Kejati DKI Ajukan Pencegahan 5 Orang terkait Korupsi Mafia Tanah di Cipayung

Merdeka.com - Merdeka.com - Kejaksaan Tinggi (Kejati) DKI Jakarta mengajukan permohonan pencegahan keluar negeri terhadap lima orang atas dugaan kasus mafia tanah Cipayung, Jakarta Timur. Kasus ini berkaitan dengan korupsi lahan pada Dinas Pertamanan dan Hutan Kota Provinsi DKI Jakarta di Kecamatan Cipayung Kota Administrasi Jakarta Timur Tahun 2018.

"Telah mengajukan permohonan pencegahan ke luar negeri terhadap lima orang terkait dengan Penyidikan dugaan perkara tindak pidana korupsi Pembebasan Lahan," kata Kepala Kejaksaan Tinggi DKI Jakarta, Reda Manthovani dalam keterangannya, dikutip Selasa (7/6).

Reda mengatakan lima orang yang dicekal ini berinisial, JFR, PWN, HSW, HH, hingga LDS. Permohonan pencegahan telah diajukan pada Selasa, 24 Mei 2022.

"Bahwa alasan permohonan pencegahan ke luar negeri terhadap lima orang tersebut dilakukan untuk kepentingan penyidikan," katanya.

Pencegahan diajukan agar penyidik bisa meminta keterangan kelima orang tersebut sewaktu-waktu, mendadak dan mendesak.

"Sehingga dapat memperlancar proses penyidikan guna membuat terang peristiwa dugaan tindak pidana korupsi yang terjadi dan menemukan tersangkanya. Pencegahan keluar negeri tersebut selama enam bulan," ujarnya.

Periksa Pejabat

Sebelumnya, Kejaksaan Tinggi (Kejati) DKI Jakarta telah memeriksa mantan pejabat Dinas Pertamanan dan Hutan (Distanhut) Kota Provinsi DKI Jakarta terkait kasus yang masuk kualifikasi dugaan korupsi ini.

Status kasus dugaan korupsi pembebasan lahan ini telah dinaikkan dari penyelidikan ke tingkat penyidikan berdasarkan Surat Perintah Penyidikan (Sprindik) Kepala Kejaksaan Tinggi DKI Jakarta Nomor: Print-01/M.1/Fd.1/01 /2022 tanggal 19 Januari 2022.

"Pada hari ini Rabu, 2 Februari 2022, penyidik bidang Tindak Pidana Khusus Kejaksaan Tinggi DKI Jakarta melakukan pemeriksaan beberapa orang saksi," kata Kasi Penkum Kejati DKI Jakarta Ashari Syam dalam keterangannya, Rabu (2/2).

Sejumlah pihak yang diperiksa sebagai saksi, yakni Kasubbag TU pada Dinas Pertamanan dan Kehutanan Provinsi DKI Jakarta yang menjabat pada tahun 2018. Namun tidak disebutkan secara detail identitas saksi yang diperiksa tim penyidik pidsus Kejati DKI. [ray]

Tujuan kami adalah menciptakan tempat yang aman dan menarik bagi pengguna untuk terhubung melalui minat dan kegemaran. Untuk meningkatkan pengalaman komunitas, kami menangguhkan sementara fitur komentar artikel