Kata Anggota DPR Soal Vaksinasi Berbayar: Vaksin Covid-19 Tak untuk Dikomersialkan

·Bacaan 2 menit

Liputan6.com, Jakarta - Anggota DPR mengkritik rencana PT Kimia Farma Tbk untuk menjalankan program Vaksinasi Gotong Royong (VGR) Individu atau vaksinasi berbayar. Anggota Komisi IX DPR RI, Aliyah Mustika Ilham mengatakan, vaksinasi Covid-19 seharusnya diberikan secara gratis dan tidak dikomersialkan.

"Vaksin itu gratis, kesehatan rakyat itu tidak untuk dikomersialkan. Seharusnya vaksin ini itu tidak dijual bebas," kata Aliyah di Jakarta, Senin (12/7/2021).

Politisi Partai Demokrat itu menyebutkan jika keputusan tersebut tentu tidak mencerminkan kepedulian kepada masyarakat di tengah pandemi Covid-19. Seharusnya program vaksinasi dihadirkan pemerintah dengan tidak memungut tarif ke masyarakat, apalagi dengan berdalih istilah vaksinasi gotong royong.

Tidak hanya itu, Aliyah juga mengingatkan pemerintah, jika kondisi masyarakat saat ini dalam keadaan darurat. Sehingga, sudah menjadi kewajiban pemerintah untuk meringankan.

"Saya pikir pemerintah dari awal penanganan, sudah berkomitmen untuk melindungi rakyatnya. Maka dengan perdagangan vaksin ini, saya pikir akan memberatkan dan akan menguntungkan sepihak saja," urai legislator dapil Sulawesi Selatan I itu.

Reporter: Dwi Aditya Putra

Sumber: Merdeka.com

YLKI: Vaksinasi Berbayar Tidak Etis dan Harus Ditolak

Warga antre mendaftar vaksin Covid-19 saat program Vaksinasi Keliling di RPTRA Pulo Besar, Sunter Jaya, Jakarta, Senin (12/7/2021). Pemprov DKI menggelar Vaksinasi Keliling dengan sistem jemput bola guna mempermudah pelayanan kepada masyarakat di area padat penduduk. (merdeka.com/Iqbal S Nugroho)
Warga antre mendaftar vaksin Covid-19 saat program Vaksinasi Keliling di RPTRA Pulo Besar, Sunter Jaya, Jakarta, Senin (12/7/2021). Pemprov DKI menggelar Vaksinasi Keliling dengan sistem jemput bola guna mempermudah pelayanan kepada masyarakat di area padat penduduk. (merdeka.com/Iqbal S Nugroho)

Sebelumnya, Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI) mengkritik program vaksinasi berbayar oleh Kimia Farma. YLKI menilai program tersebut sepantasnya dibatalkan.

“Tetiba menyeruak adanya vaksin gotong royong yang berbayar, yang dijual di apotek-apotek tertentu. Vaksin berbayar itu tidak etis di tengah pandemi yang sedang mengganas. Karena itu, vaksin berbayar harus ditolak,” kata Ketua Pengurus Harian YLKI, Tulus Abadi dalam keterangannya, Senin (12/7/2021).

Kebijakan vaksin berbayar itu menurutnya akan menambah jumlah masyarakat yang semua enggan vaksin menjadi lebih malas lagi untuk menerima vaksinasi covid-19. Dan hal itu akan menjauhkan target herd immunity.

“Kebijakan ini bisa jadi hanya akan makin membuat masyarakat malas untuk melakukan vaksinasi. Yang digratiskan saja masih banyak yang malas (tidak mau), apalagi vaksin berbayar. Dan juga membingungkan masyarakat, mengapa ada vaksin berbayar, dan ada vaksin gratis. Dari sisi komunikasi publik sangat jelek,” ucapnya.

Selain itu, adanya vaksin berbayar dengan jenis berbeda akan menimbulkan persepsi bahwa yang berbayar lebih berkualitas.

Vaksin berbayar juga bisa menimbulkan distrust pada masyarakat, bahwa yang berbayar dianggap kualitasnya lebih baik, dan yang gratis lebih buruk kualitasnya,” katanya.

Saksikan Video Pilihan di Bawah Ini:

Tujuan kami adalah menciptakan tempat yang aman dan menarik bagi pengguna untuk terhubung melalui minat dan kegemaran. Untuk meningkatkan pengalaman komunitas, kami menangguhkan sementara fitur komentar artikel