada yang tidak mengonsumsi tapi terkena. Kita ingin memastikan keabsahan dan keakurasian penyebab dari kasus gagal ginjal akut yang tiba-tiba," tegasnya.

"Itu kan sesuatu yang dipertanyakan masyarakat, apa sih yang sebenarnya terjadi," ujar dia seraya mempertanyakan.

Proses Audit

Oleh karenanya, BPKN mendesak untuk dilakukan proses audit secara menyeluruh. Termasuk audit total dari setiap proses preregistrasi, registrasi, dan putusan BPOM untuk sebuah produk farmasi, hingga peredarannya di pasar.

Lalu proses produksi sampai distribusi dari sisi pelaku usaha. BPKN hendak mengetahui data terkait proses pengambilan bahan baku, untuk mengetahui apakah ada kontaminasi unsur lain pada hasil produksi mereka.

"Kita juga sudah meminta untuk melakukan uji produk jadinya. Walaupun Badan POM lain banyak menyampaikan tidak dilakukan, dan dunia tidak biasa dengan uji produk jadi," ungkap Rizal.

"Itu kita minta lakukan, karena dalam Peraturan Presiden untuk Badan POM, pre-market dan post market ini menjadi wilayah kewenangan Badam POM," pungkas dia.

Reporter: Maulandy Rizky Bayu Kencana

Sumber: Liputan6.com [idr]