Kejagung dan Kemendes PDTT bentuk tim terpadu awasi dana desa

Kejaksaan Agung (Kejagung) RI dan Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi (Kemendes PDTT) membentuk Tim Asistensi Gabungan untuk mengawasi penggunaan dana desa.

Pembentukan Tim Asistensi Gabungan itu dibahas dalam pertemuan antara Jaksa Agung Sanitiar Burhanuddin dan Mendes PDTT Abdul Halim Iskandar di Gedung Kartika Adhyaksa, Kejaksaan Agung, Jakarta, Selasa.

"Harapannya, tim ini bekerja efektif untuk mengevaluasi pengelolaan dana desa, sehingga ke depan penggunaan dana desa bisa lebih efisien, tepat guna, dan akuntabel penggunaan dana desa dimaksud," kata Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejagung Ketut Sumedana dalam keterangan tertulisnya yang diterima di Jakarta, Selasa.

Dalam pertemuan tersebut, kata Ketut, Abdul Halim Iskandar menyampaikan Kemendes PDTT memiliki anggaran untuk melaksanakan Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Pedesaan (PNPM-MPD).

Kemendes PDTT juga mengelola dana desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Nasional (APBN) dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), tambahnya.

Program PNPM-MPD, yang dimulai sejak 1998 hingga kini, telah menyasar 5.300 kecamatan, 404 kabupaten dan kota, dan 33 provinsi dengan pengelolaan dana sekitar Rp13 triliun, yang modal awalnya kurang lebih Rp3 triliun.

Baca juga: Mendes tekankan penggunaan Dana Desa untuk pertumbuhan ekonomi dan SDM

Dalam pelaksanaan program tersebut, lanjut Ketut, banyak terdapat permasalahan di lapangan terkait legalitas lembaga yang dibentuk, struktur organisasi pengelola dana, termasuk pengelolaan keuangan, karena ketidaktahuan lebih banyak.

"Mendes berharap Kejaksaan Agung dengan jajarannya dapat membantu kegiatan dimaksud," katanya.

Sementara itu, dalam pertemuan tersebut, Jaksa Agung Sanitiar menyampaikan terima kasih atas kepercayaan dan kerja sama yang telah terjalin selama ini dengan Kemendes PDTT.

Sebagai mitra desa, Kejagung memiliki "Program Jaga Desa" yang bertujuan untuk melakukan asistensi, bimbingan, dan penyuluhan hukum terhadap aparatur desa dan masyarakat, sehingga mereka mendapat pemahaman dan pengetahuan tentang tata kelola dana desa.

"Program ini diharapkan tidak ada lagi kepala desa terjerat masalah hukum dan tentu kami tidak ingin hal tersebut terjadi. Hal tersebut merupakan solusi preventif untuk meminimalkan terjadi penyimpangan pengelolaan atau penggunaan dana desa," jelasnya.

Oleh karena itu, pembentukan Tim Asistensi Gabungan Kemendes PDTT dan Kejagung itu bertujuan untuk mewujudkan ketahanan ekonomi nasional melalui desa sebagai benteng pertahanan utama dalam menggulirkan ekonomi kerakyatan.

"Begitu juga untuk mewujudkan Indonesia Bersih, desa juga menjadi teladan karena yang paling dekat dengan masyarakat," ujarnya.

Baca juga: Kemendes PDTT-Komisi V berupaya tingkatkan anggaran program prioritas

Baca juga: ICW: Kasus korupsi 2021 terbanyak di sektor anggaran dana desa

Tujuan kami adalah menciptakan tempat yang aman dan menarik bagi pengguna untuk terhubung melalui minat dan kegemaran. Untuk meningkatkan pengalaman komunitas, kami menangguhkan sementara fitur komentar artikel