Kasus Pria Hina Palestina di NTB Selesai Lewat Restorative Justice

·Bacaan 2 menit

VIVA – Kepala Bagian Penerangan Umum Divis Humas Polri, Kombes Ahmad Ramadhan mengatakan petugas kebersihan inisial HL alias Ucok, yang diduga menghina Palestina lewat media sosial diselesaikan dengan pendekatan restorative justice atau keadilan restoratif.

“Hari Kamis, 20 Mei 2021, penyidik kembali gelar perkara untuk mencoba menggelar restorative justice. Jadi kita menyelesaikan secara restorative justice,” kata Ramadhan di Mabes Polri pada Kamis, 20 Mei 2021.

Menurut dia, restorative justice itu penyelesaian perkara di luar pengadilan. Tentu, penyidik juga sesuai dengan berbagai pertimbangan diantaranya tersangka Ucok sudah mengakui kesalahan dan meminta maaf.

“Pertimbangan adanya permintaan maaf pelaku dan ketidakpahaman pelaku terhadap permasalahan yang terjadi,” ujarnya.

Ia menjelaskan Ucok membuat konten bernada menghina salah satu negara Palestina dengan kata-kata yang tidak pantas melalui akun media sosialnya pada Sabtu, 15 Mei 2021.

“Tujuan pelaku membuat konten video tersebut karena iseng mengisi waktu, namun videonya viral dan meresahkan masyarakat,” jelas dia.

Selanjutnya, Ucok dilakukan penahanan pada Minggu, 16 Mei 2021. Atas perbuatannya, Ucok dijerat Pasal 28 Ayat (2) juncto Pasal 5 Ayat (2) Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) dengan ancaman hukuman paling lama 6 tahun penjara.

“Ditangguhkan penahanannya pada Rabu, 19 Mei 2021. Hari ini, penyidik mencoba melakukan gelar apakah upaya ini bisa dilakukan restorative justice,” katanya.

Sementara, Ramadhan menjelaskan kenapa kepolisian tidak menerapkan restorative justice sejak awal kepada HL karena yang bersangkutan sempat dijadikan tersangka dan dilakukan penahanan. Menurut dia, HL diamankan polisi supaya tidak kena amukan massa yang sudah marah.

“Pihak kepolisian selain menangkap, tentu upaya untuk mengamankan yang bersangkutan dari amarah warga. Bahkan, warga hendak melakukan pembakaran terhadap rumah pelaku. Sehingga, pelaku diamankan ke Polda malam itu juga,” katanya.

Jadi, kata dia, tentunya ada hal yang bisa diselesaikan secara mediasi tapi penyidik juga punya kewenangan untuk langsung melakukan penangkapan. Tentu, Polri utamakan pengamanan terhadap orang itu untuk tidak terjadinya peristiwa misalnya perpecahan di antar masyarakat.

“Karena hal ini sifatnya meresahkan masyarakat, penyidik bisa melakukan langsung penangkapan. Jadi ada hal-hal yang dilakukan melalui medsos sifatnya mungkin individu dan ada kegiatan postingan yang dapat menimbulkan kegaduhan dan meresahkan masyarakat atau sifatnya memecah belah,” tandasnya.

Baca juga: Motif Pria Ini Hina Palestina, Mengira Israel yang Dijajah