Keluarga Brigadir J Kecewa Kuat Maruf Dituntut 8 Tahun Penjara

Merdeka.com - Merdeka.com - Penasihat hukum Keluarga almarhum Brigadir Nofriansyah Yosua Hutabarat atau Brigadir J, Ramos Hutabarat kecewa atas tuntutan hukuman delapan tahun penjara yang diberikan Jaksa Penuntut Umum (JPU) terhadap Kuat Maruf.

"Kami menganggap apa yang menjadi pertimbangan JPU dalam tuntutan tersebut hanya sepihak, karena hanya keterangan pihak saksi dari Ferdy Sambo menjadi pertimbangan," kata Ramos kepada wartawan di Jambi, Senin (16/1).

Menurut dia, keterangan saksi dari keluarga almarhum Yosua, yaitu Vera Simanjuntak sudah jelas kalau dia ada niat untuk melakukan pembunuhan terhadap Brigadir J. Namun pembunuhan tersebut tidak ada disebutkan oleh JPU.

"Jadi keluarga dan kami penasihat hukum merasa kecewa terhadap apa yang dijadikan tuntutan JPU hanya delapan tahun," tegasnya.

Ramos berharap majelis hakim bisa memutuskan perkara ini secara adil. Hal ini untuk memberikan rasa percaya masyarakat kepada hukum di Indonesia.

"Dan itu menjadi insiden buruk terhadap penegakan hukum. Kami mengharapkan hakim menjadi pemutusan tertinggi lebih objektif dalam menilai perkara ini, dan menilai rasa keadilan terhadap keluarga untuk memberikan rasa kepercayaan kepada masyarakat umum terhadap hukum di Indonesia," tambahnya.

Terlebih, lanjut Ramos, peran Kuat Maruf dari awal disebutkan dalam perkara tersebut pelecehan dan pemerkosaan. Pada akhirnya JPU menyimpulkan kasus ini bermula dari dugaan perselingkuhan.

"Sehingga kita menjadi kebingungan sendiri kemudian dari mana JPU menyimpulkan bahwa ini ada perselingkuhan," ucapnya.

Ramos berharap Kuat Maruf bisa dihukum lebih berat dari tuntutan JPU yang dinilai masih ringan. "Kami dari keluarga belum terima karena belum memenuhi rasa keadilan, dari tuntutan hanya delapan tahun, diharap bisa lebih," tutupnya.

Sebelumnya, JPU menuntut terdakwa Kuat Maruf selama delapan tahun dalam perkara pembunuhan berencana Brigadir J.

Tuntutan dengan hukuman delapan tahun penjara diberikan JPU berdasarkan dakwaan premier pasal 340 subsider Pasal 338 juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP. Hukuman itu lebih ringan dibandingkan dengan hukuman maksimal yang mencapai pidana mati.

"Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Kuat Maruf selama delapan tahun dikurangi masa penangkapan," kata JPU dalam sidang tuntutan di PN Jakarta Selatan, Senin (16/1).

Tuntutan dijatuhkan lantaran JPU berkeyakinan Kuat Maruf mengetahui rencana pembunuhan berencana Brigadir J yang disusun Ferdy Sambo.

"Keterangan tersebut sesuai dengan keterangan saksi Benny Ali dan Susanto Haris dari Provos yang mana mereka berasal dari dua instansi yang berbeda dan tidak berkomunikasi sebelumnya sehingga tidak mungkin terdakwa Kuat Maruf tidak mengetahui dan tidak terlibat dalam perampasan nyawa korban Yosua Hutabarat," ucap jaksa.

Keterangan saksi-saksi itu juga disebut JPU diperkuat dengan keterangan ahli poligraf atau uji kebohongan. Atas hal itu, JPU menyebut Kuat terindikasi berbohong saat menjawab tidak melihat Ferdy Sambo menembak Yosua.

"Dapat dinilai bahwa terdakwa Kuat Maruf terlibat dalam perencanaan merampas nyawa Yosua Hutabarat," ujar jaksa.

Adapun dalam perkara ini, Kuat Maruf didakwa melakukan tindak pidana pembunuhan berencana terhadap Brigadir J secara bersama-sama, Ferdy Sambo, Putri Candrawathi, Ricky Rizal atau Bripka RR, dan Richard Eliezer alias Bharada E.

Mereka didakwa turut terlibat dalam perkara pembunuhan berencana bersama-sama merencanakan penembakan terhadap Brigadir J pada 8 Juli 2022 di rumah dinas Kompleks Polri Duren Tiga Nomor 46, Jakarta Selatan.

Reporter: Hidayat [cob]