Kejati Didesak Periksa Dirut Bank Mandiri Terkait Korupsi Proyek Jaringan Pipa Avtur Rp155 Miliar

Liputan6.com, Makassar - Sejumlah lembaga pegiat antikorupsi, di antaranya Aliansi Peduli Anti Korupsi Republik Indonesia (APAK RI) mendesak Kejaksaan Tinggi Sulawesi Selatan (Kejati Sulsel) segera memeriksa Direktur Utama Bank Mandiri terkait dugaan korupsi proyek pembangunan jaringan pipa avtur milik Pertamina yang bernilai Rp155 miliar.

Bank Mandiri dikabarkan sebagai salah satu Bank di antara tiga bank lainnya yang memberikan pinjaman kredit dalam pelaksanaan proyek ratusan miliar tersebut.

"Kontrak pekerjaan proyek jaringan pipa avtur itu kan dijaminkan ke Bank Mandiri untuk mendapatkan pinjaman kredit. Kreditnya lalu macet dan dijual ke perusahaan sirup di Makassar. Sehingga penjelasan pihak Bank Mandiri tentunya sangat dibutuhkan," kata Ketua Aliansi Peduli Anti Korupsi Republik Indonesia (APAK RI) Mastan via telepon, Kamis (18/6/2020).

Selain itu, ia juga berharap penyidik Kejati Sulsel memperdalam pemeriksaan peranan Dirut Bank Mandiri sekaitan dengan pertimbangannya berani memberikan pinjaman dengan agunan sebuah kontrak pekerjaan proyek negara tersebut.

"Bank Mandiri ini kan bank pemerintah yang tentunya menganut azas kehati-hatian. Kok berani beri kredit dengan jaminan kontrak pekerjaan proyek. Apalagi proyeknya proyek negara yang jelas sudah memiliki pagu anggaran sendiri," jelas Mastan.

Menanggapi desakan lembaga pegiat anti korupsi tersebut, Kepala Kejaksaan Tinggi Sulawesi Selatan (Kejati Sulsel) Firdaus Dewilmar mengatakan pihaknya segera menjadwalkan pemanggilan terhadap Dirut Bank Mandiri itu.

"Tentu kita jadwalkan pemanggilannya. Penjelasannya memang sangat dibutuhkan agar masalahnya bisa menjadi terang benderang," ucap Firdaus.

Ia berharap pihak Bank Mandiri nantinya bisa bersikap proaktif agar penyelidikan kasus yang dimaksud bisa berjalan maksimal tanpa hambatan.

"Harapan kita tentunya semua pihak proaktiflah membantu penyelidikan berjalan maksimal," ujar Firdaus.

Kepala Seksi Penerangan Hukum Kejaksaan Tinggi Sulawesi Selatan (Kejati Sulsel), Idil mengungkapkan hasil penyelidikan sementara ditemukan adanya pencairan kredit dari tiga bank yakni Bank Mandiri, BCA dan Permata dengan menjaminkan kontrak pekerjaan proyek jaringan distribusi pipa avtur dari TBBM Makassar ke Bandara Internasional Sultan Hasanuddin yang bernilai Rp155 miliar tersebut.

"Kabar adanya dugaan kredit macet dari kegiatan itu kemudian dijual ke perusahaan sirup, itu sedang didalami penyidik," ujar Idil saat ditemui di ruangan kerjanya.

Selama penyelidikan berlangsung, kata dia, tim telah memeriksa sejumlah pihak PT Pertamina dan Otoritas Jasa Keuangan (OJK).

"Tim juga tentu mengangendakan pemanggilan kepada pihak-pihak bank utamanya Bank Mandiri yang memberikan kredit," terang Idil.

Dia berjanji Kejati akan memaksimalkan penyelidikan dan jika nantinya dari hasil penyelidikan ditemukan alat bukti permulaan yang cukup terkait unsur dugaan korupsinya, maka penyidik segera meningkatkan status kasusnya ke tahap penyidikan.

"Mohon kesabarannya juga biar penyidik bisa maksima. Peranan pihak Bank Mandiri itu pasti kita dalami intensif," ucapnya.

 

 

Misteri Pagu Anggaran Proyek Jaringan Pipa Avtur senilai Rp155 Miliar

Kajati Sulsel Firdaus Dewilmar mengintruksikan dalami peran Dirut Bank Mandiri dalam kasus kredit macet yang menggunakan agunan kontrak pekerjaan proyek jaringan pipa distribusi avtur milik PT. Pertamina tersebut (Liputan6.com/ Eka Hakim)

Selain menyelidiki penyebab mangkraknya pekerjaan proyek pembangunan jaringan pipa distribusi avtur milik PT. Pertamina tersebut, tim penyidik bidang Pidana Khusus (Pidsus) Kejaksaan Tinggi Sulawesi Selatan (Kejati Sulsel) turut mengusut keberadaan pagu anggaran proyek negara yang bernilai Rp155 miliar itu.

