Kasus Suap Proyek Musi Banyuasin, Dodi Reza Alex Dituntut 10 Tahun 7 Bulan Penjara

Merdeka.com - Merdeka.com - Mantan Bupati Musi Banyuasin, Sumatera Selatan, Dodi Reza Alex dituntut 10 tahun dan 7 bulan penjara dan denda Rp1 miliar subsider 2 tahun kurungan oleh Jaksa Penuntut Umum Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dalam perkara suap proyek di kabupaten itu. Dodi juga dituntut pencabutan hak politik selama lima tahun seusai menjalani hukuman.

Tuntutan dibacakan JPU KPK dalam persidangan di Pengadilan Tipikor PN Palembang, Kamis (16/6). JPU menggunakan Pasal 12 huruf a Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP juncto Pasal 64 ayat (1) KUHP.

Jaksa menilai Dodi terbukti menerima suap sebesar 10 persen dari kontraktor sebagai syarat mendapatkan proyek. Dodi juga enggan mengembalikan uang hasil korupsinya kepada negara sebagaimana dilakukan para terdakwa lain.

"Kepada majelis hakim dapat menjatuhkan pidana terhadap Dodi Reza Alex Noerdin berupa pidana penjara selama 10 tahun dan 7 bulan penjara dan denda Rp1 miliar subsider enam bulan kurungan," ungkap JPU KPK Meyer Simanjuntak.

JPU juga menuntut terdakwa membayar uang pengganti sebesar Rp2,9 miliar hasil fee dari Direktur PT Selaras Simpati Nusantara, Suhandy yang berstatus terpidana. Selain itu, terdakwa dituntut dicabut hak politiknya selama lima tahun.

JPU menilai terdakwa Dodi tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan korupsi. Dalam persidangan, Dodi tidak kooperatif dan cenderung berbelit-belit dalam menyampaikan kesaksian.

"Terdakwa tidak mengakui perbuatannya dan keterangan terdakwa bertentangan dengan keterangan saksi-saksi," ujarnya.

Kemudian, jaksa meminta majelis hakim menyita uang Rp1,5 miliar yang dibawa ajudan terdakwa sebagai barang bukti karena tidak jelas asal-usulnya. Uang itu patut diduga adalah pemberian fee dari kontraktor kepada Dodi.

"Terdakwa mengaku itu uang milik ibunya untuk kuasa hukum ayahnya, Alex Noerdin, tapi bertentangan dengan keterangan saksi," kata dia.

Dalam sidang yang dipimpin majelis hakim Yoserizal itu, JPU juga menuntut dua terdakwa lain. Mantan Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Musi Banyuasin Herman Mayori dituntut 4 tahun dan 6 bulan penjara serta denda Rp350 juta subsider 6 bulan kurungan. Herman Mayorit juga dituntut membayar uang pengganti sebesar Rp789 juta.

Satu terdakwa lain adalah Kabid Sumber Daya Air Dinas PUPR Musi Banyuasin Eddy Umari dituntut 5 tahun penjara dan denda Rp350 juta serra uang pengganti Rp 727 juta. [eko]

Tujuan kami adalah menciptakan tempat yang aman dan menarik bagi pengguna untuk terhubung melalui minat dan kegemaran. Untuk meningkatkan pengalaman komunitas, kami menangguhkan sementara fitur komentar artikel