Kejaksaan Tak Temukan Indikasi Korupsi Jamwas Marwan Effendi

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Wakil Jaksa Agung Darmono mengaku pihaknya sudah selesai melakukan pemeriksaan terhadap Jaksa Agung Muda Pengawasan, Marwan Effendi, yang sempat dituding menggelapkan barang bukti kasus Bank Rakyat Indonesia.

Ditemui di Kantor Kejaksaan Agung RI, Jakarta Selatan, Senin (3/9/2012), Darmono mengatakan hasil laporan tersebut juga sudah dilengkapi dengan laporan Pusat Pelaporan dan Analisia Transaksi Keuangan (PPATK).

Dalam laporan tim yang terdiri dari tim yang terdiri dari Jaksa Agung Muda bidang Intelijen (Jamintel) Edwin P. Situmorang dan Jaksa Agung Muda bidang Pidana Khusus (Jampidsus) Andi Nirwanto itu, juga tidak menemukan adanya pelanggaran yang dilakukan oleh Marwan, juga tercantum rekening Hartono yang merupakan tersangka kasus BRI, dan tidak ditemukan adanya aliran dana ke rekening pribadi, maupun ke rekening Marwan.

"Tidak ada aliran dana yang keluar. Pokoknya semua dana bisa dipertanggungjawabkan sesuai dengan ketentuan yang ada. Artinya tidak ada dana yang keluar atau masuk ke rekening pribadi. Secara pidana dan administrasi tak ada pelanggaran," katanya.

Darmono juga menjelaskan, hasil pemeriksaan tersebut juga akan diberikan kepada Mabes Polri selain kepada KPK sebagai bahan pertimbangan. Hal tersebut dilakukan setelah hasil itu disampaikan ke Jaksa Agung Basrief Arief.

Kasus itu mencuat saat pemilik akun Twitter "Triomacan2000," menuduh Marwan telah melenyapkan barang bukti kasus korupsi uang Rp 500 miliar. Dalam jejaring sosial Twitter, "Triomacan2000" dengan pemilik akun bernama Ade Ayu Sasmita, menuduh Marwan yang 2003 lalu menjabat sebagai asisten pidana khusus Kejaksaan Tinggi DKI Jakarta, melenyapkan barang bukti kasus korupsi Bank Rakyat Indonesia (BRI).

Marwan menduga seorang pengacara bernama Muhammad Fajriska Mirza alias Boi, karena sebelum Triomacan2000 Boi melalui akun twitternya juga sempat menyinggung hal yang sama. Marwan pun melaporkan "Triomacan2000" ke Bareskrim Mabes Polri, atas tuduhan pencemaran nama baik, dan pelanggaran undang-undang ITE, (Informasi dan Transaksi Elektronik) pasal 127 dengan ancaman maksimal 6 tahun penjara.

  • 9 Perusahaan Nazaruddin Masuk Daftar Hitam Kemenkes
  • Menkes Diminta Kerjasama soal Korupsi Proyek Vaksin
  • Pasangan Anda Penderita Hepatitis? Anda Harus Divaksinasi!
  • KPK Tetap Tangani Kasus Vaksin Flu Burung
  • Pembelaan Nasir Terlibat Dugaan Korupsi Vaksin Flu Burung
  • Polri Masih Periksa Vendor dalam Kasus Vaksin Flu Burung
Memuat...
PEDOMAN KOMENTAR

Ayo berpartisipasi membangun budaya berkomentar yang baik. Bila menemukan komentar bermuatan menghina atau spam, berikan jempol bawah, tanda Anda tak menyukai muatan komentar itu. Komentar yang baik, berikan jempol atas.


Kolom komentar tersedia untuk diskusi, berbagi ide dan pengetahuan. Hargai pembaca lain dengan berbahasa yang baik dalam berekspresi. Setialah pada topik. Jangan menyerang atau menebar kebencian terhadap suku, agama, ras, atau golongan tertentu.


Pikirlah baik-baik sebelum mengirim komentar.