Kemarin, koalisi PKB-Gerindra hingga penghapusan tenaga honorer

Ragam peristiwa di Indonesia terjadi pada Senin (20/6) disiarkan ANTARA dan masih layak anda baca kembali untuk informasi pagi ini.

1. KPK bekali penguatan integritas kepada pengurus Partai Gerindra

KPK memberikan pembekalan antikorupsi kepada pengurus Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra) dalam program Politik Cerdas Berintegritas Terpadu 2022.

Kegiatan berlangsung di Gedung Pusat Edukasi Antikorupsi KPK, Jakarta, Senin.

"Benar, sesuai jadwal pukul 09.00 WIB bertempat di Gedung Pusat Edukasi Antikorupsi KPK akan diselenggarakan pengarahan dan pembekalan antikorupsi bagi pengurus Partai Gerindra," kata Pelaksana Tugas (Plt) Juru Bicara KPK Bidang Pencegahan, Ipi M Kuding, di Jakarta, Senin.

Selengkapnya baca disini

2. Ketum sebut PBNU akan pelajari kasus Mardani Maming sebelum bersikap

Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) Yahya Cholil Staquf mengatakan pihaknya akan mempelajari terlebih dahulu detail kasus korupsi yang menjerat Bendahara Umum PBNU Mardani H. Maming sebelum menentukan sikap.

"Kami sudah mendengar kabar itu. Akan tetapi, kami 'kan pelajari dulu nanti, ya, karena ini baru hari ini. Sekarang kami 'kan belum mengetahui secara detail bagaimana sebetulnya duduk perkaranya. Kami akan pelajari nanti," kata Gus Yahya, sapaan akrab Yahya Cholil Staquf, kepada wartawan di Jakarta, Senin.

Selengkapnya baca disini

3. PKB: Koalisi bersama Gerindra lebih realistis

Wakil Ketua Umum DPP PKB Jazilul Fawaid mengatakan partainya membangun koalisi dengan Partai Gerindra karena lebih realistis dan cepat dalam mengusung pasangan calon presiden dan wakil presiden pada Pemilu 2024.

Namun menurut dia, PKB tetap membuka komunikasi dengan partai-partai lain termasuk PKS dan Demokrat untuk bisa bergabung dalam koalisi.

Selengkapnya baca disini

4. Pengamat: Penghapusan tenaga honorer perlu ditangani secara bijak

Pengamat politik dan pemerintahan, Endri Sanopaka, berpendapat rencana pemerintah menghapus tenaga honorer sebaiknya ditangani secara bijak sehingga dapat meminimalisir dampak negatif.

"Ada potensi negatif akibat kebijakan itu baik secara politik, sosial, hukum maupun ekonomi sehingga pemerintah perlu mempertimbangkan nasib tenaga honorer jauh sebelum kebijakan itu diberlakukan," kata ketua Sekolah Tinggi Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Raja Haji, itu di Tanjungpinang, Kepulauan Riau, Senin.

Selengkapnya baca disini

5. MPR: Perlu konsistensi tingkatkan kontribusi perempuan di ruang publik

Wakil Ketua MPR, Lestari Moerdijat, menilai perlu dorong yang konsisten untuk meningkatkan kontribusi peran perempuan di ruang-ruang publik.

Langkah itu menurut dia sangat penting karena perempuan harus mampu keluar dari stereotip yang ada saat ini, sehingga mampu lebih banyak berperan dalam mewujudkan kebijakan publik.

Selengkapnya baca disini

Tujuan kami adalah menciptakan tempat yang aman dan menarik bagi pengguna untuk terhubung melalui minat dan kegemaran. Untuk meningkatkan pengalaman komunitas, kami menangguhkan sementara fitur komentar artikel