Kembali Dibuka, 9 Sektor Bisnis Harus Perketat Protokol Kesehatan

Liputan6.com, Jakarta - Menuju era kenormalan baru (New Normal), pemerintah menyegerakan pembukaan 9 sektor bisnis di 102 kabupaten/kota berzona hijau agar roda ekonomi negara dapat berputar secara bertahap di tengah pandemi.

Rencana ini dinilai dapat menggairahkan ekonomi yang terdampak pandemi, namun pelaksanaannya tidak boleh sembrono. Protokol yang ketat dan spesifik harus disiapkan karena tingkat resiko pekerjaan di 9 sektor berbeda-beda.

"Ada 3 kategori ini sebenarnya kalau diliat dari resiko, pertama sektor yang aktivitasnya di luar, kedua di dalam ruangan dan ketiga di industri," ujar Berly Martawardaya, Dosen Universitas Indonesia Fakultas Ekonomi sekaligus Direktur Riset INDEF dalam konferensi pers virtual, Selasa (9/6/2020).

Untuk kategori pertama, jelas Berly, sektor yang termasuk ialah pertanian, peternakan, perkebunan dan lainnya. Kegiatannya dilakukan di luar ruangan sehingga penerapan protokol jaga jarak, misalnya, dapat diatur dengan baik. Penyebaran virus dinilai tidak berbahaya (kecuali jika ada pihak luar masuk ke lahan).

Kemudian untuk kategori kedua ialah tempat atau ruangan tertutup, sektor yang termasuk misalnya pertambangan, perminyakan, dan logistik. Di logistik saja, tidak seluruh tugasnya bakal memiliki protokol kesehatan yang sama.

"Misalnya untuk bagian distribusi atau antar barang itu protokolnya lebih ringan daripada yang di sorting center, karena tempatnya tertutup," jelasnya.

Dan yang ketiga ialah industri. Kata Berly, layout industri dirancang kompleks dan efisien, sehingga protokol kesehatan harus lebih ketat di sana.

"Di pabrik-pabrik ini kalau mesinnya banyak, maka perlu adjusment yang lebih kompleks, saya kira untuk sektor industri tadi harus lebih ketat," katanya.

Oleh karenanya, 9 sektor bisnis tersebut harus memiliki protokol kesehatan yang spesifik dan sesuai dengan alur kerja di sana. Jangan sampai, pembukaan sektor ekonomi malah berdampak pada penambahan cluster baru Corona.

"Nanti ujung-ujungnya, ekonomi jatuh juga," tutupnya.

New Normal, Kemenperin Susun Kriteria Industri yang Bisa Dapat Stimulus

Foto yang diambil pada 16 November 2015 menunjukan aktivitas perakitan mobil All News Kijang Innova di Pabrik TMMIN Karawang. Mobil baru tersebut akan memberi warna baru pada perkembangan pasar MPV dalam negeri. (Liputan6.com/Angga Yuniar)

Kementerian Perindustrian (Kemenperin) bertekad untuk terus mengupayakan pemulihan sektor industri manufaktur di dalam negeri yang terkena dampak pandemi Corona Covid-19. Salah satu langkah strategis yang sedang dijalankan adalah melakukan koordinasi secara intensif dengan berbagai stakeholder, termasuk para pelaku usaha dan asosiasi industri.

“Kami juga aktif berkoordinasi dengan kementerian dan lembaga terkait lainnya agar kebijakan untuk pemulihan sektor industri ini bisa tepat sasaran dan dapat diimplementasikan dengan baik. Upaya ini merupakan prioritas kami dalam menyiapkan industri menghadapi new normal,” ungkap Menteri Perindustrian (Menperin) Agus Gumiwang Kartasasmita dalam keterangan tertulis, Jumat (5/6/2020).

Agus Gumiwang menyebutkan, ada beberapa yang menjadi perhatian utama pemerintah saat ini dalam merumuskan kebijakan pemulihan sektor industri manufaktur, antara lain melalui restrukturisasi kredit, modal kerja, dan biaya energi. “Yang menjadi payung besar dari kebijakan tersebut adalah program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN),” terangnya.

Untuk itu, Kemenperin sedang menyusun berbagai kriteria sektor usaha yang akan mendapatkan stimulus pemulihan tersebut. “Salah satu kriterianya, yakni berkaitan dengan penyerapan tenaga kerja,” imbuhnya.

Saat ini, sektor industri padat karya perlu mendapatkan perhatian khusus agar tetap mampu beroperasi dan mencegah terjadinya Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) secara masif, sekaligus mampu mempertahankan daya beli masyarakat.

“Karena menampung tenaga kerja yang sangat banyak, sehingga goncangan pada sektor ini akan berdampak pada para pekerja dan tentu saja ekonomi keluarganya,” jelas Agus Gumiwang.

Program PEN

Pekerja menyelesaikan perakitan mobil Mercedes Benz di Pabrik Mercedes Benz, Wanaherang, Bogor (11/12). Mercededes-Benz C-Class generasi terbaru kini resmi masuk jalur produksi pabrik Mercedes-Benz di Wanaherang, Bogor. (Liputan6.com/Herman Zakharia)

Stimulus kredit dan modal kerja bagi pemulihan sektor industri manufaktur sudah tercakup dalam program PEN, yang tertuang dalam Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Program Pemulihan Ekonomi Nasional dalam Rangka Mendukung Kebijakan Keuangan Negara untuk Penanganan Pandemi corona Virus Disease 2019 (Covid-19) dan/atau Menghadapi Ancaman yang membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan Serta Penyelamatan Ekonomi Nasional.

Dalam peraturan tersebut, salah satu yang menjadi perhatian adalah pelaku usaha. Yang dimaksud sebagai pelaku usaha meliputi sektor riil dan sektor keuangan, mulai dari usaha mikro, usaha kecil, usaha menegah, usaha besar, dan koperasi yang usahanya terdampak oleh Covid-19.

“Jadi sudah ada dalam pembahasan program PEN,” sebut Agus.

Mengenai insentif harga energi, pemerintah sudah berkoordinasi dengan Perusahaan Listrik Negara (PLN) serta Perusahaan Gas Negara (PGN) untuk mengusulkan penghapusan minimum bagi kedua jenis jasa tersebut. Hal ini bertujuan agar industri bisa membayar listrik dan gas sesuai yang dipakai.

“Untuk itu, dibutuhkan angka detail, berapa sebetulny beban PLN dan PGN dengan penghapusan biaya minimum,” tandasnya.

Upaya yang dilakukan pemerintah untuk pemulihan dunia usaha tersebut disambut baik oleh pelaku industri. Ketua Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Hariyadi Sukamdani mengungkapkan, saat ini dunia usaha memerlukan tambahan modal kerja karena selama pandemi Covid-19 terjadi defisit arus kas.

Ia menyampaikan, Apindo telah mengusulkan beberapa bentuk stimulus modal kerja untuk dunia usaha, serta mendorong agar stimulus dapat diberikan pada seluruh sektor usaha.

Saksikan Video Pilihan di Bawah Ini: