Kebijakan BI di Sektor Properti untuk Dukung Pemulihan Ekonomi Nasional

·Bacaan 3 menit

Liputan6.com, Jakarta - Properti merupakan salah satu sektor penting dalam mendorong pemulihan ekonomi nasional. Dalam hal mendukung pemerintah terkait pemulihan ekonomi nasional, Bank Indonesia (BI) melakukan beberapa kebijakan pada sektor properti.

Asisten Direktur Departemen Kebijakan Makroprudensial Bank Indonesia Dhaha P Kuantan mengatakan, sektor properti merupakan sektor yang memiliki forward dan backward linkage yang tinggi terhadap sektor-sektor lainnya. Dengan pulihnya sektor properti maka sektor terkait diharapkan akan terkena dampaknya.

“Jadi harapnya pada saat sektor properti ini pulih, sektor-sektor yang terhubung dengan sektor properti ini ikut pulih dan membawa pemulihan lebih cepat, sehingga menjadi lokomotif untuk pemulihan ekonomi nasional lebih lanjut,” jelasnya melalui siaran virtual, pada Selasa (25/5/2021).

Adapun langkah-langkah yang telah dilakukan dalam mendorong pemulihan ekonomi nasional melalui sektor properti dari sisi keuangan dilakukan bersama dengan Pemerintah, OJK, dan Lembaga Penjamin Simpanan dengan melakukan langkah-langkah paket kebijakan secara keseluruhan.

Pada sektor properti telah diluncurkan relaksasi LTV untuk properti maupun KPR secara inden. Untuk KPR pembiayaan maupun syariah, BI telah melakukan pelonggaran dan Bank terkait sudah dapat melakukan pembiayaan secara penuh terhadap properti.

Kemudian, untuk bank-bank yang masih belum memenuhi kriteria terkait dengan Non Performing Loan (NPL) juga diberikan pelonggaran dengan batasan tertentu. Hal itu disebabkan oleh unsur aspek resiko yang harus dicermati lebih lanjut.

Selain itu, pelonggaran juga diberikan secara penuh kepada rumah berwawasan lingkungan, dengan harapan semakin mendorong pertumbuhan properti di segmen tersebut.

Adapun pada KPR inden, pelonggaran juga diberikan pada tahap pencairan, dari yang sebelumnya sebesar 30 persen saat akad, 50 persen setelah pondasi, 90 hingga 100 persen pada tutup atas, menjadi aturannya tidak diatur oleh BI, tetapi diserahkan kepada masing-masing Bank berdasarkan prinsip kehati-hatian serta manajemen resiko.

“Tentunya kalau misalkan developer besar mungkin bisa diringankan mencapai 50 atau 90 persen bahkan di tahap awal. Tapi untuk beberapa developer yang mungkin memiliki track record yang kurang baik tentunya kita kembalikan ke Bank masing-masing untuk bisa melakukan penyesuaian terkait dengan tahapan pencairan tersebut,” jelas Dhaha.

Penurunan Suku Bunga

Ilustrasi
Ilustrasi

Sementara itu terkait dengan masih tingginya harga KPR, BI merespon dengan melakukan penurunan suku bunga kebijakan BI7DRR dan menjadi yang terendah sepanjang sejarah dalam merespon pandemi Covid 19. Penurunan yang diberikan sebesar 150 bps serta deposito satu bulan sebesar 189 bps.

Dia mengatakan, dalam meningkatkan efektifitas dan transvisinya agar dapat dirasakan oleh masyarakat, BI mengeluarkan kebijakan SBDK dengan transparansi suku bunga kredit, dengan harapan pada pasar KPR menjadi lebih efisien.

Kemudian respon yang didapatkan menunjukkan hal yang baik, dari sisi banking, developer, dan masyarakat. Pada sisi banking sudah mulai melaksanakan LTV, serta developer memungkinkan dapat memberikan 100 persen untuk fasilitas pertama, dan 95 persen untuk fasilitas kedua.

Sedangkan pada developer yang lebih kecil kemungkinan LTV tidak mencapai 100 persen karena terdapat aspek kehati-hatian, tetapi bisa mencapai 90 hingga 95 persen.

Adapun berdasarkan survei yang telah dilakukan BI, yang mendapatkan LTV sebesar 100 persen, yaitu pegawai negeri atau perbankan yang telah memiliki kerjasama dengan PKS dan developer mendapatkan hasil yang optimal melalui hal tersebut.

Saksikan Video Pilihan di Bawah Ini:

Tujuan kami adalah menciptakan tempat yang aman dan menarik bagi pengguna untuk terhubung melalui minat dan kegemaran. Untuk meningkatkan pengalaman komunitas, kami menangguhkan sementara fitur komentar artikel