Kasus Suap Alfamidi di Ambon, KPK Periksa Bos BCA

Merdeka.com - Merdeka.com - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memanggil Direktur Kepatuhan BCA, Lianawaty Suwono. Juru Bicara KPK Ali Fikri mengatakan, Lianawaty dipanggil sebagai saksi dalam kasus dugaan korupsi persetujuan prinsip pembangunan Gerai Alfamidi Tahun 2020 yang menjerat mantan Wali Kota Ambon, Richard Louhenapessy (RL).

"Benar dipanggil sebagai saksi," kata Ali saat dikonfirmasi, Kamis (1/9).

Tidak hanya Lianawaty, Ali menambahkan, KPK juga memanggil dua orang lainnya yaitu Karyawan BCA, Liem Antonius dan pihak Swasta, Andrew Thomas Kading. Mereka juga dipanggil oleh KPK dengan status saksi dalam kasus yang sama.

Sebagai informasi, Richard Louhenapessy sendiri kini sudah berstatus sebagai tersangka. Selain kasus suap, KPK juga menjeratnya dengan dugaan penerimaan gratifikasi.

Tidak hanya Richard Louhenapessy, KPK juga menetapkan status yang sama terhadap Staf Tata Usaha Pimpinan pada Pemkot Ambon, Andrew Erin Hehanussa (AEH) dan seorang Karyawan Alfamidi Kota Ambon, Amri (AR).

Dijemput Paksa

Diketahui, KPK menjemput paksa Richard lantaran tak kooperatif terhadap proses hukum. Richard dijemput paksa di sebuah rumah sakit di Jakarta Barat.

Sebelum dijemput paksa, Richard terlebih dahulu meminta penundaan pemanggilan dan pemeriksaan karena mengaku tengah menjalani perawatan medis.

Namun tim penyidik berinisiatif mengecek kesehatan Richard secara langsung. Dari hasil tersebut, tim penyidik menilai Richard dalam kondisi sehat dan layak dilakukan pemeriksaan oleh KPK di Gedung Merah Putih Jakarta.

Richard dan Andrew yang menjadi tersangka penerima suap disangkakan melanggar Pasal 12 huruf a atau Pasal 12 huruf b atau pasal 11 dan pasal 12 B UU Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dengan UU 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Sementara Amri yang menjadi tersangka pemberi suap dijerat dengan Pasal 5 ayat (1) huruf a atau Pasal 5 ayat (1) huruf b atau Pasal 13 UU Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Latar Belakang Kasus

KPK menyatakan, Richard Louhenapessy menerima suap untuk pembangunan 20 cabang Alfamidi di Kota Ambon. Karyawan Alfamidi bernama Amri yang berpangkat Kepala Perwakilan Regional ini aktif berkomunikasi hingga bertemu dengan Richard agar proses perizinan Alfamidi bisa segera disetujui dan diterbitkan.

Atas permintaan itu, Richard memerintahkan Kepala Dinas PUPR Pemkot Ambon memproses dan menerbitkan berbagai permohonan izin, di antaranya surat izin tempat usaha (SITU), dan surat izin usaha perdagangan (SIUP).

KPK menjelaskan, untuk setiap dokumen izin yang disetujui dan diterbitkan dimaksud, Richard meminta agar penyerahan uang dengan minimal nominal Rp25 juta menggunakan rekening bank milik Andrew Erin Hehasnussa (orang kepercayaan Richard).

Tak hanya itu, Richard juga diduga menerima suap sekitar Rp500 juta dari Amri. Suap itu terkait persetujuan pembangunan untuk 20 gerai Alfamidi di Kota Ambon.

Dalam perkembangannya, KPK juga menjerat Richard sebagai tersangka tindak pidana pencucian uang (TPPU).

Reporter: Radityo

Sumber: Liputan6.com. [tin]