Kata Menko Muhadjir soal Kasus Honor Pemakaman Covid-19 Bupati Jember

·Bacaan 2 menit

Liputan6.com, Surabaya - Polemik pembayaran honor tim pemakaman jenazah COVID-19 kepada bupati dan sejumlah pejabat Pemkab Jember, menuai sejumlah sorotan. Termasuk dari Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Muhadjir Effendy.

Muhadjir meminta kepala daerah membuat kebijakan yang lebih bijak mengenai honor, sehingga penanganan pandemi COVID-19 bisa lebih optimal.

"Sebetulnya regulasi tidak ada, tapi kalau ketentuan diperbolehkan. Namun, dalam suasana pandemi COVID-19, semua orang prihatin, tentu saja masing-masing diminta membuat keputusan lebih bijak," kata Muhadjir di Blitar, Minggu (29/8/2021), dikutip dari Antara.

Ia mendengar honor untuk sejumlah pejabat di Jember sebagai tim pemakaman jenazah COVID-19 sudah dikembalikan ke kas daerah. Total yang dikembalikan sebesar Rp282 juta.

Nominal honor yang dikembalikan itu yang diterima bupati Jember, seketaris daerah dan dua pejabat BPBD di Jember. "Honor pemakaman katanya sudah dikembalikan," kata mantan Rektor Universitas Muhammadiyah Malang (UMM).

Sementara itu, Wali Kota Blitar Santoso yang mendampingi Menko PMK mengatakan pihaknya tidak pernah membuat kebijakan soal honor untuk pejabat sebagai tim penanganan COVID-19.

"Alhamdulillah tidak pernah membuat tentang itu, karena kami sense of crisis (kepekaan). Di saat bangsa dihadapkan masalah itu (pandemi COVID-19), jangan sampai membebani warga. Apa yang bisa kami perbuat dalam memberikan bantuan yang bisa meringankan masyarakat," katanya.

Ia menambahkan Pemkot Blitar mulai mendata, termasuk untuk anak-anak yang orang tuanya meninggal dunia karena COVID-19.

"Ini proses inventarisasi dapat bantuan dari Kemensos. Ini dalam rangka kepedulian untuk anak-anak yang orang tuanya meninggal. Jadi, ada kepedulian dari pusat dan daerah," kata Wali Kota.

* Untuk mengetahui kebenaran informasi yang beredar, silakan WhatsApp ke nomor 0811 9787 670 hanya dengan ketik kata kunci yang diinginkan.

Ada Tapi untuk Desa

Bupati Blitar Rini Syarifah pada kesempatan sama mengatakan bahwa honor untuk tim penanganan COVID-19 memang ada, tetapi untuk desa.

"Kemarin saya sudah tanda tangan surat edaran, nanti ada honor yang disalurkan ke desa. Jika desa klaim, baru bisa dicairkan. Nanti bisa dipantau, dikawal masyarakat, jika ada apa-apa laporkan ke kami," ujar Bupati Rini.

Selama di Blitar, Menko PMK Muhadjir Effendy berkunjung ke makam Presiden pertama RI Soekarno di Kelurahan Bendogerit, Kecamatan Sananwetan.

Tujuan kami adalah menciptakan tempat yang aman dan menarik bagi pengguna untuk terhubung melalui minat dan kegemaran. Untuk meningkatkan pengalaman komunitas, kami menangguhkan sementara fitur komentar artikel