Kejagung Harus Pisahkan Sub Rekening Efek Nasabah WanaArtha

Bayu Nugraha
·Bacaan 2 menit

VIVAKejaksaan Agung (Kejagung) diminta melakukan analisa pembekuan terhadap rekening WanaArtha Life dan mengumumkan hasilnya kepada publik terkait aliran dana asuransi Jiwasraya. Sebab, aset yang tidak terkait proses hukum harus dipisahkan.

Anggota Ombudsman RI, Alamsyah Saragih mengatakan Kejaksaan mestinya melakukan mitigasi atas proses hukum yang bisa berdampak pada orang lain yang tidak terkait. Makanya, ia sudah mengingatkan jangan dianggap tidak sistemik.

“Kejaksaan mungkin ada cara untuk reserve ini dulu. Temuan duit itu ditaruh di institusi yang sama dari berbagai perusahaan asuransi. Ini dari dulu saya selalu bilang jangan dianggap enggak sistemik,” kata Alamsyah di Jakarta, Selasa, 10 November 2020.

Menurut dia, Kejaksaan bisa menganalisa aset mana yang perlu dibekukan, apakah rekening efek masuk dalam bagian yang disita atau bukan. Jadi, dibuat kerangka mitigasi terhadap kasus yang berdampak pada orang yang banyak.

Hasilnya, kata dia, Kejaksaan perlu sampaikan kepada publik untuk menghindari jangan sampai industri asuransi jadi punya alasan untuk tidak menyelesaikan kewajibannya dalam hal ini adalah hak-hak nasabah.

“Perlu ditelusuri proses transaksi nasabah yang sudah jatuh tempo, apakah ada rekening yang di-blok atau tidak. Kalau rekening milik perusahaan asuransi yang digunakan untuk mentransfer ke nasabah di blok, memang jadi korban nasabah,” ujarnya.

Sementara Ketua Komisi Kejaksaan (Komjak) RI, Barita Simanjuntak mengatakan kasus Jiwasraya terdakwa Benny Tjokrosaputro alias Benny Tjokro sudah divonis oleh majelis hakim tingkat pertama di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor).

Menurut dia, apabila para nasabah WanaArtha melapor ke Komisi Kejaksaan. Maka, Komisi Kejaksaan akan memproses dugaan penyalahgunaan wewenang atau kode etik lainnya yang dilakukan jaksa.

“Kan kalau dia (jaksa) melaksanakan tugasnya dan oleh hakim terbukti, tidak bisa disalahkan. Tapi kalau ada laporan tercela atau menyangkut perilaku, itu kita proses termasuk penanganan kasus ini kalau diduga ada yang tidak profesional,” jelas dia.

Ia mengatakan Komisi Kejaksaan tidak punya wewenang untuk mengintervensi putusan Pengadilan Tipikor terkait dana nasabah WanaArtha, tapi memang ada yang melapor karena tidak menganggap rekening itu termasuk dalam uang dan kekayaan negara.

“Putusan pengadilan akhirnya menentukan demikian. Kita menyarankan itu melakukan upaya hukum atau menggugat secara perdata. Jaksanya tidak bisa disalahkan, karena sudah melaskanakan tugas dan pengadilan membuktikan,” katanya.

Ia menambahkan laporan terkait penanganan kasus dan pelanggaran kode etik oleh jaksa mesti disertai bukti-bukti yang mendukung, supaya saat jaksa dimintai keterangan substansinya menjadi jelas. “Jika sudah disertai bukti-bukti, nantinya Komjak akan menyampaikan rekomendasi,” tandasnya.

Baca juga: PA 212: Penyambutan Habib Rizieq Dikawal Ketat Jawara dan Laskar