KBRI Myanmar Tetapkan Status Siaga II, WNI Diminta Hindari Bepergian

Raden Jihad Akbar, Dinia Adrianjara
·Bacaan 2 menit

VIVA – Kedutaan Besar RI di Myanmar menetapkan status Siaga II, setelah memperhatikan perkembangan situasi terakhir dan memantau situasi keamanan di negara tersebut. Hal ini merupakan peringatan bagi Warga Negara Indonesia (WNI) yang ada di negara tersebut.

Seperti diketahui, hingga hari ini aksi demonstrasi anti kudeta di berbagai kota Myanmar terus terjadi. Bahkan peristiwa itu kini telah menelan puluhan korban tewas.

"KBRI menyampaikan imbauan agar warga negara Indonesia (WNI) tetap tenang dan berdiam diri di kediaman masing-masing, menghindari bepergian, termasuk ke tempat kerja jika tidak ada keperluan sangat mendesak," kata Direktur Perlindungan WNI di Kementerian Luar Negeri RI, Judha Nugraha, Kamis 4 Maret 2021.

Baca juga: Bertemu Kadin DIY, Anindya Bakrie Bahas Masalah UMKM di Masa Pandemi

KBRI di Myanmar juga mengimbau WNI beserta keluarga yang tidak memiliki keperluan esensial, dapat mempertimbangkan untuk kembali ke Tanah Air. Sampai saat ini, penerbangan komersial dari Myanmar ke Indonesia, masih tersedia.

"Kemlu dan KBRI Yangon terus memantau perkembangan situasi di Myanmar. Saat ini dipandang belum mendesak untuk melakukan evakuasi WNI," ungkap Judha.

Bagi WNI di Myanmar maupun keluarga dan kerabat di Indonesia yang ingin mendapatkan informasi lebih lanjut, dapat menghubungi Hotline KBRI Yangon di nomor +95 9503 7055.

Seperti diberitakan sebelumnya, Perserikatan Bangsa Bangsa mencatat hingga kemarin jumlah korban tewas akibat kekerasan di Myanmar menjadi 38 orang. Utusan PBB untuk Myanmar, Christine Schraner Burgener, mendesak PBB untuk mengambil tindakan tegas terhadap para jenderal militer Myanmar.

Negara itu berada dalam kekacauan sejak 1 Februari lalu ketika militer menggulingkan pemerintahan sipil dan menahan pemimpin Aung San Suu Kyi. Tindakan ini pun mengakhiri satu dekade masa demokrasi, dan memicu terjadinya demonstrasi hampir setiap hari sejak kudeta.

Tekanan internasional pun meningkat di mana negara-negara Barat berulang kali mengganjar para jenderal militer dengan sanksi. Namun pemerintah militer sejauh ini mengabaikan kecaman global tersebut, dan justru menanggapi pemberontakan itu dengan meningkatkan tekanan militer.