Kejati Kalsel rampungkan penyidikan korupsi pembuatan dok kapal

Kejaksaan Tinggi Kalimantan Selatan (Kejati Kalsel) merampungkan penyidikan kasus korupsi pekerjaan pembuatan dok kapal di PT Dok dan Perkapalan Kodja Bahari yang telah dinyatakan lengkap (P21) oleh jaksa penuntut umum (JPU).

"Sekarang penyiapan penyerahan tersangka dan barang bukti untuk tahap II kepada JPU," kata Asisten Bidang Tindak Pidana Khusus (Aspidsus) Kejati Kalsel Dwianto Prihartono di Banjarmasin, Rabu.

Setelah tahap II nanti, maka langkah berikutnya JPU tinggal melimpahkan berkas perkaranya ke Pengadilan Negeri Banjarmasin untuk proses persidangan.

Dwianto menyebutkan dalam kasus ini telah ditetapkan empat tersangka, dua di antaranya berinisial AP dan S merupakan karyawan di perusahaan perkapalan itu.

Sedangkan dua tersangka lainnya berinisial MS dan L selaku pihak pelaksana pekerjaan.

Adapun tindak pidana korupsi yang sidik Kejati Kalsel berupa penyimpangan pada pelaksanaan pekerjaan pembuatan dok kapal milik PT Dok dan Perkapalan Kodja Bahari pada tahun anggaran 2018 dengan nilai pagu Rp18 miliar.

"Kami sudah berkoordinasi dengan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) untuk melakukan perhitungan taksiran kerugian negara yang ditimbulkan," ujar Dwianto.

PT Dok dan Perkapalan Kodja Bahari (Persero) merupakan Badan Usaha Milik Negara yang bergerak di bidang pembangunan kapal baru, pemeliharaan
dan perbaikan (docking) kapal serta non kapal.

Perseroan ini memiliki sembilan galangan berlokasi di Jakarta 3 galangan dikenal dengan PT DKB Galangan Jakarta I, PT DKB Galangan Jakarta II dan PT DKB Galangan Jakarta III dan di luar Jakarta 6 galangan ada di Cirebon, Semarang, Palembang, Sabang, Banjarmasin dan Batam.

Tujuan kami adalah menciptakan tempat yang aman dan menarik bagi pengguna untuk terhubung melalui minat dan kegemaran. Untuk meningkatkan pengalaman komunitas, kami menangguhkan sementara fitur komentar artikel