Kejati Sumsel Panggil Kajari Lahat Terkait Tuntutan Ringan Dua Terdakwa Pemerkosaan

Merdeka.com - Merdeka.com - Kejaksaan Tinggi Sumatera Selatan (Sumsel) berencana memanggil Kepala Kejaksaan Negeri Lahat terkait tuntutan tujuh bulan penjara terhadap dua terdakwa perkosaan siswi SMA, A (17). Perkara ini menjadi perhatian publik setelah orang tua korban mengadu ke Presiden Joko Widodo (Jokowi).

Kepala Kejati Sumsel Sarjono Turin mengungkapkan, pemanggilan akan segera dilakukan agar perkara ini menjadi terang benderang. Sebab banyak pihak menyayangkan tuntutan itu meski vonis hakim lebih tinggi menjadi 10 bulan penjara.

"Kajari Lahat akan kita panggil untuk klarifikasi tuntutan itu," ungkap Sarjono, Senin (9/12).

Jika dalam pemeriksaan ditemukan pelanggaran SOP baik dalam prapenuntutan maupun penuntutan, pihaknya akan memberikan sanksi tegas kepada siapa pun yang terlibat, terutama jaksa penuntut umum yang menangani perkara ini. Hal ini perlu dilakukan klarifikasi mendalam untuk menjawab pertanyaan publik.

"Kalau memang ada unsur kesengajaan pelanggaran SOP, kita akan sanksi tegas JPU maupun pejabat struktural di atasnya," tegasnya.

Diberitakan sebelumnya, majelis hakim PN Lahat menjatuhkan vonis 10 bulan penjara terhadap dua terdakwa pemerkosa siswi SMA A (17). Keluarga pun tak terima dan meminta presiden menegakkan keadilan.

Kedua terdakwa adalah OH (17) dan MAP (17). Sementara satu tersangka lagi yakni GA (17), tinggal menunggu persidangan.

Humas PN Lahat Diaz mengungkapkan, vonis hakim tiga bulan lebih tinggi daru tuntutan jaksa penuntut umum dari Kejaksaan Negeri Lahat yang sebelumnya menuntut 7 bulan penjara.

"Hakim menjatuhkan vonis 10 bulan penjara kepada kedua terdakwa," ungkap Diaz, Kamis (5/1).

Dalam sidang putusan yang digelar, Selasa (3/1) itu, hakim menggunakan Pasal 81 ayat (1) Undang-undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UU Nomor 1 Tahun 2016 tentang perubahan kedua atas UU Nomor 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak. Terdakwa dan JPU diberikan hak untuk mengajukan banding atau tidak.

"Dari sidang kemarin, JPU menyatakan masih pikir-pikir," ujarnya.

Dia menjelaskan, sidang ini sempat tertunda sehari karena majelis hakim yang dipimpin Muhammad Chozin Abu belum siap dengan putusannya. Hakim membutuhkan ketelitian dalam memutus perkara agar berkeadilan.

"Hakim ingin putusannya obyektif, makanya perlu diteliti," kata dia.

Mengetahui putusan hakim, keluarga korban meminta hukum ditegakkan seadil-adilnya. Mereka tidak terima dengan vonis yang relatif ringan terhadap kedua terdakwa.

"Sebagai rakyat miskin, saya memohon keadilan kepada bapak presiden," kata ayah A seperti dalam video yang beredar di media sosial.

Perkosaan tersebut dialami korban di sebuah indekos di Lahat pada 29 Oktober 2022. Korban dikurung oleh tiga pelaku dan diperkosa secara bergantian. Ketiganya pun melakukan kekerasan fisik terhadap korban karena melawan dan menangis saat diperkosa. [cob]