Kemarin, ledakan di aspol Grogol hingga kasus Lukas Enembe

Ragam peristiwa di Indonesia terjadi pada Minggu (25/9) disiarkan ANTARA dan masih layak Anda baca kembali untuk informasi pagi ini.

1. BNPT: Perlu banyak pihak lakukan kontra radikal lawan terorisme

Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) mengatakan perlu upaya dari banyak pihak untuk melakukan kontra radikalisme di media sosial sebagai salah satu usaha melawan terorisme di Tanah Air.

"Caranya dengan mengunggah literasi digital bahwa bangsa Indonesia tidak seperti yang dipropagandakan kelompok teror," kata Kepala BNPT Komjen Polisi Boy Rafli Amar melalui keterangan tertulis yang diterima di Jakarta, Minggu.

Selengkapnya baca di sini

2. Ledakan di aspol Grogol akibat bahan petasan sitaan 2021

Kapolda Jawa Tengah Irjen Pol Ahmad Luthfi mengatakan ledakan yang terjadi di sekitar rumah dinas Polri di asrama polisi (aspol) di Grogol, Kabupaten Sukoharjo, Minggu petang, bersumber dari bahan baku petasan yang pernah disita polisi pada 2021.

"Entah kenapa barang itu ada di rumah anggota, saat ini masih didalami," kata Kapolda usai mengecek TKP ledakan.

Selengkapnya baca di sini

3. Tokoh Pemuda Papua dukung KPK tuntaskan dugaan korupsi Gubernur Enembe

Tokoh Pemuda Papua Martinus Kasuay mendukung upaya Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk menuntaskan kasus dugaan korupsi Gubernur Papua Lukas Enembe.

"Sudah sewajarnya siapa pun yang bersalah harus diberikan sanksi hukuman pidana sesuai dengan proses hukum yang berlaku," katanya dalam keterangan tertulis di Jakarta, Minggu.

Selengkapnya baca di sini

4. Tokoh agama minta masyarakat tak terprovokasi kasus Lukas Enembe

Tokoh Agama Papua Pendeta Alberth Yoku meminta masyarakat tidak terprovokasi kasus dugaan korupsi Gubernur Papua Lukas Enembe (LE)

“Masyarakat tidak diperbolehkan melakukan provokasi dalam bentuk apa pun saat proses hukum sedang berjalan," katanya dalam keterangan tertulis di Jakarta, Minggu.

Selengkapnya baca di sini

5. MAKI minta KPK usut dugaan KKN rekrutmen hakim agung

Masyarakat Anti Korupsi Indonesia (MAKI) meminta Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengusut dugaan korupsi dalam rekrutmen hakim agung usai penetapan tersangka dugaan suap pengurusan perkara di Mahkamah Agung (MA).

"KPK semestinya juga mengembangkan OTT (dugaan suap pengurusan perkara di MA) ini dengan cara mendalami dugaan KKN saat rekrutmen hakim agung, sebagaimana dulu pernah terdapat cerita isu pertemuan di toilet antara calon calon hakim agung dengan terduga anggota DPR," kata Koordinator MAKI Boyamin Saiman dalam keterangan tertulis yang diterima di Jakarta, Sabtu malam (24/9).

Selengkapnya baca di sini