Kejati Lampung Segera Ekspose Kerugian Korupsi BPPHP

Bandarlampung (ANTARA) - Kejaksaan Tinggi Lampung segera mengekspose kerugian negara dalam kasus korupsi pengadaan tanah untuk kantor Balai Pemantauan Pemeliharaan Hutan Produksi (BPPHP) Wilayah VI setelah berkoordinasi dengan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan Lampung.

"Terakhir tim sudah berkoordinasi dengan BPKP Perwakilan Lampung dan saling melakukan ekspose atas hasil temuan masing-masing," kata Kasi Penerangan dan Hukum (Penkum) Kejati Lampung Heru Wijatmiko di Bandarlampung, Minggu.

Dia menjelaskan bahwa perhitungan kerugian negara sudah dilakukan, dan hasilnya akan segera diekspose dalam waktu dekat.

"Hasilnya akan diekspose dalam waktu dekat, dengan kerugian negara diperkirakan mencapai Rp1 miliar," kata dia lagi.

Sebelumnya, Kejati Lampung telah memanggil 17 orang saksi untuk dimintai keterangan atas dugaan korupsi pengadaan tanah Kantor BPPHP Wilayah IV Lampung itu.

"Kami panggil 17 orang yang pemeriksaannya dibagi menjadi tiga tahap," kata dia pula.

Heru mengemukakan bahwa pemeriksaan pertama dimulai pada hari Senin (17/12) dengan lima orang saksi, dan Selasa (18/12) dengan lima orang saksi, dan Rabu(19/12) sebanyak tujuh orang saksi diperiksa.

Sebanyak 17 orang saksi tersebut diduga mengetahui aliran dana tersebut. Namun, dari instansi mana atau siapa saja para saksi itu, dirinya tidak mengetahuinya.

"Saya tidak tahu dari pihak mana yang dipanggil," kata dia lagi.

Hingga saat ini, tersangka dalam kasus itu belum ditetapkan. Namun, pihaknya telah mengantongi lima nama calon tersangka.

Sebelumnya, dijelaskan oleh Heru bahwa pengadaan tanah Kantor BPPHP Wilayah IV Lampung mendapatkan anggaran pembangunan yang berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) tahun 2011 senilai Rp3 miliar.

Kejati Lampung mendapatkan bukti indikasi telah terjadi "mark up" pembelian tanah yang tidak sesuai dengn nilai jual objek pajak (NJOP) yang merugikan keuangan negara sebesar Rp1 miliar dalam pembangunan gedung kantor tersebut.

"Kami mengindikasi ada tindak pidana korupsi pada pembelian tanah seluas dua ribu meter persegi yang tidak sesuai dengan NJOP dari harga tanah itu. Saat kami hitung dari Rp3 miliar itu, terjadi mark up yang merugikan negara Rp1 miliar," kata dia lagi.(ml)

Memuat...
PEDOMAN KOMENTAR

Ayo berpartisipasi membangun budaya berkomentar yang baik. Bila menemukan komentar bermuatan menghina atau spam, berikan jempol bawah, tanda Anda tak menyukai muatan komentar itu. Komentar yang baik, berikan jempol atas.


Kolom komentar tersedia untuk diskusi, berbagi ide dan pengetahuan. Hargai pembaca lain dengan berbahasa yang baik dalam berekspresi. Setialah pada topik. Jangan menyerang atau menebar kebencian terhadap suku, agama, ras, atau golongan tertentu.


Pikirlah baik-baik sebelum mengirim komentar.