KATA Sulsel melansir dugaan pelanggaran tambang di Luwu Utara

Koalisi Advokasi Tambang (KATA) Sulawesi Selatan (Sulsel) melansir sejumlah dugaan pelanggaran terkait izin operasional tambang di Kecamatan Seko dan Rampi, Kabupaten Luwu Utara.

"Ada dua tambang yang beroperasi di Seko dan Rampi, yakni PT Kalla Arebama dan PT Citra Palu Mineral diduga belum sepenuhnya mengantongi izin resmi," ujar Koordinator KATA Sulsel, Taufik Parende saat Konferensi Pers difasilitasi JURnaL Celebes di Hotel Remcy Makassar, Jumat.

Ia menyebutkan, hasil investigasi lapangan dan pengumpulan data dari pihak Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) terkait Izin Usaha Pertambangan (IUP) ada 114 yang beroperasi di Sulsel termasuk dua perusahaan itu. Namun demikian, ada beberapa temuan dugaan pelanggaran dari pihak PT Kalla Arebama.

Pertama, izin konsesi tambangnya berada di lahan seluas 12.010 hektare terbagi tiga blok masuk di dalamnya kebun, sawah bahkan permukiman warga. Namun demikian, diduga belum mengantongi Izin Pinjam Pakai Kawasan Hutan (IPKH) dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan.

Selanjutnya, sosialisasi dan konsultasi publik terkait pengelolaan lahan tambang tidak pernah dilaksanakan secara utuh oleh pihak perusahaan, bahkan masyarakat di Rampi tidak pernah diminta persetujuan, apalagi diperlihatkan izin tambang. Padahal, masyarakat adat setempat telah mendiami kawasan itu berpuluh-puluh tahun.

"Kami juga menduga izin analisis mengenai dampak lingkungan atau Amdal sudah kedaluwarsa. Begitu pula izin tambang belum diperbaharui sejak dikeluarkan 2017 lalu. Menjadi pertanyaan, kenapa baru sekarang mengklaim lahan permukiman warga, kebun dan sawah masuk lahan tambang," ujar dia pula.

Suasana pemutaran film dokumenter tentang kondisi kekinian pada wilayah tambang dan persiapan area tambang di Kecamatan Seko dan Kecamatan Rampi, di Hotel Remcy Makassar, Sulawesi Selatan, Jumat (28/10/2022). ANTARA/Darwin Fatir.
Suasana pemutaran film dokumenter tentang kondisi kekinian pada wilayah tambang dan persiapan area tambang di Kecamatan Seko dan Kecamatan Rampi, di Hotel Remcy Makassar, Sulawesi Selatan, Jumat (28/10/2022). ANTARA/Darwin Fatir.

Saat ini, masyarakat di Rampi terus berusaha menghalau dan menolak keras masuknya alat berat ke kawasan mereka. Sebab, dampak yang akan ditimbulkan dapat mengancam ekosistem alam, hutan adat, situs budaya hingga bencana ekologi dari aktivitas tambang tersebut.

"Upaya hukum sudah dilakukan dengan melaporkan tiga tipologi pelanggaran ke Gakkum (Pengamanan dan Penegakan Hukum Terpadu) KLHK pagi tadi dilengkapi data resmi dilampirkan. Dalam waktu dekat kami ajukan gugatan. Kami berharap, semua alat berat ditarik termasuk izinnya dicabut," katanya menegaskan.

Sedangkan di wilayah Seko, operasional PT Citra Palu Mineral diduga telah mencemari sungai, sebab dari informasi masyarakat, tercatat ada 11 ekor hewan ternak mati. Setelah ditelusuri penyebab kematian ternyata usai meminum air di sungai setempat.

Dari data luas konsesi lahan tambang emas dan biji besi yang terbagi tiga wilayah dengan konsesi luasannya mencapai 33.792 hektare berada di Seko dan Rampi, Luwu Utara. Tercatat 12.010 hektare akan dikelola PT Kalla Arebama, sisanya PT Citra Palu Mineral dan tambang-tambang ilegal lainnya.

Hadir pula perwakilan Pemuda Adat Rampi Gerson Tefu yang mengungkapkan kegelisahan warga setempat soal kehadiran tambang itu. Sementara perwakilan Ikatan Pelajar Mahasiswa Seko Roni Gatti menuturkan, tambang akan merusak sektor pertanian, pencemaran sungai, budaya hingga lahan produktif warga. Pemutaran film dokumenter juga ditampilkan untuk melihat kondisi terkini di Seko dan Rampi.
Baca juga: Kejati Sulsel: Kasus tambang pasir laut Takalar naik ke penyidikan
Baca juga: Menteri ESDM apresiasi tambang nikel Vale di Sorowako Sulsel