Keluarga Korban Tragedi Kanjuruhan Laporkan Pelanggaran Etik 3 Polisi ke Propam Polri

Merdeka.com - Merdeka.com - Keluarga korban tragedi Kanjuruhan hari ini bakal menyambangi Divisi Profesi dan Pengamanan atau Divpropam (Propam) Polri. Kedatangan mereka bakal melaporkan aksi polisi dalam tragedi merenggut ratusan korban jiwa saat pertandingan sepak bola antara Arema FC melawan Persebaya di stadiom Kanjuruhan, Malang, Jawa Timur, tersebut.

Mereka yang dilaporkan adalah para tersangka dalam tragedi Kanjuruhan. Seperti mantan Kabagops Polres Malang Kompol Wahyu Setyo Pranoto, Danki 3 Sat Brimob Polda Jatim AKP Hasdarman dan Kasat Samapta Polres Malang AKP Bambang Sidik Achmadi.

"Sebagian keluarga korban yang sedang memasukkan pengaduan di Propam Mabes Polri," kata pengacara korban tragedi Kanjuruhan, Anjar Nawan Yusky saat dihubungi, Senin (21/11).

Laporan dilayangkan keluarga korban ke Propam Polri terkait aksi menembakkan gas air mata secara masif ke kursi penonton hingga diduga menjadi pemicu ratusan suporter dari Aremania dikabarkan meninggal dunia. Laporan terkait dugaan pelanggaran kode etik saat mengamankan pertandingan sepak bola tersebut.

"Kalau di Propam pengaduannya terkait pelanggaran disiplin dan kode etik terkait pengamanan," ujar Anjar.

Bareskrim Terbitkan LP Dilayangkan Suporter Aremania

Di waktu yang bersamaan, Bareskrim Polri akan menerbitkan Laporan Polisi (LP) terkait laporan yang dilayangkan suporter Aremania pada Senin (21/11) hari ini. Laporan dilayangkan Aremania pada Jumat (18/11) lalu.

"Laporan di hari Jumat belum jelas statusnya. Maka dari itu, kemarin kami datangi kembali Bareskrim. Akhirnya dapat jawaban, jika hari Senin jam 9 pagi laporan polisi akan diterbitkan," tegas Anjar.

Dia menyebut, untuk laporan polisi yang akan diterbitkan oleh polisi tersebut telah dijanjikan oleh seorang jenderal bintang satu yakni Kepala Biro Pembinaan Operasional (Karo Binopsnal) Bareskrim Polri Brigjen Daniel Bolly Tifaona.

"Kemarin Karobinopsnal Brigjen Pol Daniel Bolly Tifaona langsung yang janjikan," ujar dia.

Sebelumnya, Bareskrim Polri telah menjanjikan bakal menerbitkan laporan polisi (LP) baru yang dilayangkan Tim Gabungan Aremania (TGA) bersama keluarga para Korban Tragedi Kanjuruhan pada Senin (21/11) lusa. Demikian disampaikan Pendamping hukum Tim Gabungan Aremania (TGA) Anjar Nawan Yusky.

"LP nanti akan diterbitkan hari Senin jam 09.00 Wib tadi sudah didengarkan semua keluarga sudah memahami. Kami akan tunggu, kita datang kemari untuk mendapatkan STPL (Surat Tanda Penerimaan Laporan)," kata Anjar bersama ratusan Aremania di Gedung Bareskrim Polri, Sabtu (19/11).

Sehingga, Anjar yang datang bersama dengan ratusan Aremania bersama puluhan keluarga korban menyatakan jika laporan yang dilayangkan tidak ditolak oleh Bareskrim Polri.

"Intinya laporan kita terhadap tragedi Kanjuruhan di Mabes Polri tidak ditolak, diterima," kata Anjar di hadapan ratusan Aremania.

Janji itu, kata Anjar, disampaikan oleh Perwira Tinggi (Pati) Karobinopsnal Polri, Brigadir Jenderal Polisi Daniel Bolly H. Tifaona melalui sambungan telepon saat perwakilan keluarga korban dan Aremania.

"Tadi sudah didengarkan sendiri korban semua saksinya, kita sudah mendapatkan telpon langsung, dari bapak Karo Binopsnal Bareskrim Mabes Polri bapak Brigjen Pol Daniel," katanya.

"Disampaikan bahwa hasil yang kemarin sudah disepakati artinya sudah selesai tapi belum bisa diterbitkan LP nya, hari ini juga belum bisa karena masih libur. Tadi kita tanyakan," tambah dia.

Adapun pada laporan polisi (LP) yang bakal diterbitkan nanti akan menyasar Pasal tentang penganiayaan sebagaimana diatur dalam Pasal 351 KUHP, 353 KUHP, dan 354 KUHP, dan Pasal 76C juncto Pasal 80 ayat 1 dan ayat 2 UU Perlindungan Anak.

"Yang paling penting seperti kita hadirkan adik kita ini, ini anak yang luka. kami ajukan Undang-undang khusus yang mengatur perlindungan anak. Ini belum pernah disentuh. perkara yang berjalan di Jawa Timur pun tidak bicara soal pidana anak. Kami laporkan disini," bebernya.

Sementara itu untuk pengenaan Pasal 338 KUHP tentang pembunuhan dan 340 KUHP tentang pembunuhan berencana tidak akan termuat dalam LP nanti. Karena, berkaitan pasal tersebut ternyata telah ada dan diusut oleh Polres Malang.

"Tadi informasinya rencana nanti LP yang diterima bukan mengenai pasal pembunuhan berencana. Dengan alasan secara administratif sudah ada LP yang sudah masuk dalam register Polri di Polres malang," kata dia.

[gil]