Kejari Bandung Ungkap Kasus Penyalahgunaan Anggaran BUMN

Bandung (ANTARA) - Kejaksaan Negeri (Kejari) Bandung menungkap kasus dugaan tindak pidana korupsi berupa penyalahgunaan anggaran rutin pengadaan barang habis pakai di salah satu BUMN dari tahun 2010 hingga 2011.

"Memang benar ada kegiatan penggeledahan yang dilakukan kami. Itu dilakukan tim intelijen kami sudah sebulan amati kegiatan yang dilakukan di satu kantor, yang beralamat di Jalan Bengawan Nomor 59 Kota Bandung," kata Kepala Kejaksaan Negeri (Kajari) Bandung Febri Adriansyah, di Bandung, Selasa.

Dia mengatakan, dalam penggeledahan tersebut pihaknya berhasil mengamankan lima orang yakni HS, S (Perempuan), Y, DW dan S.

HS sendiri, kata Febri, saat ini sudah dijadikan sebagai tersangka dan HS diketahui menjabat sebagai Direktur Utama di lima perusahaan yakni PT Dimensi Kaya Perkasa, PT Tri Utama Jaya, CV Bintang Anugerah, PT Cahaya Harmoni, dan PT Arco Tritama Jaya yang beralamat di Jalan Bengawan Nomor 59 Kota Bandung.

Berdasarkan informasi di lingkungan Kejari Bandung kelima perusahaan tersebut merupakan rekanan dari salah satu BUMN.

Pihaknya menuturkan, perusahaan milik HS tersebut digunakan sebagai sarana untuk menampung anggaran rutin pengadaan barang habis pakai di salah satu BUMN dari tahun 2010 hingga 2011.

"Dan HS ini menyiapkan dan membuat dokumen pertanggungjawaban kegiatan di lingkungan BUMN tersebut," katanya.

Namun, lanjut dia, kelima perusahaan milik HS tidak melakukan kegiatan-kegiatan akan tetapi hanya berupa laporan pertanggungjawaban saja.

"Jadi modusnya itu HS yang punya lima perusahaan ini menerima uang secara rutin dengan beberapa kegiatan tiga sampai empat kegiatan sepekannya. Tapi kegiatan itu tidak dilakukan oleh perusahaan HS," katanya.

Ketika ditanyakan BUMN mana yang terlibat dalam kasus ini, Kejari Bandung enggan menyebutkannya karena masih dalam penyelidikan.

Ia menuturkan, dari penggeledahan tersebut pihaknya telah menyita beberapa dokumen, dua unit CPU, sebuah laptop dan dua mobil yang sedang dicari apakah milik tersangka atau bukan.

Atas perbuatannya, HS bisa dikenai pasal 2 dan 3 Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi (Tipikor).

"Tapi tidak tertutup kemungkinan karena ini juga menggunakan rekening dan uang-uang diindikasikan kuat tindak pidana korupsi, tidak menutup kemungkinan disangkakan Undang-undang Pencucian Uang," katanya.(rr)


Memuat...
PEDOMAN KOMENTAR

Ayo berpartisipasi membangun budaya berkomentar yang baik. Bila menemukan komentar bermuatan menghina atau spam, berikan jempol bawah, tanda Anda tak menyukai muatan komentar itu. Komentar yang baik, berikan jempol atas.


Kolom komentar tersedia untuk diskusi, berbagi ide dan pengetahuan. Hargai pembaca lain dengan berbahasa yang baik dalam berekspresi. Setialah pada topik. Jangan menyerang atau menebar kebencian terhadap suku, agama, ras, atau golongan tertentu.


Pikirlah baik-baik sebelum mengirim komentar.