KB dan posyandu gerbang utama kontrol kematian ibu

Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional menyatakan program Keluarga Berencana (KB) dan pelayanan di posyandu merupakan gerbang utama untuk mengontrol angka kematian ibu (AKI) di Indonesia.

“Kalau kita bicara indikator nasional terkait AKI, AKB (Angka Kematian Bayi) dan stunting ya, sebetulnya gerbang terdepannya adalah pelayanan KB,” kata Deputi Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi BKKBN Eni Gustina saat dikonfirmasi di Jakarta, Rabu.

Ia menuturkan dengan transformasi dan revitalisasi posyandu yang dilakukan oleh Kementerian Kesehatan, dapat membawa dampak baik tidak hanya bagi kesehatan anak, tetapi juga ibu di masa depan.

Ia menjelaskan posyandu dapat dimanfaatkan kembali sebagai tempat utama menggencarkan pelayanan KB pada masyarakat.

Eni bercerita bahwa dahulu posyandu pernah menjadi tempat yang nyaman bagi ibu untuk memasang alat dan obat kontrasepsi (alokon).

Alokon yang dipasangkan pun bermacam-macam, seperti implan, IUD, suntik, pil, hingga kondom. Pemasangan dimaksudkan supaya kehamilan ibu dan kelahiran anak, memiliki jarak setidaknya dua tahun.

Baca juga: BKKBN: Indonesia jangan terlena dengan kualitas penduduk saat ini

Pemberian jarak itu dapat dijadikan sebagai "fase istirahat" bagi ibu, sembari memulihkan kesehatan dan memberikan pengasuhan yang optimal pada bayi yang baru lahir, sedangkan pada anak, masa dua tahun dijadikan sebagai masa kritis akan pemenuhan gizi.

“Kalau pelayanan KB kita bisa tercapai, otomatis penurunan AKI akan signifikan. Jangan disepelekan ya,” ujarnya.

Menanggapi peringatan Hari Kontrasepsi Sedunia yang jatuh pada 26 September 2022 nanti, Eni mengatakan berdasarkan hasil Supas tahun 2015, AKI masih menyentuh 305 kematian per 100 ribu kelahiran hidup.

Oleh karenanya, kesehatan ibu harus sudah mulai dikontrol sejak saat ini agar Indonesia memiliki investasi berupa sumber daya manusia sehat yang tidak tergantikan. Apalagi pelayanan KB salah satu indikator untuk menurunkan AKB dan prevalensi stunting.

Pihaknya telah menyediakan alokon gratis di fasilitas kesehatan yang telah terintegrasi dengan BKKBN baik alokon hingga obat habis pakai. Semua alokon tersedia dalam berbagai jenis dengan kualitas terbaik yang nyaman digunakan ibu.

Baca juga: Dokter: Penggunaan pil kontrasepsi bantu regulasi suasana hati

Namun, bagi layanan alat kontrasepsi jangka panjang (MKJP), dikenakan biaya jasa pemasangan.

“Kalau ada orang pasang implan itu kita ada honor atau biayanya itu Rp100.000, pasang IUD juga sama oleh BKKBN. Itu untuk yang jangka panjang saja misalnya vasektomi, tubektomi,” ucapnya.

Eni berharap, kesadaran masyarakat dalam menggunakan kontrasepsi dapat semakin meningkat. Pemakaian kontrasepsi bukan lagi digunakan sebagai "alat" untuk menurunkan jumlah anak, melainkan meningkatkan kualitas hidup ibu dan anak melalui penjagaan kesehatan reproduksi.

“Dengan diperkuatnya posyandu oleh Kementerian Kesehatan, semua program layanan kesehatan bisa masuk dan (pelayanan KB, red.) kami pun pastinya akan kembali seperti dulu. Mudah-mudahan COVID-19 bisa benar-benar terkontrol ya,” ujar dia.

Baca juga: BKKBN: Pemasangan IUD tak beri dampak pada ibu dan kelahiran bayi
Baca juga: BKKBN dorong pemakaian Metode Kontrasepsi Jangka Panjang pada ibu