Kejaksaan Tagih Draf Ekstradisi Djoko Tjandra

TEMPO.CO, Jakarta - Kejaksaan Agung akan menagih Pemerintah Papua Nugini untuk mengirimkan draf ekstradisi buronan kasus bantuan likuiditas Bank Indonesia,Joko S. Tjandra . Tim dari Pemerintah Papua Nugini pernah berjanji akan menyelesaikan draf tersebut sejak surat permohonan ekstradisi disampaikan pada Juni 2012.

"Kesanggupan mereka dalam enam bulan atau pertengahan bulan ini, tapi sampai tanggal 14 Januari belum dikirim," kata Wakil Jaksa Agung, Darmono saat ditemui usai acara Pelantikan Wakil Ketua Mahkamah Konstitusi, Senin 14 Januari 2013.

Ia menyatakan, kejaksaan akan menagih draf tersebut ke Duta Besar Papua Nugini yang bertugas di Indonesia. Kejaksaan berharap draf tersebut dapat cepat dikirimkan sehingga proses pemulangan Djoko Tjandra untuk menjalani hukuman dapat terlaksana.

"Hari ini atau besok akan diminta ke Duta Besar Papua Nugini," kata Darmono.

Permintaan ekstradisi Joko S. Tjandra sendiri sempat terhambat pada awalnya karena Pemerintah Papua Nugini menganggap permintaan tersebut tidak serius. Selain itu, permintaan ekstradisi juga dikirimkan pada saat Papua Nugini sedang dalam proses pergantian Perdana Menteri.

Akhirnya tim terpadu yang diketuai Darmono datang langsung ke Papua Nugini bersama dengan 5 anggota lainnya yang adalah perwakilan dari Kementerian Luar Negeri, Direktorat Imigrasi Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, Interpol, dan Kementerian Koordinator Politik, Hukum dan Keamanan.

Joko S. Tjandra adalah buronan kasus Bantuan Likuiditas Bank Indonesia. Berdasarkan putusan Mahkamah Agung pada tingkat kasasi, Djoko dinyatakan bersalah melakukan melakukan tindak pidana korupsi dan dijatuhi hukuman pidana penjara selama dua tahun penjara dan denda Rp 15 juta.

MA juga memutuskan untuk menyita dan mengembalikan barang bukti dalam rekening di Bank Bali sebesar Rp 546,16 miliar kepada negara. Meski telah mengantikan kerugian negara, status hukum bagi Djoko tetap berlaku dan harus dijalani.

Joko S. Tjandra meninggalkan Indonesia dengan pesawat carteran dari Bandara Halim Perdanakusuma di Jakarta ke Port Moresby pada 10 Juni 2009, satu hari sebelum MA mengeluarkan keputusan atas perkaranya. Ia kemudian mengajukan kewarganegaraan ke Pemerintah Papua Nugini dengan klaim tidak terikat perkara hukum di Indonesia.

FRANSISCO ROSARIANS

Memuat...
PEDOMAN KOMENTAR

Ayo berpartisipasi membangun budaya berkomentar yang baik. Bila menemukan komentar bermuatan menghina atau spam, berikan jempol bawah, tanda Anda tak menyukai muatan komentar itu. Komentar yang baik, berikan jempol atas.


Kolom komentar tersedia untuk diskusi, berbagi ide dan pengetahuan. Hargai pembaca lain dengan berbahasa yang baik dalam berekspresi. Setialah pada topik. Jangan menyerang atau menebar kebencian terhadap suku, agama, ras, atau golongan tertentu.


Pikirlah baik-baik sebelum mengirim komentar.