"Pelaksanaannya kan menggunakan dana pinjaman dari tiga bank yang dimaksud. Nah jadi pertanyaan kemudian pagu anggarannya ke mana," kata Kepala Kejaksaan Tinggi Sulawesi Selatan (Kejati Sulsel), Firdaus Dewilmar di Kantor Kejati Sulsel.

Lembaga pegiat antikorupsi pun turut mendukung upaya Kejati Sulsel mendalami kemana rimbanya pagu anggaran proyek pembangunan jaringan pipa avtur yang bersumber dari Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) senilai Rp155 miliar tersebut.

"Ini harus dibongkar," kata Mastan, Ketua Aliansi Peduli Anti Korupsi Republik Indonesia (APAK RI).

Sebelumnya pihak Pertamina gembar-gembor jika pekerjaan proyek pembangunan jaringan pipa distribusi avtur yang menelan anggaran Rp155 miliar itu telah rampung sekitar 80 persen. Meski belakangan diketahui pengerjaan proyek tersebut mangkrak dan hingga saat ini belum dapat difungsikan.

"Pengerjaan proyek yang dimaksud sudah terlaksana 80 persen. Proyeknya tidak mangkrak kok," kata Manager Comunication PT. Pertamina, Hatim Ilwan sebelumnya.

Adapun kegiatan pembongkaran pipa jaringan yang ditanam di bawah tanah area Bandara itu dilakukan mengkondisikan adanya pembangunan perluasan Bandara oleh PT. Angkasa Pura.

"Jadi dibongkarnya bukan karena kesalahan spek," kilah Hatim.

Sikap yang sama juga diperlihatkan pihak Bank Mandiri. Kepala Regional CEO Sulawesi dan Maluku Bank Mandiri (Persero Tbk), Angga Erlangga Hanafie mengatakan dirinya belum mengetahui informasi adanya pemberian kredit oleh Bank Mandiri terhadap pelaksanaan pekerjaan proyek pembangunan jaringan pipa distribusi avtur milik PT. Pertamina yang kabarnya bermasalah dan sedang diusut oleh pihak Kejati Sulsel tersebut.

"Sorry banget aku belum ada info tentang hal tersebut," singkat Angga.

 

Pertamina Target Pekerjaan Selesai Tahun 2018

Pihak PT Pertamina sempat menggemborkan jika jaringan pipa distribusi avtur dari TBBM Makassar ke Bandara Internasional Sultan Hasanuddin diproyeksikan mulai dipergunakan pada September 2018.

Roby Hervindo, Area Manager Communication dan Relation Pertamina MOR VII Sulawesi saat itu mengatakan pengerjaan fisik dari jaringan pipa (pipeline) itu sudah mencapai 70 persen dari total panjang jaringan yang direncanakan sepanjang 22 kilometer.

Jaringan pipa khusus avtur tersebut, kata dia, menghubungkan tangki penyimpanan milik perseroan yang berada di Pelabuhan Makassar dengan Depot Pengisian Pesawat Udara (DPPU) Pertamina yang berada di kawasan Bandara Internasional Sultan Hasanuddin.

"Konstruksi fisiknya (pipeline) sudah 70 persen. Jika tidak ada kendala, diperkirakan September 2018 nanti sudah bisa digunakan untuk distrubusi avtur ke bandara," kata Roby, Kamis 22 Februari 2018.

Ia berharap seluruhnya berjalan sesuai dengan perencanaan tanpa kendala berarti sehingga optimalisasi penyaluran avtur bisa lebih ditingkatkan.

Adapun infrastruktur pipeline itu dipersiapkan, kata dia, tujuannya untuk memangkas durasi distribusi avtur yang selama ini masih menggunakan angkutan truk tangki.

"Sebagai perbandingan, kapasitas distribusi pipeline itu mampu mencapai 200 kilo liter (KL) per jam sedangkan melalui truk tangki dengan kapasitas 245 kiloliter (KL) per empat jam," terang Roby saat itu.

Pembangunan jaringan pipa pun, lanjut dia, sejalan dengan permintaan avtur oleh Bandara Internasional Sultan Hasanuddin yang terus meningkat ekuivalen dengan penerbangan yang semakin aktif.

Kecepatan dalam suplai avtur menjadi hal yang mutlak dilakukan Pertamina agar menekan potensi terjadinya gangguan jadwal penerbangan lantaran keterlambatan pengisian bahan bakar.

"Konsumsi avtur dalam kondisi normal di Bandara Hasanuddin itu secara retara mencapai 600 KL hingga 700 KL per hari," ucap Roby.

Dengan begitu, kata dia, konsumsi avtur mencatatkan grafik peningkatan setiap tahun mengikuti pergerakan pesawat di Bandara Internasional Sultan Hasanudin yang merupakan hub untuk Wilayah Timur Indonesia.

"Kapasitas tangki di Depot Pengisian Pesawat Udara (DPPU) Sultan Hasanuddin mencapai 8.000 KL sedangkan kapasitas penyimpanan avtur di TBBM Makassar 6.400 KL," Roby menandaskan.

Simak Video Pilihan Berikut Ini: