Kasus Suap Alokasi Anggaran, 5 Kepala Dinas di Jawa Timur Diperiksa KPK

Merdeka.com - Merdeka.com - Lima Kepala Dinas di Kabupaten Kota di Jawa Timur diperiksa Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Mereka diperiksa terkait dengan suap pengalokasian anggaran Bantuan Keuangan Provinsi Jawa Timur pada periode 2014-2018 atas tersangka Budi Setiawan.

"Pemeriksaan dilakukan di Kantor Polrestabes Surabaya," kata Juru Bicara Kok, Ali Fikri di Surabaya, Kamis (15/9).

Kelimanya merupakan Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) dan PUPR di wilayah Jatim. Mereka telah diperiksa sebagai saksi dalam penyidikan kasus dugaan suap pengalokasian anggaran bantuan keuangan Provinsi Jatim periode 2014-2018.

Kelimanya telah menjalani pemeriksaan untuk tersangka Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Provinsi Jatim 2014-2016 dan Kepala Bappeda Provinsi Jatim 2017-2018 Budi Setiawan (BS) dan kawan-kawan.

Selain itu, KPK juga memanggil Kepala Dinas PUPR Kabupaten Pasuruan Hanung Widya Sasangka untuk diperiksa sebagai saksi dalam penyidikan kasus tersebut.

Sebelumnya, KPK menetapkan mantan Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Jawa Timur (BPKAD Jawa Timur) 2014-2016 dan Kepala Bappeda Provinsi Jatim tahun 2017-2018, Budi Setiawan ditetapkan sebagai tersangka.

Mereka diduga terlibat kasus dugaan suap pengalokasian anggaran bantuan keuangan Pemerintah Provinsi Jawa Timur.

“KPK meningkatkan pada proses penyidikan dengan menetapkan tersangka BS (Budi Setiawan) Kepala BPKAD Propinsi Jatim 2014-2016 dan Kepala Bappeda Propinsi Jatim tahun 2017-2018,” kata Deputi Penindakan dan Eksekusi KPK Karyoto di Gedung Merah Putih KPK, Jalan Kuningan Persada, Jakarta Selatan, Jumat, 19 Agustus 2022. [ray]