Keluarga 6 Laskar FPI Menolak Jadi Saksi

Daurina Lestari, Foe Peace Simbolon
·Bacaan 2 menit

VIVA – Anggota keluarga enam Laskar Khusus Front Pembela Islam (FPI) yang meninggal dalam bentrok dengan polisi menolak menjadi saksi penembakan terhadap keenamnya itu.

Direktur Tindak Pidana Umum Badan Reserse Kriminal Polri, Brigadir Jenderal Polisi Andi Rian Djajadi, mengatakan keenam anggota keluarga itu sudah melayangkan surat ke pihaknya terkait pengunduran diri sebagai saksi dalam kasus ini. Surat diberikan kepada pihaknya kemarin, Senin, 21 Desember 2020.

"Secara formil, kemarin mereka sudah mengirim surat kepada penyidik dan menyatakan mengundurkan diri menjadi saksi," ujar Andi kepada wartawan, Selasa, 22 Desember 2020.

Dalam surat itu, pihak keluarga sudah memaparkan alasan penolakan mereka menjadi saksi. Soal pengunduran diri sebagai saksi itu disebutnya diatur dalam aturan hukum yang berlaku.

Baca juga: Djoko Tjandra Divonis 2 Tahun 6 Bulan Penjara

Sejatinya, anggota keluarga enam Laskar Khusus FPI telah dua kali diagendakan diperiksa sebagai saksi oleh Bareskrim Polri. Pertama pada 14 Desember 2020 dan kedua 21 Desember 2020.

"Dengan pertimbangan adanya hubungan keluarga dengan para pelaku. Dan ini diperbolehkan oleh aturan sesuai Pasal 168 KUHAP," ujar dia.

Kasus penembakan enam anggota laskar FPI terus bergulir di kepolisian. Saat ini, perkara tersebut diambil alih Markas Besar Polri, setelah sebelumnya ditangani Polda Metro Jaya.

Selain kepolisian, Komnas HAM juga sudah bergerak melakukan penyelidikan. Mereka bahkan memanggil sejumlah petinggi kepolisian seperti Kapolda Metro Jaya Irjen Fadil Imran, Kabareskrim Komjen Listyo Sigit Prabowo, dan dokter forensik Polri.

Jokowi sendiri menegaskan bahwa Indonesia merupakan negara hukum. Oleh karena itu, hukum harus dipatuhi dan ditegakkan untuk melindungi kepentingan masyarakat, bangsa, dan negara.

Hal tersebut disampaikan oleh Presiden Joko Widodo menanggapi peristiwa besar yang terjadi dalam beberapa minggu terakhir ini, yaitu kematian 4 orang warga Sigi di Sulawesi Tengah dan 6 orang anggota Front Pembela Islam (FPI) di Tol Jakarta-Cikampek.

Dia menyatakan bahwa sudah menjadi kewajiban bagi para penegak hukum untuk menegakkan hukum tersebut secara adil. (ase)