Kemen-PAN dan RB: Seluruh Provinsi Terapkan Reformasi Birokrasi 2013

Padang (ANTARA) - Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi menargetkan seluruh provinsi harus mulai menerapkan program reformasi birokrasi pada 2013, sehingga dapat jadi percontohan kabupaten dan kota.

Hal ini disampaikan Asisten Deputi Monitoring dan Evaluasi Kemen-PAN dan RB, Nurman Jafar saat sosialisasi Pedoman Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Pemerintah yang diikuti para sekretaris daerah dan pejabat eselon II kabupaten dan kota, serta provinsi, di Padang, Senin.

Nurman mengatakan, tahun depan juga termasuk kota yang menjadi ibukota provinsi harus menjadi percontohan pelaksanaan reformasi birokrasi.

Kemudian satu kabupaten di setiap provinsi yang siap untuk melakukan perubahan, tapi tergantung penilaian dari pemerintah provinsi dan diusulkan ke pemerintah pusat.

Kabupaten dan kota yang akan menjadi percontohan itu harus memenuhi persyaratan yakni, anggaran belanja untuk pegawainya kurang dari 50 persen.

Berikutnya, opini dari BPK terhadap laporan keuangan minimal Wajar Dengan Pengecualian (WDP) dan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) minimal C.

Selanjutnya membuat dokumen pengusulan, peta jalan (roadmap) daerah tersebut, dilengkapi dengan surat persetujuan DPRD, lampiran-lampiran sebagai bukti pelaksanaan reformasi birokrasi yang telah dimulai secara internal, dan harus ada persetujuan gubernur.

"Reformasi birokrasi bukan revolusi. Makanya pelaksanaannya jangan sampai membuat gaduh para pegawai di daerah," ujarnya.

Menurut dia, daerah yang ingin memulai reformasi birokrasi harus ada upaya rencana perubahan tersebut, sesuai dengan kondisi masing-masing daerah.

Jadi, tak mesti sama yang dilakukan oleh semua pemerintah daerah, mana langkah prioritas yang akan dilakukan, apakah diawali pada peningkatan pelayanan publik atau peningkatan sumber daya manusia dan pada organisasinya.

"Reformasi birokrasi harus ada agenda prioritas setiap instansi yang akan dibenahi, dan buat perencanaan yang terukur, serta kapan dapat direalisasikan," ujarnya.

Reformasi birokrasi sasaran akhirnya untuk peningkatan pelayanan publik, tentu harus ada upaya perbaikan sisi pelayanan, SDM dan organisasi atau pada standar operasional prosedur.

Pelaksanaan reformasi birokrasi tidak bisa dilaksanakan sekaligus, tambah dia, namun harus ada proses secara bertahap maka harus dibuat peta jabatan dan pemetaan kebutuhan pegawai untuk setiap SKPD serta kompetensi apa yang dimiliki.

Jadi, berdasarkan hal itu dilakukan pembenahan-pembenahan dan lakukan evaluasi dan penilaian, sehingga pegawai ditempatkan sesuai kompetensi yang dimiliki.

"Salah satu kelemahan dari persyaratan reformasi birokrasi memang berkaitan dengan distribusi pegawai yang tidak merata dan sesuai dengan kompetensi," ujarnya.

Menurut dia, sekretaris daerah merupakan mesin utama dari pelaksanaan reformasi birokrasi agar dapat berjalan sebagaimana mestinya.

Justru itu, bagi kabupaten dan kota yang akan memulai awali sosialisasi kepada seluruh pegawai di daerah itu, sehingga dapat memahaminya dan dalam pelaksanaan tak menimbulkan resistensi satu sama lainnya.

"Peran sekretaris daerah akan menentukan berjalan dan tidaknya reformasi birokrasi, makanya dibuat tugas untuk monitoring dan evaluasi terhadap kelompok kerja yang telah dibentuk. Cukup berat tugas dari Sekda," ujarnya. (jk)

Memuat...
PEDOMAN KOMENTAR

Ayo berpartisipasi membangun budaya berkomentar yang baik. Bila menemukan komentar bermuatan menghina atau spam, berikan jempol bawah, tanda Anda tak menyukai muatan komentar itu. Komentar yang baik, berikan jempol atas.


Kolom komentar tersedia untuk diskusi, berbagi ide dan pengetahuan. Hargai pembaca lain dengan berbahasa yang baik dalam berekspresi. Setialah pada topik. Jangan menyerang atau menebar kebencian terhadap suku, agama, ras, atau golongan tertentu.


Pikirlah baik-baik sebelum mengirim komentar.