Kasus Nama Kades Dicatut Parpol Ungkap Perbedaan Aturan di UU dan PKPU

Merdeka.com - Merdeka.com - Sebanyak enam kepala desa (Kades) di Kabupaten Tangerang dicatut namanya dalam struktural kepengurusan partai politik. Kasus ini mengungkap adanya perbedaan aturan bagi Kades yang tertuang dalam UU Nomor 6 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Desa dengan Peraturan KPU (PKPU).

Berdasarkan hasil pendalaman Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa (DPMPD) Kabupaten Tangerang, lima dari enam Kades membantah sebagai anggota partai politik.

"Dari enam orang itu, lima tidak merasa menjadi anggota parpol sudah membuat surat pernyataan dan dilaporkan ke KPUD Kabupaten Tangerang. Kalau satu orang dia pernah menjadi pengurus dan tahun 2018 telah mengundurkan diri, tapi mungkin tidak update di Sipol," kata Kepala DPMPD Kabupaten Tangerang Dadan Gandana, Senin (5/9).

Dadan menegaskan, dalam Undang-Undang nomor 6 tahun 2014 tentang Pemerintahan Pesa, menyebutkan jabatan Kades dilarang rangkap jabatan sebagai pengurus parpol. Namun dalam Undang-Undang tersebut Kades tidak diatur terkait keanggotaan Parpol.

"Kalau Sanski di DPMPD berdasarkan aturan Undang-undang, ketika dia menjadi pengurus parpol dia harus pilih mau jadi kades atau pengurus parpol. Kalau anggota parpol tidak ada aturan melarangnya," jelas dia.

Sementara dalam PKPU, ditegaskan seorang pejabat Kades, dilarang rangkap tugas sebagai Kades sekaligus pengurus maupun anggota Parpol.

"Itukan PKPU-nya kalau di Undang-Undang Desa, ada terkait dengan pengurus. Karena perbedaan Undang-Undang dengan PKPU kita membuat surat ke Kemendagri apakah pengurus hanya sesuai dengan Undang-undang 2014 ataukan termasuk dengan PKPU. Kita sudah minta penjelasan Kemendagri. Kalau sementara bunyi undang-undang itu hanya menjadi pengurus parpol, tidak ada kata-kata anggota parpol, tapi di PKPU ada, makanya kita bingung juga PKPU kan aturan internal KPU bukan aturan desa," ucap Dadan. [cob]