Kejaksaan Jemput Paksa Jika "BM" Tolak Panggilan

Kendari (ANTARA) - Aparat Kejaksaan tergabung dalam tim Jaksa Penuntut Umum (JPU) akan menjemput paksa Bupati Kolaka, Sulawesi Tenggara, Buhari Matta atau "BM" jika tetap saja tidak memenuhi panggilan.

Kepala Kejaksaan Tinggi Sultra, Andi Abdul Karim di Kendari, Selasa mengatakan, kini kondisi Buhari Matta yang masih sedang sakit di salah satu rumah sakit Makassar-Sulawesi Selatan, sebagai tersangka dugaan korupsi oleh Kejaksaan Agung (Kejagun RI) terkait mengeluarkan izin kuasa pertambangan (KP) di areal kawasan Konservasi Taman Wisata Laut (KTWL) Pulau Lemo.

"Yang kami tahu bahwa, Buhari Matta kini sedang mengalami sakit prostat di Rumah Sakit Siloan, Kota Makassar," katanya menanggapi pertanyaan wartawan terkait alasan BM belum memenuhi panggilan pihak kejati Sultra untuk dilakukan pemeriksaan tersebut.

Menurut Andi Karim, bila yang bersangkutan sudah dinyatakan sehat, maka tim yang beranggotakan delapan orang jaksa penuntut umum terdiri dari Kejagung, Kejati dan Kejari Kolaka tetap mangkir maka akan dilakukan jemputan paksa.

"JPU yang menangani kasus BM itu ada delapan orang yakni, tiga dari Kejagung RI, tiga orang dari Kejaksaan Tinggi Sultra dan dua orang dari penyidik dari Kejaksaan Negeri Kolaka," katanya.

Terkait masalah tempat akan dilakukan proses sidang, mantan Wakajati Sulsel itu mengatakan, berdasarkan perintah dari Kejagung, yang bersangkutan akan disidang di Pengadilan Tipikor Kendari.

Kejaksaan Agung (Kejagung) menetapkan Bupati Kolaka yang juga Ketua DPW Partai Persatuan Pembangunan Sultra itu, karena dia diduga kuat telah melakukan korupsi terkait izin Kuasa Pertambangan di areal kawasan Konservasi Taman Wisata Alam Laut (TWAL) Pulau Lemo tanpa ada izin dari Menteri Kehutanan (Menhut).

Pusat Penerangan dan Hukum Kejagung sebelumnya menyebutkan bahwa, Buhari Matta dijadikan tersangka karena diduga menerima uang lebih dari Rp5 miliar dari rekanan.

Dan rekanan bernama Atto S.Sampetoding juga sudah ditetapkan sebagai tersangka sejak tahun 2011.

Buhari mengeluarkan KP Nomor 46 Tahun 2007 tanggal 28 Juni 2008 untuk PT Inti Jaya. Dari hasil penyidikan kejaksaan, KP tersebut dikeluarkan tanpa seizin Menteri Kehutanan sehingga dianggap menyalahi aturan yang ada.

Dugaan lain, Buhari mendapat uang lebih dari Rp5 miliar dengan mengeluarkan KP untuk mengeruk Pulau Lemo.

KP yang dikeluarkan Bupati Kolaka itu sempat mendapat penolakan dari berbagai elemen masyarakat dan pemerhati lingkungan sejak tahun 2008, dan penolakan itu didasarkan atas status Pulau Lemo karena masuk kawasan hutan konservasi.

Hasil pantauan di Kota Kendari mencatat, aksi unjuk rasa baik yang pro maupun yang menolak terkait status BM sebagai tersangka kasus dugaan korupsi mengenai izin KP di areal kawasan konservasi taman wisata laut di Kolaka di Kejaksaan Tinggi maupun di Kejari Kolaka sudah beberpa kali terjadi.

Namun pihak Kejaksaan Tinggi maupun Kejari Kolaka tidak bisa berbuat banyak karena awal penyelidikan kasus BM itu hingga ditetapkannya sebagai tersangka ditangani oleh pihak Kejagung.(rr)

Memuat...
PEDOMAN KOMENTAR

Ayo berpartisipasi membangun budaya berkomentar yang baik. Bila menemukan komentar bermuatan menghina atau spam, berikan jempol bawah, tanda Anda tak menyukai muatan komentar itu. Komentar yang baik, berikan jempol atas.


Kolom komentar tersedia untuk diskusi, berbagi ide dan pengetahuan. Hargai pembaca lain dengan berbahasa yang baik dalam berekspresi. Setialah pada topik. Jangan menyerang atau menebar kebencian terhadap suku, agama, ras, atau golongan tertentu.


Pikirlah baik-baik sebelum mengirim komentar.