Kematian Ustaz Maaher dan Hak Sebagai Tahanan Jika Sakit Parah

Syahdan Nurdin, asmaradewo
·Bacaan 4 menit

VIVA – Meninggalnya Ustaz Maaher At-Thuwailibi alias Soni Eranata menjadi perhatian publik. Berdasarkan keterangan dari Kepala Divisi Humas Polri Irjen Raden Prabowo Argo meninggalnya Ustaz Maaher karena sakit. Sebelum penyerahan berkas perkara ke Kejaksaan, Ustaz Maaher mengaku sakit dan dibawa ke RS Polri Said Soekanto, setelah sempat ditangani dan dinyatakan pulih, Ustaz Maheer kembali ke Rutan.

Ustaz Maaher kembali mengeluh sakit saat berkas perkara diterima Kejaksaan. Pada saat itu pula status Ustadz Maheer menjadi kewenangan Kejaksaan. Sebelum pindah Rutan, Ustaz Maaher jatuh sakit, Argo mengatakan Ustaz Maaher sempat diminta agar dibawa ke rumah sakit namun dia menolak.

Hingga akhirnya pada hari Senin, 8 Februari 2021 Ustaz Maaher mengembuskan napas terakhirnya di Rutan Bareskrim Polri, Jakarta Selatan, berstatus tahanan Kejaksaan. Sebelumnya, kuasa hukum Ustadz Maaher, Djuju Purwantoro, sempat menyurati Penyidik Polri agar kliennya bisa dirawat di RS. Ummi, Bogor, Jawa Barat. Sebab jejak rekam medis Ustaz Maaher sudah ada di sana, namun permohonan itu ditolak.

Kuasa hukum Ustaz Maaher yang lain, Yushernita, juga sudah mengajukan penangguhan penanahan, karena kliennya sakit dan tidak mau makan. Tapi tetap saja permohonan itu tidak direspon. Dari jejak rekam medis, Ustaz Maaher mengidap penyakit tuberklosis usus. Apakah penyakit itu penyebab kematian Ustaz Maaher? Tentunya itu masih menjadi misteri di tengah publik.

Apakah karena kelalaian juga? Mengutip dari Alodokter.com, TBC atau tuberkulosis merupakan salah satu penyakit infeksi yang paling banyak menyebabkan kematian di Indonesia. TBC usus adalah kondisi ketika bakteri mycobacterium tuberculosis menginfeksi organ perut, peritoneum (selaput dalam rongga perut), dan usus. Bakteri TB dapat menyebarkan ke organ perut melalui darah, getah bening, maupun dahak yang tertelan. Risiko untuk terkena penyakit ini meningkat pada orang yang daya tahan tubuhnya rendah, seperti penderita kekurangan gizi, diabetes, atau HIV.

Ustaz Maaher ditangkap atas dasar laporan Waluyo Wasis Nugroho pada 27 November 2020. Laporan itu terkait tindak pidana informasi yang ditujukan untuk menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan individu dan/atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan atas suku, agama, RAS, dan antar golongan (SARA). Sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 ayat (2) Jo Pasal 28 Ayat (2) Undang-Undang No. 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, dengan ancaman hukuman 4 tahun dan 6 tahun penjara.

Hak untuk Sehat saat Menjadi Tahanan? Lembaga Bantuan Hukum Masyarakat menjelaskan Peraturan Mandela (Mandela Rules) mengatur hak kesehatan harus setara antara penghuni penjara dan orang-orang di luar penjara. Peraturan itu juga menegaskan pentingnya pemeriksaan kesehatan baik fisik, maupun psikologis bagi tahanan yang baru masuk untuk mengidentifikasi kebutuhan kesehatan.

Serta memastikan Rutan dapat mengakomodasi kebutuhan kesehatan para tahanan. Selanjutnya, kepolisian juga wajib memberikan layanan kesehatan bagi tahanan yang keluar atau pindah Rutan. Dalam perawatan khusus mendesak, kepolisian wajib memastikan tahanan dipindahkan ke rumah sakit untuk mendapatkan perawatan medis yang tepat. Sebagaimana diketahui saat menjadi tahanan Polri, Ustaz Maaher memang sempat dibawa ke RS. Polri, dan memang sesuai amanah Pasal 15 ayat (3) Peraturan Kepala Kepolisian No. 4 Tahun 2015 tentang Perawatan Tahanan di Lingkungan Kepolisian Negara Republik Indonesia yang berbunyi:

“Dalam hal tahanan sakit dan memerlukan perawatan lebih lanjut, pelayanan kesehatan dapat dilakukan di luar Ruang Tahanan Polri dengan penjagaan dan pengawalan oleh anggota Polri sesuai dengan prosededur.”

Pada kasus Ustaz Maaher yang mengalami sakit serius seperti itu setidaknya berkesempatan mendapatkan Penangguhan Penanganan, hal itu diatur dalam Pasal 31 ayat (1) KUHAP yang berbunyi: “Atas permintaan tersangka atau terdakwa, penyidik atau penuntut umum atau hakim, sesuai dengan kewenangan masing-masing, dapat mengadakan penangguhan penahanan dengan atau tanpa jaminan uang atau jaminan orang, berdasarkan syarat yang ditentukan.”

Mengingat Ustaz Maheer butuh perawatan serius, maka bisa dilakukan penahanan rumah atau penahahan kota, hal itu diatur dalam Pasal 23 ayat (1) KUHP: “Penyidik atau penuntut umum atau hakim berwenang untuk mengalihkan jenis penahanan yang satu kepada jenis penahanan yang lain sebagaimana dimaksud Pasal 22.” Dalam penerapan hak untuk sehat bagi tahanan juga diatur pada Pasal 58 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana menerangkan: “Tersangka atau terdakwa yang dikenakan penahanan berhak menghubungi dan menerima kunjungan dokter pribadinya untuk kepentingan kesehatan baik yang ada hubungannya dengan proses maupun tidak.”

Tapi pada kasus Ustaz Maaher, Polri menolak permohonan kuasa hukumnya untuk memilih rumah sakitnya sendiri, yakni RS. Ummi. Dengan alasan RS Polri fasiitasnya lengkap. Kesimpulan Untuk menegakkan hukum tentu tidak perlu menghilangkan sisi kemanusiaan. Hal itu tercermin pada kasus Ustaz Maaher yang haknya tidak dipenuhi oleh penegak hukum, padahal regulasi memberikan kesempatan pada Ustaz Maaher.

Ustaz Maaher bukan gembong teroris yang punya pasukan bersenjata, yang dikhawatirkan bisa menyerang aparat kepolisian tibat-tiba untuk membebaskannya. Sebagaimana panggilannya, “ustaz,” dia hanya seorang guru. Tentu berlebihan jika subjektif dari kepolisian seperti itu. Kematian memang tidak bisa ditolak, tapi hukum yang multitafsir, subjektif, dan “hukum yang disandera” oleh elit politik bisa ditolak.