Kasus Kekerasan Seksual, Motivator Julianto Ekaputra Dituntut 15 Tahun Penjara

Merdeka.com - Merdeka.com - Motivator Julianto Ekaputra dituntut hukuman penjara 15 tahun penjara dan subsider enam bulan, dalam kasus kekerasan seksual. Pembacaan tuntutan berlangsung dalam persidangan di Pengadilan Negeri Malang, Rabu (27/7).

"Tadi sudah berlangsung pembacaan tuntutan terhadap terdakwa dan oleh tim jaksa penuntut umum (KPU), terdakwa dituntut 15 tahun," kata tim Jaksa Penuntut Umum (JPU) Kejari Kota Batu Agus Rujito di Pengadilan Negeri Malang, Rabu (27/7).

Selain itu, pendiri sekolah Selamat Pagi Indonesia (SPI) Kota Batu itu juga dituntut membayar denda sebesar Rp300 Juta. Terdakwa juga diharuskan membayar biaya restitusi atau ganti rugi sebesar Rp44.744.623.

"Jadi juga membayar restitusi kepada korban sebesar Rp44.744.623," tambah Agus.

Perbuatan Julianto dinilai oleh Tim JPU melanggar pasal 81 ayat 2 tahun nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Perbuatan terdakwa dianggap memenuhi unsur adanya bujuk rayu hingga terjadinya persetubuhan dengan anak.

Sidang berlangsung secara tertutup di Ruang Cakra PN Malang selama sekitar tiga jam. Selama persidangan diiringi aksi simpati sejumlah aktivis perlindungan anak. Tuntutan tersebut dinilai maksimal sesuai dengan tuntutan JPU.

Terdakwa Julianto Eka putra diancam dengan Pasal 81 ayat (1) Jo Pasal 76D Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang Jo Pasal 64 ayat (1) KUHP; ancaman pidana maksimal 15 tahun.

Atau kedua Pasal 81 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang Jo Pasal 64 ayat (1) KUHP; ancaman Pidana Maksimal 15 tahun.

Atau ketiga Pasal 82 ayat (1) Jo Pasal 76E Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang Jo Pasal 64 ayat (1) KUHP atau Keempat Pasal 294 ayat (2) ke (2) KUHP Jo Pasal 64 ayat (1) KUHP; Ancaman Pidana Maksimal 15 tahun. Atau keempat Pasal 294 ayat (2) ke (2) KUHP Jo Pasal 64 ayat (1) KUHP ancaman Pidana Maksimal 7 tahun. [cob]

Tujuan kami adalah menciptakan tempat yang aman dan menarik bagi pengguna untuk terhubung melalui minat dan kegemaran. Untuk meningkatkan pengalaman komunitas, kami menangguhkan sementara fitur komentar artikel