Kejadian bencana semester I di 2022 menurun dibanding tahun sebelumnya

Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) mencatat kejadian bencana di semester pertama tahun 2022 menurun dibanding semester pertama di tahun sebelumnya.

"Kejadian bencana, meninggal dan luka-luka, semuanya kejadian bencana turun 28 persen, karena berkaitan dengan faktor alam," ujar Pelaksana tugas Kepala Pusat Data, Informasi dan Komunikasi Kebencanaan BNPB Abdul Muhari dalam Disaster Briefing daring di Jakarta, Senin.

Abdul mengungkapkan pada tahun 2022, bencana hidrometeorologi mulai banjir hingga kebakaran hutan dan lahan juga mendominasi.

Akan tetapi menurunnnya angka kejadian bencana tahun 2022 dibandingkan tahun sebelumnya, juga mempengaruhi berkurangnya angka meninggal dunia sebanyak 79,3 persen, korban luka hampir 95 persen dan rumah rusak menurun 81 persen. Hal ini dianggap BNPB sebagai capaian.

Baca juga: BNPB: Lima tahun terakhir bencana hidrometeorologi mendominasi

Baca juga: BPBD Jatim bentuk Satuan Pendidikan Aman Bencana di pesantren

Abdul mengatakan kejadian bencana hidrometeorologi di tahun 2020-2021 sangat tinggi frekuensinya, bersamaan dengan puncak fenomena La Nina yang sangat kuat di Indonesia.

Ia juga mencatat bahwa di semester satu tahun 2022, tercatat angka korban jiwa dan kerusakan hunian yang signifikan yang berasal dari dampak banjir di berbagai wilayah, dan gempa bumi di Kabupaten Pasaman, Sumatera Barat.

Sehubungan dengan frekuensi banjir dan longsor yang sering, BNPB menyoroti sejumlah wilayah yang sering dilaporkan adanya bencana seperti Kabupaten Bogor, Kabupaten Sukabumi, Kabupaten Bandung, Kabupaten Cilacap dan Kabupaten Sumedang.

Bencana tersebut, menurut Abdul, disebabkan dari faktor urbanisasi, kepadatan penduduk, daya dukung lingkungan yang kurang, serta kebiasaan membuang limbah yang membuat saluran air tidak terpelihara dengan baik.

Abdul meminta pemerintah daerah untuk meninjau kembali faktor-faktor yang menyebabkan wilayah-wilayah tersebut sangat sering terjadi bencana.

"Ada yang salah dengan lingkungannya? Apakah ada yang salah dengan pemanfaatan daerah aliran sungainya atau apa? Ini yang harus kita benahi bersama untuk jangka panjang dan bagaimana selanjutnya," ujar Abdul.*

Baca juga: Kementerian PUPR: Longsor pantai Amurang bencana geologi

Baca juga: BMKG: Tujuh wilayah di NTT berstatus awas bencana kekeringan