Kasus Kredit Macet BJB Pekanbaru, Kontraktor Ditetapkan Jadi Tersangka Korupsi

·Bacaan 2 menit

Merdeka.com - Merdeka.com - Penyidik Subdit Tindak Pidana Perbankan Direktorat Reserse Kriminal Khusus (Ditreskrimsus) Polda Riau menetapkan kontraktor bernama Arif Budiman sebagai tersangka kredit di Bank Jawa Barat dan Banten (BJB) Cabang Pekanbaru. Dia diduga merugikan negara Ro7,2 miliar.

"Adapun tersangka AB (Arif Budiman) merupakan pengelola sejumlah perusahaan swasta di Pekanbaru," kata Kabid Humas Polda Riau Kombes Sunarto, Rabu (20/4).

Sunarto menjelaskan, pengusutan tindak pidana korupsi perbankan pada BJB Cabang Pekanbaru ini mulai dilakukan pada Desember 2021. Lalu, Direktorat Reskrimsus Polda Riau menerbitkan Surat Perintah Dimulai Penyidikan (SPDP) kepada jaksa di Kejati Riau dan pemberitahuan adanya tersangka pada April ini.

"Tindak pidananya terjadi pada tahun 2015 hingga 2016," jelas Sunarto.

Dokumen Fiktif

Kasubdit Tipibank Kompol Teddy Ardian menjelaskan, tersangka Arif pada 18 dan 23 Februari 2015, mengajukan permohonan agar mendapatkan fasilitas kredit modal kerja konstruksi di BJB Cabang Pekanbaru.

"Tersangka AB (Arif Palembang) diduga menggunakan surat perintah kerja tidak sah atau fiktif terhadap kegiatan di DPRD Provinsi Riau dan Dinas Pendidikan Kuantan Singingi," kata Teddy.

Penggunaan surat fiktif mengakibatkan kredit macet, karena sejumlah perusahaan tersangka Arif tidak memiliki sumber pengembalian dana.

Penyidik Periksa 25 Saksi

Selama mengusut kasus ini, penyidik Ditreskrimsus telah meminta keterangan 25 orang. Sebanyak 15 di antaranya berasal dari BJB Cabang Pekanbaru, empat saksi kontraktor, tiga dari Sekretariat Dewan dan satu dari Dinas Pendidikan.

"Kemudian lima saksi dari pihak yang menarik atau mencairkan cek dan tiga ahli," kata Teddy.

Atas perbuatannya, Arif dijerat dengan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang (UU) Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dan ditambah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001.

"Tersangka terancam pidana paling singkat 4 tahun, paling lama 20 tahun hingga penjara seumur hidup dan denda paling banyak Rp1 miliar," ucapnya.

Pernah Berurusan dengan KPK

Arif sebelumnya sempat menjadi saksi dalam perkara yang ditangani oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), yakni korupsi memberi suap dan menerima gratifikasi, dengan tersangka mantan W,ali Kota Dumai Zulkifli AS.

Dalam kasus suap dan gratifikasi Zulkifli AS itu, Arif Palembang membantu mantan Kepala Dinas (Kadis) Pendidikan Kota Dumai Sya'ari atas perintah Zulkifli AS.

Arif menyiapkan uang Rp150 juta, yang untuk diserahkan ke Pejabat Kementerian Keuangan (Kemenkeu) dalam hal pengurusan uang sisa bayar Dana Alokasi Khusus (DAK) Tahun Anggaran (TA) 2016 sebanyak Rp22 miliar lebih.

Sebagai imbalan karena telah membantu, Arif Palembang mendapatkan tiga kegiatan atau proyek pengadaan di Dinas Pendidikan Kota Dumai senilai Rp7,5 miliar. [yan]

Tujuan kami adalah menciptakan tempat yang aman dan menarik bagi pengguna untuk terhubung melalui minat dan kegemaran. Untuk meningkatkan pengalaman komunitas, kami menangguhkan sementara fitur komentar artikel